Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Provinsi Kalimantan Timur dan WWF-Indonesia menyelenggarakan forum diskusi intensif “Inisiatif Parapihak dalam Rangka Mewujudkan Ekonomi Hijau di Kalimantan Timur” hari ini (18/9) di Hotel Novotel, Balikpapan. Kegiatan yang membahas implementasi ekonomi hijau dan REDD+ di Kalimantan Timur ini dihadiri oleh Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik, dan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Ir. H. Rusmadi, MS.

Forum ini merupakan wadah bagi para pihak yang beraktivitas di kegiatan-kegiatan percontohan ekonomi hijau dan REDD+ di Kalimantan Timur, untuk berbagi dan bertukar informasi mengenai kemajuan dan tantangan yang mereka hadapi selama melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Dr. H. Awang Faroek Ishak, mengatakan, “Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendukung diadakannya forum diskusi ini, karena akan dapat menjadi masukan penting bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional, mengenai perkembangan kegiatan percontohan ekonomi hijau.”

Setelah mencanangkan ‘Green Kaltim’ pada 2009, yang menandai dimulainya proses pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, Kalimantan Timur mempublikasikan dokumen ‘Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon (Low Carbon Growth Strategy)’ pada 2010, yang menunjukan bagaimana provinsi ini mengurangi emisi gas rumah kaca namun masih mampu memelihara bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Di Kalimantan Timur, pembangunan ekonomi hijau dan pelaksanaan REDD+ harus dianggap sebagai momentum dalam meningkatkan tata kelola hutan dan lahan yang terarah, demi mewujudkan Kalimantan Timur sebagai ‘Green Province’,” ujar Prof. Dr Daddy Ruhiyat, Ketua Harian DDPI Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai tindak lanjut dari Perpres No. 61 Tahun 2011, Kalimantan Timur telah menyelesaikan penyusunan ‘Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Periode 2010-2020’ pada Oktober 2012. Sasaran penurunan emisi dibagi menjadi 4 sektor utama yaitu Kehutanan dan Lahan Gambut, Pertanian, Energi dan Transportasi, Industri dan Sampah (waste). Tidak hanya itu, di tahun yang sama, Kalimantan Timur bersama dengan Satuan Tugas REDD+ berhasil menyelesaikan penyusunan ‘Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Implementasi REDD+ (SRAP REDD+)’, sesuai dengan kebijakan nasional dan kesadaran akan rentannya lingkungan hidup di Kalimantan Timur terhadap potensi dampak perubahan iklim.

Duta Besar Stig Traavik mengatakan, “Saya merasakan antusiasme Pemprov dan para pemangku kepentingan di Kalimantan Timur dalam mencari solusi untukpenerapan pola pembangunan yang rendah emisi berdasarkan potensi sumberdaya, karakter sektor ekonomi dan keanekaragaman hayati di provinsi ini.”

Banyak kegiatan percontohan REDD+ di Kalimantan Timur yang berkembang dalam konteks ekonomi hijau. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di beberapa kabupaten sebagai bentuk kemitraan antara pemerintah dan masyarakat setempat, dengan masyarakat madani (civil society) dan mitra pembangunan internasional.

“Penerapan ekonomi hijau membutukan kemitraan antar pihak agar keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dapat tercipta dalam konsep pembangunan yang rendah emisi,” kata

CEO WWF-Indonesia, Dr. Efransjah. “WWF-Indonesia melakukan kegiatan dalam kerangka ekonomi hijau di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu dengan peran aktif masyarakat, perusahaan dan Pemkab setempat. WWF-Indonesia mendorong agar kedua Kabupaten tersebut memiliki ‘Program Pembangunan Ekonomi Hijau’ sebagai strategi yang komprehensif untuk berkontribusi dalam penurunan emisi Provinsi Kalimantan Timur,” lanjut Efransjah.

Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi terkemuka di Indonesia yang telah berkomitmen untuk mengembangkan pembangunan rendah karbon, dan berpotensi memberikan kontribusi terhadap target penurunan emisi nasional. Provinsi ini tengah menghadapi tantangan-tantangan deforestasi, terutama yang diakibatkan oleh pembalakan liar, kebakaran hutan, serta konversi hutan alam untuk perkebunan kelapa sawit, akasia, karet dan tambang batubara.

Tentang WWF Indonesia

WWF-Indonesia adalah organisasi konservasi nasional yang mandiri dan merupakan bagian dari jaringan global WWF. Mulai bekerja di Indonesia pada tahun 1962 dengan penelitian Badak Jawa di Ujung Kulon, WWF-Indonesia saat ini bergiat di 27 wilayah kerja lapangan di 17 provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua. Didukung oleh sekitar 500 staff, WWF bekerja bersama pemerintah, masyarakat lokal, swasta, LSM, masyarakat madani, dan publik luas. Sejak 2006 hingga 2013, WWF Indonesia didukung oleh sekitar 64.000 supporter di dalam negeri. Kunjungi www.wwf.or.id.

Tentang DDPI Kalimantan Timur

Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kalimantan Timur diresmikan 28 Januari 2010, dan didirikan berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur 02/2011. Tujuhbelasanggota dipilih dari instansi pemerintah terkait (Badan/Dinas) dan para ahli. DDPI diharapkan dapat memainkan peran sentral di Kalimantan Timur dalam pengkoordinasian program-program terkait antisipasi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim antara Pemerintah Pusat dan Pemda (koordinasi vertikal), maupun  yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam lingkungan Pemda Kalimantan Timur (koordinasi horizontal). Dalam pelaksanaan program kerja, Ketua Harian telah membentuk Kelompok Kerja REDD+/LULUCF, Kelompok Kerja MRV dan Kelompok Kerja Green Growth. Info selengkapnya: http://ddpi.kaltimprov.go.id.