Namanya Aliman. Pria paruh baya ini berkulit gelap, berbadan ramping tapi liat. Tempaan alam terpancar dari wajahnya. Aliman adalah seorang nelayan. Ia yang tinggal di pesisir laut pantai utara, di wilayah Batang, Jawa Tengah.

Selama dua tahun terakhir, Aliman bersama rekan-rekannya bolak-balik ke Jakarta. Mereka memerjuangkan lingkungan mereka dari ancaman pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Perjuangan mereka terus berlanjut. Kemarin (Rabu, 3/4) di Cikini, Jakarta Pusat, mereka kembali menggelar konferensi pers bersama YLBHI dan Greenpeace Indonesia untuk menegaskan tekad menyelamatkan kawasan konservasi laut yang menjadi tulang punggung ekonomi warga.

Protes warga telah memaksa pihak konsorsium pembangunan PLTU batu bara di Batang mengundurkan rencana peletakan batu pertama dari Oktober tahun lalu menjadi Oktober tahun ini.

PLTU batu bara Batang diklaim akan menjadi PLTU Terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 2000 MW. Pemerintah menunjuk PT. Bhimasena Power Indonesia sebagai pihak yang akan membangun PLTU Batang. PT. BPI merupakan konsorsium yang terdiri dari 3 perusahaan, antara lain PT. Adaro Power, J-Power, Itochu Corp.

Analisis yuridis yang dilakukan oleh YLBHI – Lembaga Bantuan Hukum Semarang mengungkapkan, proses pembangunan PLTU Batang bertentangan peraturan tata ruang wilayah nasional maupun daerah. Menurut YLBHI, pantai Ujungnegoro-Roban adalah kawasan konservasi laut daerah (KKLD) yang diperuntukan hanya untuk ilmu pengetahuan dan wisata bukan untuk kepentingan lain termasuk bagi lokasi PLTU batu bara. “Pembangunan ini juga belum memiliki izin analisis dampak lingkungan (amdal) yang terkait dengan peraturan tata ruang,” ujar Wahyu Nandang Heryawan, dari LBH Semarang.

PLTU Batang akan dibangun di Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, dengan lahan seluas 250 Hektar. Menurut Greenpeace Indonesia, megaproyek ini akan meluas hingga 370 hingga 700 hektar, memangsa lahan di sekitarnya, termasuk lahan pertanian produktif, sawah beririgasi teknis seluas 124,5 hektar, perkebunan melati seluas 20 hektar, sawah tadah hujan seluas 152 hektar, dan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) dari Ujungnegoro-Roban yang merupakan tempat menanam terumbu karang.

Di kawasan konservasi laut inilah tempat Aliman dan rekan-rekannya mencari ikan. “Saya lahir di Batang dan hidup dari laut. Laut di Batang adalah laut yang subur karena memiliki kawasan konservasi laut,” tuturnya kepada Hijauku.com. “Hampir semua nelayan di daerah pantai utara Jawa Tengah pernah mencari ikan di Batang.”

Menurut Aliman, di Batang terdapat lima Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Empat diantaranya digunakan oleh nelayan kecil seperti dirinya. Di TPI Roban Timur tempat ia biasa berlabuh, produksi ikan per tahun selalu melebihi target. “Dari target Rp2 miliar per tahun yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, pada 2011 kami bisa menembus Rp3,1 miliar dan Rp3,3 miliar tahun lalu,” tuturnya.

Tidak terbayang olehnya jika PLTU batu bara Batang jadi dibangun. Batu bara akan mengotori lokasi pencarian ikan di laut. Tongkang pembawa batu bara akan merusak terumbu karang tempat ikan berkembang biak.

Belum lagi polusi udara yang ditimbulkan oleh pembangkit energi terkotor di dunia yang akan mengancam kesehatan warga.

