Indonesia telah berhasil melakukan konversi ke energi bersih. Saatnya untuk naik kelas. Keberhasilan Indonesia melakukan konversi dari bahan bakar fosil ke energi bersih ini dikemukakan oleh Lucky Alexander Lontoh, pengamat dari International Institute for Sustainable Development (IISD), dalam diskusi yang diselenggarakan oleh 350.org bekerja sama dengan IISD, hari ini (15/10) di Cikini, Jakarta Pusat.

Menurut Lucky, Indonesia mampu mengurangi konsumsi minyak tanah dari 9,85 juta kiloliter pada 2007 menjadi 1,7 juta kiloliter pada 2012 – berkurang sebesar 8,15 juta kiloliter dalam 5 tahun. Pada saat yang sama, konsumsi LPG sebagai pengganti minyak tanah naik dari yang relatif nol pada 2007 menjadi 3,61 juta kiloliter pada 2012.

Dengan kebijakan yang tepat dan tekad yang kuat, proses konversi minyak tanah ke gas ini berhasil mengatasi berbagai hambatan, mulai dari hambatan teknis hingga hambatan psikologis terkait masalah keamanan.

Pelajaran berharga ini, menurut Lucky hendaknya dijadikan motivasi bagi Indonesia untuk naik kelas dengan menetapkan target peralihan dari bahan bakar fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) untuk sektor transportasi.

Untuk itu, pemerintah harus berbenah dengan memerbaiki pasokan gas dan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), bengkel dan ketersediaan converter yang hingga kini jumlah dan kualitasnya masih belum memadai.

Dari data terakhir IISD, jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas di Jabodetabek hanya berjumlah 18 buah. Secara nasional jumlah SPBG hanya mencapai 25 unit dengan 2 unit tambahan berada di Sidoarjo dan Surabaya dan 5 unit di Palembang. Semua SPBG tersebut digunakan untuk memasok kebutuhan energi angkutan umum, taksi dan “busway”.

Selain jumlahnya yang terbatas, sistem pengisian di stasiun bahan bakar gas di Indonesia menurut Lucky masih lamban (slow fill) sehingga menghambat waktu pengisian BBG. Sementara suku cadang converter masih mengandalkan bantuan dari Australia, karena tidak tersedia di Tanah Air. Hambatan pasokan gas dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat semakin menambah masalah peralihan ke BBG.

Hasilnya, jumlah kendaraan yang menggunakan BBG di Tanah Air terus menurun, dari 4700 kendaraan pada 2002 menjadi 3000 kendaraan saat ini. Hal ini bertolak belakang dengan kesuksesan negara-negara lain. Iran misalnya, jumlah kendaraan berbahan bakar gas naik dari 22.000 menjadi 1,2 juta pada periode yang sama. Di China, jumlah kendaraan ber-BBG naik dari 69.000 menjadi 400.000, sementara di India, jumlah kendaraan ber-BBG naik dari 204.000 menjadi 821.000 kendaraan.

Upaya peralihan ke bahan bakar gas adalah salah satu langkah riil dan bermanfaat, yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM.

Data dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, kuota BBM bersubsidi tahun ini mencapai 40 juta kiloliter, sementara kebutuhan BBM diperkirakan mencapai 42-44 juta kiloliter. Apabila konsumsi BBM mencapai 44 juta kiloliter maka pemerintah harus menyediakan anggaran subsidi sebesar Rp219 triliun.

Dana sebesar ini menurut Rully Prayoga, Koordinator 350.org untuk wilayah Asia Timur akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk pengembangan energi yang lebih bersih dan terbarukan. “Karena selama ini dana subsidi itu hanya dibakar di jalan yang selain mencemari lingkungan juga berperan menyumbang perubahan iklim yang membahayakan kehidupan manusia,” tuturnya.

Potensi pengembangan energi terbarukan di Indonesia menurut Rully sangat besar. Contoh, dari total potensi panas bumi yang mencapai 28 MegaWatt (MW), Indonesia baru memanfaatkan sebesar 4%. “Sehingga target bauran EBT secara nasional yang mencapai 17% masih jauh dari realisasi,” tutur Rully.

Dana subsidi ini juga sangat potensial untuk dialihkan ke kebutuhan lain seperti kesehatan, pendidikan dan pengembangan transportasi yang ramah lingkungan.

Pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas fasilitas-fasilitas di atas menurut Lucky penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Jadi tidak hanya berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang dinikmati oleh masyarakat miskin, manfaat juga bisa dinikmati oleh kelas menengah,” tuturnya.

Untuk itu, pemerintah disarankan untuk melakukan reformasi subsidi dengan mengalihkan manfaat subsidi itu sesuai dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan pembangunan serta perencanaan jangka pendek dan menengah.

Guna mengurangi keresahan masyarakat, Lucky meminta pemerintah menerapkan transparansi dengan melakukan komunikasi ke publik. “Harus ada komunikasi dari pemerintah bahwa upaya mendukung konversi ke EBT ini tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan politik sempit,” ujarnya. “Karena kalau masalah subsidi ini tidak selesai, akan diwariskan ke pemerintahan yang lain.”

Pemerintah hingga akhir Desember ini menargetkan 14.000 unit kendaraan baru yang menggunakan BBG. Staf Ahli Menteri ESDM bidang Ekonomi dan Keuangan, Hadi Purnomo, dalam Forum Dialog HIPMI, Mei lalu, menjelaskan, tambahan 14.000 unit “converter kit” tersebut tersebar di beberapa daerah yaitu di DKI Jakarta sebanyak 6.500 unit, Banten 2.700 unit, Jawa Barat 2.900 unit dan Jawa Timur 1.900 unit.

Target pemerintah ini cukup ambisius seiring waktu yang makin sempit. Akhir tahun tinggal dua bulan lagi. Target ini bisa menjadi batu ujian bagi komitmen pemerintah untuk beralih ke energi terbarukan dan mengurangi subsidi BBM. Jika berhasil, saatnya pemerintah naik ke kelas lebih tinggi lagi.

Redaksi Hijauku.com