Rachmad Witoelar UKP PPINew York, 1 Oktober 2015 – Rachmat Witoelar, Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim, menyatakan bahwa semua negara harus melakukan aksi untuk mengatasi perubahan iklim sesuai kondisi nasional dan prioritas pembangunan masing-masing. Hal ini disampaikan Rachmat Witoelar selaku ketua delegasi Republik Indonesia pada pertemuan Major Economies Forum on Energy and Climate (MEF) atau Forum Ekonomi Utama mengenai Energi dan Iklim di New York, pada tanggal 29-30 September 2015.

MEF merupakan forum dialog bagi 17 negara maju dan berkembang yang masuk dalam kategori ekonomi utama untuk mencari kesamaan pandangan yang diharapkan dapat membantu proses negosiasi internasional perubahan iklim. Topik utama yang diangkat tahun ini yaitu terkait transparansi, tujuan jangka panjang, diferensiasi, dan pendanaan.

Satu topik yang diangkat pada MEF kemarin dan masih menjadi perdebatan dalam perundingan perubahan iklim adalah mengenai isu diferensiasi terkait prinsip Common but Differentiated Responsibilties and Respective Capabilities (CBDR-RC) atau tanggung jawab yang sama dengan kewajiban yang berbeda berdasarkan kemampuan negara masing-masing. Terkait dengan hal ini, Rachmat Witoelar menekankan bahwa transparansi merupakan hal yang harus diterapkan baik dari sisi pemberi dukungan maupun penerima dukungan untuk pelaksanaan aksi. Hal ini penting dan mendasar, oleh karena itu diperlukan satu sistem transparansi yang tetap mengakomodasi fleksibilitas berdasarkan CBDR-RC.

Masih terkait dengan CBDR-RC sebagai salah satu prinsip dasar penanganan global perubahan iklim, dukungan pendanaan dari negara maju untuk negara berkembang dapat membantu dan meningkatkan pelaksanaan aksi di negara berkembang. Keberhasilan negara maju dalam memenuhi janji dukungan pendanaan dengan nilai total sebesar US$ 100 miliar pada tahun 2020 akan membangun dan mempertahankan rasa percaya antara negara pihak. Tanpa adanya rasa percaya, akan sulit bagi negara pihak untuk menghasilkan kesepakatan Paris yang menjadi harapan masyarakat seluruh dunia untuk menghadapi perubahan iklim.

Dalam rangkaian sesi MEF tersebut, juga dilaksanakan sesi khusus bagi para menteri luar negeri negara-negara MEF. Pada sesi ini, Rachmat Witoelar membacakan pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno P. Marsudi, yang menekankan pada tanggung jawab yang sama bagi semua negara untuk melakukan aksi, tidak hanya fokus pada perbedaan kewajiban saja. Hal ini agar CBDR-RC dilihat sebagai sebuah kesempatan bagi negara berkembang untuk memberikan kontribusi yang signifikan, sementara negara maju harus memimpin untuk melakukan aksi yang lebih ambisius.

Pernyataan yang juga disaksikan oleh John Kerry, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, ini diharapkan dapat mendorong tercapainya Kesepakatan Paris yang akan diberlakukan untuk semua (Applicable to All). INDC atau Intended Nationally Determined Contributionsi, dimana tiap negara pihak diminta untuk menyerahkan target kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca pasca 2020, dapat menjadi langkah awal yang memungkinkan tiap negara untuk menyesuaikannya berdasarkan kondisi nasional dan prioritas pembangunan masing-masing.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Indonesia sendiri baru saja menyerahkan INDC nya yaitu sebesar 29% pengurangan emisi gas rumah kaca dengan kemampuan sendiri, dan dapat mencapai 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030.

-Selesai-

Tentang the Major Economies Forum (MEF):
Major Economies Forum on Energy and Climate (MEF) atau Forum Ekonomi Utama mengenai Energi dan Iklim dibentuk pada tanggal 28 Maret 2009 bertujuan untuk memfasilitasi dialog antara negara maju dan berkembang dengan ekonomi utama. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepemimpinan politik yang dibutuhkan untuk mencari kesamaan pandangan yang diharapkan dapat membantu proses negosiasi internasional perubahan iklim. Selain itu, MEF juga ditujukan untuk mengeksplorasi solusi dan kerjasama untuk ketersediaan energi bersih sekaligus untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Terdapat 17 negara peserta MEF antara lain: Australia, Brasil, Kanada, China, Uni Eropa, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.
Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi:

Lia Zakiyyah
Deputy to Assistant – UKP-PPI
E-mail: lia.zakiyyah@gmail.com

Amanda Katili Niode PhD
Head of Expert Team – UKP-PPI
E-mail: akniode@gmail.com