Politik Deforestasi dan REDD+ di Indonesia
Kebijakan REDD+ di Indonesia belum secara signifikan mengubah orientasi insentif dan praktik elit politik dan ekonomi yang saat ini bersaing memperebutkan sumberdaya alam yang besar.
Greenpeace Indonesia Urges More Ambition as REDD+ Agreement Ends
The termination shows a breakdown in cooperation and commitment between the two governments in taking serious joint action against climate change.
Menjaga Manfaat Hutan Indonesia
Indonesia memerlukan investasi US$600 juta per tahun guna memertahankan tutupan hutan. […]
Perlu Kolaborasi untuk Jadikan REDD+ Gerakan Nasional
Jakarta, 15 Januari 2015 - Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut, atau BP REDD+, terbentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2013 dengan mandat membantu Presiden [...]
Potensi Mangrove Belum Tergali Maksimal
Salah satu penyebabnya adalah belum adanya mekanisme pembiayaan karbon guna mengoptimalkan manfaat. […]
Sulawesi Bersinergi Atasi Perubahan Iklim
Pertemuan regional pertama BP REDD+, APIKI, dan pemerintah daerah lahirkan wadah dan aksi nyata mitigasi perubahan lingkungan di Sulawesi. Palu, Sulawesi Tengah, 20 Oktober 2014 – BP REDD+ dan Asosiasi Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIKI) mengadakan [...]