Indonesia memiliki aturan sampah rumah tangga baru menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang. Hal ini terungkap dari berita yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup, Kamis, 1 November 2012.

Peraturan tersebut adalah PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang telah diundangkan pada 15 Oktober 2012.

Peraturan pemerintah ini adalah peraturan pelaksana UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di daerah.

Dalam paparannya, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya menyatakan, ada empat muatan pokok penting yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah ini:

1. Memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.

2. Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh parapihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, pengelola kawasan sampai masyarakat.

3. Memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang.

4. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibatan dunia usaha untuk turut bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya.

Pengesahan PP No. 81 Tahun 2012 ini, menurut Balthasar juga membawa tiga pesan penting.

Pertama, mulai tahun 2013 seluruh pemerintah kabupaten/kota harus mengubah sistem open dumping pada tempat pemrosesan akhir (TPA) menjadi berwawasan lingkungan.

Kedua, kalangan dunia usaha, dalam hal ini produsen, importir, distributor, dan retail, bersama pemerintah harus segera merealisasikan penerapan extended producer responsibility (EPR) dalam pengelolaan sampah.

Ketiga, pengelola kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan komersial, kawasan husus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, harus segera memilah, mengumpulkan, dan mengolah sampah di masing-masing kawasan.

Lebih lanjut lagi, Kambuaya menyatakan, “PP No. 81 Tahun 2012 ini diharapkan akan mewujudkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang bertumpu pada penerapan 3R dalam rangka penghematan sumber daya alam, penghematan energi, pengembangan energi alternatif dari pengolahan sampah, perlindungan lingkungan, dan pengendalian pencemaran.”

Guna menindaklanjuti terbitnya peraturan pemerintah ini, seluruh pihak yang terkait perlu melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga sesuai kewenangannya menyusun peraturan presiden dan peraturan menteri yang diamanatkan peraturan pemerintah tersebut.

2. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.

3. Pemerintah pusat segera melaksanakan diseminasi peraturan pemerintah ini kepada pemerintah daerah, dunia usaha, pengelola kawasan dan seluruh warga Negara RI di seluruh Nusantara;

Peraturan pemerintah ini perlu disambut positif guna memerbaiki sistem pengelolaan sampah di Tanah Air. Yang diperlukan adalah konsistensi penerapan kebijakan agar peraturan pengelolaan sampah yang baru ini tidak hanya menjadi hukum yang tak terpakai.

Redaksi Hijauku.com telah menurunkan sejumlah laporan mengenai sistem pengelolaan sampah di negara maju termasuk penerapan EPR. Semua tulisan tersebut diharapkan mampu memotivasi menuju sistem tata kelola sampah yang ramah lingkungan dan terintegrasi.

Redaksi Hijauku.com