Kelompok masyarakat sipil dan akademisi menegaskan bahwa hukum, demokrasi, dan aksi iklim tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kebijakan iklim hanya sah apabila dibentuk secara terbuka, partisipatif, berbasis ilmu pengetahuan, dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara publik, serta tunduk pada pembatasan kekuasaan.
Agenda transisi energi di Indonesia yang diposisikan sebagai langkah strategis nasional untuk menurunkan emisi karbon dan memenuhi komitmen iklim global, justru berpotensi membawa dampak buruk bagi masyarakat di tingkat tapak.
Di jalanan California hingga Shanghai, kendaraan listrik dipasarkan sebagai simbol penyelamatan planet. Namun, di desa-desa pesisir dan dataran rendah Sulawesi, transisi hijau itu sering kali terasa seperti bencana ekologis dan sosial yang cepat atau lambat mencekik warga.
Transisi energi Indonesia tidak sekadar kekurangan dana. Ia salah dikonfigurasi secara struktural, institusional, dan finansial, sehingga perbaikan yang dibutuhkan jauh lebih mendasar dari apa pun yang saat ini tersedia. Taruhannya jauh melampaui lebih dari 280 juta rakyat Indonesia yang hidup menanggung akibatnya.
Pemerintah daerah didorong mengambil peran lebih aktif dalam merancang peta jalan dan implementasi transisi energi yang benar-benar berpihak pada masyarakat. Warga di sekitar proyek energi, mulai dari petani dan nelayan kehilangan mata pencaharian dan terdampak kerusakan lingkungan selama bertahun-tahun.
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menetapkan ambisi pembangunan 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam beberapa tahun ke depan. Program pemasangan panel surya atap bisa memanfaatkan jaringan 800.000 masjid yang tersebar di seluruh Indonesia melaui inisiatif solarisasi masjid.