Menurut analisis Greenpeace, jika PLTU batu bara di Batang dipaksakan dibangun, PLTU ini akan melepaskan emisi karbon sebesar 10,8 juta ton per tahun. PLTU ini juga akan melepas Sulfur Oksida (SOx) sebesar 16.200 ton per tahun, Nitrogen Oksida (NOx) sebesar 20.200 per tahun, memicu polusi PM 2.5 sebesar 610 ton per tahun. “PLTU Batang juga akan melepaskan emisi merkuri sebesar 220 kilogram pertahun,” tutur Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi, Greenpeace Indonesia .

Proyek pembangunan PLTU batu bara di Batang yang bernilai Rp35 triliun ini adalah bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dluncurkan oleh pemerintah pada bulan Mei 2011, melalui Perpres No. 32 tahun 2011.

Dari tahun 2011 hingga 2014, pemerintah menargetkan investasi di sektor infrastruktur mencapai Rp755 Triliun – dari total kebutuhan dana sekitar Rp3000 triliun – untuk pengembangan 6 (enam) koridor perekonomian di Indonesia dalam rangka MP3EI.

Dana tersebut akan disediakan dalam bentuk alokasi pemerintah sebesar Rp 544 triliun dan melalui skema Public Private Partnership (PPP) sebesar Rp 211 triliun. Untuk itulah pemerintah menggandeng J-Power, Itochu dan Adaro yang merupakan perusahaan energi dari Jepang dan Indonesia.

Menurut Arif Fiyanto, sebagai bagian dari megaproyek MP3EI, proyek PLTU batu bara di Batang mulai menggunakan pendekatan kekuasaan untuk memercepat terwujudnya program yang dikomandani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa dan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan ini.

Salah satu indikasinya muncul dari analisis yuridis YLBHI terkait Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban. Hanya dalam waktu dua tahun (dari 2010-2012) terjadi empat kali perubahan penetapan kawasan konservasi yang berdampak pada berkurangnya luas wilayah konservasi laut di Batang dari 8.639,75 hektar menjadi hanya 4.015,2 hektar (berkurang 4.624, 55 hektar).

Menurut Roidi, warga Batang yang turut serta dalam konferensi pers ini, pihak konsorsium juga secara agresif mendatangi dan membujuk warga untuk menjual tanah mereka dengan melibatkan aparat keamanan, tentara dan pegawai perbankan. BPI terus menaikkan tawaran harga tanah mereka dari Rp35.000 per meter persegi menjadi Rp50.000 per meter persegi dan terakhir menawarkan harga hingga Rp100.000 meter persegi. Namun dari 65% lahan yang diklaim berhasil dibebaskan oleh PT. BPI, Roidi menyatakan, lahan yang dibebaskan baru sekitar 30%.

Kepada Hijauku.com, Roidi dan Alimin menyatakan, mereka akan terus berupaya meyakinkan warga untuk tidak melepas tanah mereka bagi pembangunan PLTU batu bara. Hal ini karena mereka belajar dari pengalaman rekan-rekan nelayan di Jepara, Cilacap dan Cirebon yang harus melaut hingga ke Batang karena wilayah mereka tidak lagi subur akibat pembangunan PLTU.

Menurut Arif, kapasitas listrik di Pulau Jawa sudah surplus dan tidak memerlukan pembangkit energi baru. Presiden SBY juga telah berkomitmen mengurangi emisi karbon Indonesia sebesar 26% – 41% jika didukung bantuan internasional – pada tahun 2020.

“Rencana pembangunan PLTU Batang harus dibatalkan karena bertolak belakang dengan komitmen Presiden untuk mengurangi emisi karbon. Pembangunan PLTU ini juga mengancam kelestarian lingkungan, menghilangkan matapencaharian warga, mengancam kesehatan dan keselamatan warga,” tuturnya.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan aspirasi warga dalam demonstrasi menentang pembangunan PLTU batu bara di Batang tahun lalu yang meneriakkan, “Desaku makmur tanpa PLTU!”

Redaksi Hijauku.com