Jakarta, 15 Januari 2015 – Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut, atau BP REDD+, terbentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2013 dengan mandat membantu Presiden melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan, serta pengendalian REDD+ di Indonesia. Upaya Pemerintah RI dalam mencapai target menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kepentingan hajat masyarakat dan kelestarian lingkungan demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan akan dapat lebih terbantu apabila BP REDD+ menjadi mitra yang melakukan koordinasi secara lintas sektoral dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk dan terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sepanjang 2014 lalu, BP REDD+ telah menjalin kerja sama dengan 11 provinsi dan 76 kabupaten yang memiliki hutan dan lahan gambut. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua. Memasuki tahun 2015, jejaring ini akan makin diperkuat dan dikapitalisasi ke tingkat nasional melalui program strategis dalam 10 Aksi Imperatif, yaitu Memantau Moratorium & One Map, Penataan Perijinan Berbasis Lahan, Dukungan dalam Penegakan Hukum, Pemetaan Hutan Adat dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Adat, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut, Desa Hijau, Sekolah Hijau, Dukungan terhadap Perencanaan Tata Ruang, Dukungan untuk Resolusi Konflik, dan Program Strategis Penyelamatan Taman Nasional dan Hutan Lindung.

Dalam kegiatan “Diskusi Awal Tahun 2015” yang diselenggarakan oleh BP REDD+ hari ini, Heru Prasetyo, Kepala BP REDD+, mengatakan, “Dengan bekerja di daerah, BP REDD+ punya implikasi lokal agar masyarakat lebih sejahtera melalui tata kelola hutan dan lahan gambut yang lebih baik. Sekaligus, punya implikasi global karena kaitannya dengan upaya penanggulangan perubahan iklim.”

Beliau menambahkan, “Tujuan REDD+ adalah kurangi kerusakan/reduce deforestation, konservasi/pelihara yang masih berdiri dengan utuh, kelola dengan baik pada saat memanfaatkan sumber daya alam, dan restorasi dari yang sudah rusak. Ini adalah empat hal yang hidup dalam bentang alam/landscape Indonesia.

Strategi REDD+ tidak disusun dan terpusat di tingkat nasional saja, tetapi lahir dari peran serta multipihak yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, masyarakat adat, dan yang lainnya. Yang kita upayakan adalah terbentuknya sebuah gerakan nasional yang dilakukan oleh semua pihak dengan proporsi yang tepat. Kami menginginkan agar gerakan ini berkelanjutan, mengubah paradigma, dan menjadi agenda reformasi yang kongkrit.”

Memberikan tanggapan terhadap pernyataan Kepala BP REDD+, Abdon Nababan, SekJen AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), mengatakan, “Kok bisa AMAN bicara sedemikian kencang soal REDD+? Ketidakhadiran Negara dalam soal ini menjadi tantangan berat untuk masyarakat adat. REDD+ menghadirkan Negara dalam wajah yang tidak represif namun mengayomi rakyat.  Sebenarnya komitmen Pemerintah untuk menurunkan emisi karbon dapat diserahkan ke masyarakat adat, karena hutan-hutan terbaik yang ada di Indonesia justru berada di wilayah hutan adat. AMAN siap berkontribusi. Saya berterima kasih kepada BP REDD+ untuk mengambil inisiatif dan bersedia menjadi wali data sementara bagi peta wilayah adat. Ini soal perubahan paradigma, dan memang Negara perlu mengurus masyarakat adat. Jadi BP REDD+ ini jangan dileburkan begitu saja dengan Kementerian LHK. Paradigm shifting sangat memerlukan waktu, dan saya melihat sekurangnya 2 tahun jika BP REDD+ ingin digabungkan dalam Kementerian LHK. Saya ingin meminta kepada Presiden, BP REDD+ tetap hidup bersama masyarakat adat, minimal sampai sistem yang sedang kita kembangkan ini terbangun.”

Bustar Maitar dari Greenpeace, mengatakan, “Bagi Greenpeace dan aktivis lingkungan lainnya yang sejak lama berteriak mengenai moratorium kehutanan, adalah mengejutkan ketika Pemerintah keluar dengan agenda moratorium hutan di tahun 2011. Ini merupakan langkah politik yang berani dan serius dalam upaya memperbaiki tata kelola hutan dan lahan. Kami melihat BP REDD+ sebagai alat konsolidasi yang mempercepat upaya perbaikan tata kelola ini.”

KONTAK MEDIA:

Verena Puspawardani | Tim Komunikasi dan Kampanye | Badan Pengelola REDD+

+62-813 982 72 690 | verena.puspawardani@reddplus.go.id

CATATAN UNTUK EDITOR

Tentang Badan Pengelola REDD+ (BP REDD+)

Sejak tahun 2009, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% atau sampai dengan 41% dengan bantuan internasional hingga tahun 2020. Sebagai bagian dari perwujudan komitmen ini, Pemerintah RI membentuk Badan Pengelola REDD+ yang dikukuhkan pada 31 Agustus 2013 melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013. Program REDD+ di Indonesia (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut) merupakan mitigasi perubahan iklim di sektor hutan dan lahan gambut melalui kerja sama dengan banyak pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kotamadya, hingga desa, terutama masyarakat yang hidup dekat dengan sumber daya alam. BP REDD+ mengemban tugas untuk membantu Presiden RI melaksanakan tugas koordinasi, sinergi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan, serta pengendalian implementasi REDD+ di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, BP REDD+ memiliki fungsi, antara lain: 1) menyusun dan mengembangkan strategi nasional REDD+ untuk melaksanakan REDD+ di Indonesia; 2) menyusun dan mengembangkan kerangka pengaman REDD+ di bidang sosial, lingkungan dan pendanaan; 3) melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan REDD+ serta pengarusutamaan REDD+ dalam pembangunan nasional; 4) pengelolaan bantuan dana maupun bantuan lain yang sah terkait REDD+ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) menyiapkan rekomendasi dalam menentukan posisi Indonesia terkait REDD+ dalam forum internasional dan 6) koordinasi penegakan hukum terkait pelaksanaan program, proyek dan/atau kegiatan REDD+. Info lebih lanjut, klik www.reddplus.go.id