Palm - Tristantan - PixabayPEKANBARU – Koalisi Eyes on the Forest menerbitkan laporan analisis dan investigatif terhadap 26 lokasi kebun sawit di Provinsi Riau yang merupakan bagian kecil dari 1,6 juta hektar kawasan hutan yang diubah menjadi kawasan bukan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2004, Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan.

Terungkap, sebagian besar kebun sawit tidak memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan namun tetap beroperasi hingga sekarang, sehingga patut diduga praktek korupsi masif telah terjadi dengan cara perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan.

“Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas skandal perubahan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektar ini,” ujar Woro Supartinah, koordinator Jikalahari, salah satu anggota koalisi Eyes on the Forest (EoF). “Jangan hanya terhenti pada kasus gubernur Anas Maamun dan kawan-kawan, karena masih banyak pelaku yang diduga masih bebas bergentayangan, baik itu pejabat Negara maupun korporasi.”

EoF melakukan telaah dan investigasi lapangan di 26.611 hektar Hutan Produksi Terbatas (HPT), 16.548 hektar Hutan Produksi (HP) dan 57.634 hektar Hutan Produksi Dikonversi (HPK). Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional tahun 2016 status lahan yang ditelaah EoF secara izin adalah 18.754 hektar Hak Guna Usaha (HGU) dan 82.039 hektar untuk Bukan HGU. Analisa terhadap lahan yang dipertanyakan legalitasnya seluas 100.093 hektar (0,06 persen) dari total 1.638.249 hektar.

Temuan EoF menunjukkan mayoritas kebun sawit yang dianalisis belum diberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan oleh Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015. Mereka tidak termasuk dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015.

“Luar biasa melihat bagaimana temuan oleh Pansus HTI/Sawit/Tambang DPRD Riau di mana ratusan perusahaan membabat hutan alam dan mengonversinya menjadi sawit, lalu memiliki izin bodong, tetap beroperasi hingga sekarang, tanpa adanya penegakan hukum,” ujar Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif WALHI Riau, anggota koalisi. “Ini tak bisa dibiarkan, kami minta Kementerian Lingkuhan Hidup dan Kehutanan mengusut praktek korup ini, dan membatalkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2004, Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan.”

Koalisi juga mendesak KLHK melakukan penyidikan dan penindakan terhadap perusahaan sawit yang telah mengembangkan kebun sawit pada kawasan hutan sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Selain itu, mendesak BPN Provinsi Riau untuk melakukan evaluasi terhadap HGU yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten di kawasan hutan.

Laporan EoF dengan merujuk pada temuan Koalisi Rakyat Riau bersama Pansus Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan HGU, IU-Perkebunan, IUPHHK-HT, IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHBK, dan HTR DPRD Riau menemukan nama-nama besar korporasi sawit global yang terlibat dalam dugaan kongkalikong sulap izin tata ruang ini, seperti Wilmar, First Resources, Golden Agri-Resources, Sarimas, Panca Eka dan Bumitama Gunajaya Agro.

“Korporasi sawit dengan operasi global telah memberikan komitmen kelestarian maupun ketelusuran rantai pasok dari sumber yang lestari, namun melihat kenyataan dari laporan ini, perlu klarifikasi dan ketegasan mereka, sehingga para konsumen dan pembeli tidak merasa dibohongi dengan komitmen berulang tersebut,” ujar Nursamsu, Koordinator EoF dari WWF-Indonesia.

Dalam UU 18 tahun 2013 Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan Pasal 93 disebutkan: Korporasi yang membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

###

Perusahan sawit yang dianalisis – (Grup/Afiliasi)
1. Agro Abadi  – Panca Eka
2. PT Meskom Agro Sarimas – (Sarimas)
3. PT Torusganda
4. PT Riau Agung Karya Abadi
5. PT Peputra Supra Jaya – (Peputra Masterindo)
6. PT Arindo Tri Sejahtera – (First Resources)
7. PT Damara Abadi
8. PT Jalur Pusaka Sakti Kumala
9. PT Kampar Palma Utama – (Panca Eka)
10. PT Perdana Inti Sawit Perkasa – (First Resources)
11. PT Sawit Unggul Prima Plantation
12. PT Wasundari Indah
13. PT Yutani Suadiri
14. PT Masuba Citra Mandiri – (Bumitama Gunajaya Agro)
15. PT Kinabalu
16. PT Percohu Permai
17. PT Pesawoan Raya
18. PT Sinar Reksa Kencana
19. PT Bumi Sawit Perkasa
20. PT Sinar Siak Dian Permai – (Wilmar)
21. PT Surya Agrolika Reksa – (Adimulya)
22. Koperasi Air Kehidupan – (Aek Natio)
23. PT Wanasari Nusantara/KUD Tupan Tri Bhakti
24. PT Tri Bhakti Sarimas/KUD Prima Sehati – (Sarimas)
25. PT Ramajaya Pramukti – (Golden Agri-Resources)
26. Koperasi Dubalang Jaya Mandiri

Untuk nara hubung silahkan kontak:

Made Ali – Mobile phone: 0813 7805 6547
Riko Kurniawan – Mobile phone: 0813 7130 2269
Nursamsu – Mobile phone: 0811 7582 217