Program Lingkungan PBB telah menunjuk dewan baru guna menegakkan hukum dan tata kelola lingkungan.

Dewan baru ini beranggotakan ahli-ahli hukum senior guna memromosikan penegakan hukum, keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju pola pembangunan yang berkelanjutan.

Hal ini terungkap dalam berita UNEP yang dirilis Jum’at (7/12). Kesembilan anggota dewan penasehat ini terdiri dari hakim-hakim senior, jaksa, auditor dan akademisi di bidang hukum.

Dipimpin oleh UNEP, lembaga ini akan memberikan bantuan strategis untuk komunitas internasional dalam memerbaiki landasan hukum dan mengatasi masalah hukum untuk mencapai target-target lingkungan menuju penerapan pola pembangunan yang berkelanjutan.

Lembaga bernama International Advisory Council for the Advancement of Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari pertemuan World Congress on Justice di Brasil pada Juni yang menuntut dibentuknya jaringan internasional untuk meningkatkan tekanan legal menuju pengelolaan lingkungan yang lestari.

World Congress on Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability adalah jaringan internasional yang beranggotakan lebih dari 60 negara.

Dewan baru ini bertugas untuk membantu komunitas hukum dan audit di seluruh dunia guna mendorong pengembangan dan penerapan hukum lingkungan di semua lini. Dewan juga akan memberikan masukan, data dan bantuan teknis kepada pemerintah dan lembaga-lembaga yang lain.

Redaksi Hijauku.com