Urbanisasi atau peralihan penduduk dari perdesaan ke perkotaan terjadi semakin cepat. Dalam 30 tahun ke depan, akan ada 70 juta penduduk perdesaan yang beralih ke perkotaan setiap tahun. Sehingga pada 2050, diperkirakan dua pertiga populasi dunia akan hidup di perkotaan.

Menumpuknya penduduk di perkotaan berpotensi memunculkan berbagai masalah baru. Selain pemukiman kumuh, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, kriminalitas dan masalah sosial yang lain, penduduk di perkotaan juga menjadi sasaran empuk efek krisis lingkungan dan perubahan iklim.

Krisis lingkungan didefinisikan sebagai menurunnya kualitas sumber daya alam seperti udara, air dan tanah; kerusakan ekosistem dan habitat; punahnya tumbuhan dan satwa liar; serta munculnya segala jenis polusi yang menyebabkan bermacam masalah kesehatan, menurunkan kualitas dan harapan hidup masyarakat.

Laporan CDP terbaru menyatakan, dari 620 kota yang melaporkan data lingkungan dan iklim ke CDP di 2018, sebanyak 85% atau 530 kota – dengan total populasi 517 juta jiwa – mengonfirmasi terjadinya bencana akibat krisis iklim di wilayah mereka.

Menurut CDP, ada lima bencana iklim yang paling sering terjadi di perkotaan. Kelima bencana tersebut adalah banjir bandang, gelombang panas, hujan badai, kekeringan dan panas ekstrem- seperti yang kita rasakan beberapa hari belakangan ini. (Lihat: “Terungkap: Penyebab Kenaikan Suhu di Perkotaan“)

Laporan IPCC berjudul “Summary for Urban Policymakers on the IPCC’s 1.5°C” menyebutkan, kenaikan suhu di atas 1,5°C akan memicu berbagai masalah iklim di perkotaan.

Risiko panas ekstrem di perkotaan akan meningkat 8 kali lipat pada 2050. Sementara 800 juta penduduk dunia akan terdampak badai dan kenaikan air laut. Belum lagi risiko gelombang panas, cuaca ekstrem yang memicu banjir, kekeringan, rob dan meningkatnya risiko penularan penyakit seperti malaria dan demam berdarah. (Lihat: “PBB Terbitkan Panduan Menghadapi Gelombang Panas“)

Menurut CDP, hanya 11% yang melaporkan risiko-risiko di atas sebagai risiko jangka panjang. Hal ini kemungkinan berarti, bencana akibat krisis iklim tersebut, saat ini telah benar-benar terjadi.

Dan tanpa kita sadari, krisis iklim juga telah merusak infrastruktur dan layanan sosial lain dan mengganggu kegiatan bisnis dan pemerintahan.

Rencana Indonesia memindahkan Ibukota ke Kalimantan juga dipicu oleh krisis iklim. Kondisi Jakarta sangat rentan banjir, penurunan permukaan tanah, panas yang ekstrem.

Dari sinilah kita bisa mulai menghitung berapa besar kerugian infrastruktur, sosial, bisnis dan pemerintahan di Jakarta – yang saat ini masih terus membangun – akibat krisis iklim.

Berapa triliun rupiah yang sudah digelontorkan untuk membangun infrastruktur yang akan terbengkalai akibat krisis iklim. Risiko jangka panjang ini harus diantisipasi mulai sekarang.

Sementara itu, risiko sosial yang tampak di depan mata adalah ancaman bagi upaya pemerintah untuk mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Laporan CDP menyatakan, hampir seperlima (19%) kota-kota dunia melaporkan peningkatan risiko pada populasi yang terlanjur rentan akibat krisis iklim.

Populasi yang terlanjur rentan ini adalah masyarakat miskin yang sehari-hari harus hidup dalam kondisi yang kurang layak, polusi udara yang tinggi, air yang tercemari dan lingkungan yang tidak bersih.

Risiko gangguan kesehatan yang mereka hadapi akan terus meningkat, termasuk risiko terjangkit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), gangguan pencernaan, serta penyakit menular seperti malaria dan demam berdarah.

Tambahan biaya kesehatan akan semakin membebani masyarakat miskin yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Negara juga akan semakin terbebani dalam menyediakan sistem layanan sosial dan kesehatan akibat tren gangguan kesehatan yang terus meningkat. Ini yang masih banyak belum disadari, baik oleh kalangan birokrasi maupun masyarakat umum.

Diperlukan solusi konkret untuk mengatasi krisis iklim ini. Dimulai dengan mengatasi sumber masalah perubahan iklim yaitu dengan mengurangi polusi gas rumah kaca dan menciptakan antidotnya.

Laporan CDP menyatakan, kota-kota dunia sudah mulai beraksi untuk atasi krisis iklim. Aksi terbanyak dilakukan oleh perkotaan adalah dengan memetakan wilayah-wilayah yang berisiko banjir (167 kota), membangun sistem manajemen bencana (126 kota), aksi pelibatan masyarakat (106 kota), aksi menanam pohon (99 kota) dan aksi menciptakan rencana jangka panjang untuk mengatasi krisis iklim (88 kota).

Namun, laporan CDP menggariswahi, menciptakan kebijakan saja tidak cukup untuk mengatasi krisis iklim. Kota-kota dunia harus memastikan infrastruktur mereka siap menghadapi bencana yang akan terjadi pada masa datang. Perencanaan jangka panjang penting, namun harus disusun dengan pemahaman yang cukup untuk mengantisipasi risiko iklim.

“Anda tidak bisa mengelola apa yang tidak Anda hitung / You can’t manage what you don’t measure.” Pesan inilah yang disampaikan dalam laporan CDP. Diperlukan kajian kerentanan yang menyeluruh agar kota bisa memahami risiko perubahan iklim baik jangka pendek maupun jangka panjang. Baru 46% kota-kota dunia yang melakukan kajian kerentanan ini.

Walau kajian kerentanan tidak menjamin aksi, menurut CDP, kota-kota yang sudah memiliki kajian kerentanan, akan melakukan aksi adaptasi perubahan iklim 600% lebih banyak dibanding kota yang tidak memiliki kajian ini.

Laporan CDP menyebutkan, pembiayaan menjadi kendala utama bagi pemerintah dalam melakukan aksi perubahan iklim disusul oleh masalah kemiskinan, kondisi infrastruktur, kondisi perumahan serta kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Untuk meningkatkan ketahanan menghadapi krisis iklim, laporan CDP menempatkan aksi pelibatan masyarakat sebagai langkah terbaik, disusul oleh aksi tata guna lahan, peningkatan akses ke edukasi, akses ke layanan dasar dan peningkatan kapasitas pemerintah dalam mengatasi krisis iklim. Panduan telah tersedia. Mari kita hindari masa depan yang tidak kita inginkan dengan beraksi iklim!

Redaksi Hijauku.com