Keterlibatan perempuan di Asia, termasuk Indonesia, adalah kunci kesuksesan program kemiskinan dan mitigasi perubahan iklim.

Kesimpulan ini terungkap dari penelitian terbaru Rights and Resources Initiative (RRI) yang diterbitkan untuk publik minggu lalu (20/7). Penelitian ini berupaya menganalisis hubungan antara hak pengelolaan hutan dengan pengakuan atas hak-hak perempuan di Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Hasil penelitian ini mengungkapkan, peranan perempuan Asia dalam upaya memerangi kemiskinan dan mitigasi perubahan iklim masih terus diabaikan. Menurut para peneliti, norma-norma sosial budaya, masalah ekonomi dan kurangnya dukungan legal dan institusional, memerparah keadaan ini.

Analisis ini diluncurkan bersamaan dengan dilaksanakannya seminar bertema “International Workshop on Gender and Forest Tenure in Asia” dan “Collective Forest Tenure Reform in China” yang berlangsung di Beijing, China, minggu lalu.

“Diskriminasi terhadap perempuan terus berlangsung meski keterlibatan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam berdampak positif secara ekonomi, sosial dan ekologis,” ujar Arvind Khare, Direktur Eksekutif Rights and Resources Group (lembaga koordinasi dari Rights and Resources Initiative).

“Negara-negara di Asia akan sulit mencapai target pengurangan kemiskinan dan adaptasi perubahan iklim jika hak-hak perempuan atas hutan dan sumber daya alam tidak diakui,” tambahnya lagi.

Memastikan hak perempuan atas lahan dan sumber daya alam sudah lama dipahami sebagai kunci menciptakan keadilan sosial dan lingkungan.

Namun isu ini kembali mengemuka dengan adanya inisiatif baru di bidang kehutanan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yaitu REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation). Dengan adanya program REDD+, kesalahan pada masa lalu terancam terulang kembali.

Menurut Jeannette Gurung dan Abidah Billah Setyowati dari Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource Management (WOCAN), program REDD+, jika dirancang dengan tepat, bisa membawa manfaat besar bagi negara-negara di Asia.

Namun partisipasi kaum perempuan dan kelompok lain yang termarginalkan dalam program REDD+ masih sangat terbatas. “Padahal para praktisi pembangunan tahu bahwa kesetaraan jender adalah faktor penting dalam pembangunan manusia dan upaya mengurangi kemiskinan.”

Dan tidak hanya perempuan yang dirugikan. Menurut Cécile Ndjebet, Presiden dari African Women’s Network for Community Management of Forests (REFACOF), “Jika perempuan tidak dilibatkan dalam pengelolaan lahan, produktivitas lahan akan jauh menurun, mengancam keamanan pangan dan memicu kelaparan. Kemiskinan, perpindahan penduduk, konflik kepemilikan dan perebutan sumber daya alam juga akan semakin parah,” ujarnya.

Potensi konflik ini ada di sejumlah wilayah seperti di China, Filipina, Nepal dan Indonesia yang menurut para peneliti masih mengesampingkan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan hutan.

Untuk itu, para peneliti menyeru agar hasil penelitian ini dijadikan salah satu pertimbangan utama ketika menciptakan program pembangunan berkelanjutan termasuk dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Redaksi Hijauku.com