Majelis Umum PBB (UNGA) mengadopsi resolusi "Pendapat Ahli Mahkamah Internasional terkait Kewajiban Negara terhadap Perubahan Iklim", Rabu, 20 Mei 2026. Resolusi yang disiapkan oleh Vanuatu dan beberapa negara lain ini diadopsi dengan 141 suara mendukung, 8 menentang dan 28 abstain.
Upaya ini bisa menjadi upaya terakhir Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal, António Guterres, untuk mengembalikan tatanan dunia yang menghormati diplomasi, aturan, regulasi, norma-norma antar bangsa.
Bukan wacana lagi. Hak atas lingkungan yang bersih, sehat - dan berkelanjutan - ditetapkan sebagai hak asasi manusia yang universal. Bagaimana penerapannya di Indonesia?
Analisis PBB terbaru memperingatkan dunia akan mengalami krisis finansial, pangan dan energi akibat perang Rusia dan Ukraina.
Resolusi ini bertujuan mengakhiri polusi plastik, dan membentuk perjanjian yang mengikat secara hukum internasional, pada akhir tahun 2024.
Dewan HAM PBB mengakui untuk pertama kalinya bahwa lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan adalah hak asasi manusia.
