Greenpeace logoJakarta, 30 Mei 2015. Sejumlah aktivis Greenpeace bersama masyarakat melakukan aksi kreatif berupa flash mob atau aksi seni kreatif di tengah keramaian beberapa kota di Indonesia termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Padang, Pekanbaru, dan Purwokerto. Kegiatan ini bertujuan untuk menyoroti permasalahan perubahan iklim akibat penggunaan bahan bakar fosil berlebih serta pengrusakan hutan (deforestasi). Aksi kreatif ini adalah bagian dari Global Day of Action, yang merupakan mobilisasi di lebih dari 30 negara di seluruh dunia untuk menyerukan perlunya aksi untuk mengatasi perubahan iklim.

Greenpeace bersama masyarakat menyerukan kepada Pemerintah untuk bangun dan
beraksi mengatasi bencana global ini dengan beralih ke pengembangan energi
terbarukan dan memperkuat kebijakan moratorium hutan. “Apabila Pemerintah gagal
mengurangi emisi karbon dari dua sumber emisi terbesar di atas, maka bisa
dipastikan Indonesia tidak dapat memenuhi komitmen penurunan emisi yang telah
disampaikan pemerintah kepada dunia,” ujar Hindun Mulaika, Jurukampanye Iklim
dan Energi Greenpeace Indonesia.

Saat ini pemerintah bermaksud mengembangkan program energi sebesar 35.000 MW
untuk Indonesia, dimana 60%nya berasal dari PLTU yang berbahan bakar batubara.
Hal ini menunjukkan bahwa sampai 20 tahun ke depan Indonesia masih akan
bergantung pada batubara sebagai sumber energi. Padahal, energi batubara adalah
salah satu sumber energi fosil yang paling kotor, salah satu penyebab perubahan
iklim dengan dampak yang sangat merugikan. Sayang sekali pemerintah tidak
mengembangkan potensi sumber energi terbarukan seperti geothermal, panas
matahari, dan angin. Cadangan geothermal di Indonesia mencapai 40% dari total
cadangan dunia.

Di Indonesia, aksi ini serentak dilakukan dengan pesan kuat untuk menyoroti
rencana pembangunan PLTU Batang, yang diklaim sebagai PLTU terbesar se-Asia
Tenggara. “Kami mendesak kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana
pembangunan PLTU Batang, yang akan merugikan ribuan nelayan dan petani karena
kehilangan mata pencaharian mereka, jika proyek PLTU ini dibangun,” imbuh
Hindun..

Selama empat tahun, warga Batang telah melakukan berbagai cara untuk menolak
rencana pembangunan proyek kotor ini. Selain 25 aksi yang mereka lakukan, mereka
juga telah beraudiensi dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, KOMNAS HAM, DPR, hingga ke Jepang untuk bertemu langsung dengan
investor.

Hingga saat ini warga berhasil mempertahankan 25,4 hektar lahan dari 226 hektar
lahan yang akan dipakai untuk untuk membangun PLTU. Adapun sebagian besar lahan
tersebut meliputi persawahan subur dan wilayah perikanan tangkap yang produktif
sehingga berpotensi membahayakan mata pencaharian lebih dari puluhan ribu
nelayan dan petani setempat. “Pembangunan PLTU bertenaga batu bara ini
bertentangan dengan salah satu visi Presiden Joko Widodo dalam Nawacita, yaitu
kedaulatan pangan. Sudah saatnya Presiden Joko Widodo memimpin revolusi energi
dengan memilih sumber energi yang lebih baik aman dan lebih hijau berkelanjutan,
bukan memilih batu bara sebagai kontributor terbesar perubahan iklim,” pungkas
Hindun.

Kontak media:

Hindun Mulaika, Jurukampanye Iklim dan Energi, No HP: 08118407113

Yuyun Indradi, Political Forest Campaigner, No HP: 081226161759

Rahma Shofiana, Jurukampanye Media, No HP: 08111461674