Hasil media monitoring terhadap pemberitaan RUU Masyarakat Adat di enam media nasional sepanjang Januari - Juni 2026 menunjukkan bahwa masyarakat adat masih minim menjadi subjek utama dalam pemberitaan mengenai regulasi yang secara langsung menyangkut hak-hak mereka.
Kata-kata "pembangunan yang inklusif" atau "inklusi" banyak ditemui dalam berbagai dokumen negara. Namun, pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah masyarakat adat benar-benar telah menjadi subjek pembangunan atau seringkali hanya disebut dalam berbagai teks kebijakan?
Mitos tentang harmoni sempurna antara masyarakat adat dan alam telah lama beredar dalam imajinasi modern. Ia hadir dalam bentuk romantisasi: hutan yang selalu lestari, sungai yang selalu jernih, dan manusia yang hidup tanpa meninggalkan jejak kerusakan.
Kondisi ini terungkap dalam laporan status kepemilikan dan tata kelola lahan terbaru dari FAO yang menjadi laporan inventarisasi global komprehensif pertama yang melacak bagaimana tanah dimiliki, diatur dan gunakan.
Bagi Masyarakat Adat, era digital merupakan berkah sekaligus kutukan. Meskipun digitalisasi dapat memberdayakan mereka untuk menegaskan kedaulatan data dan memperjuangkan hak-hak mereka, digitalisasi juga menghadapkan mereka pada risiko baru berupa pengawasan, eksklusi, dan eksploitasi sumber daya.
Dianggap mengancam perlindungan lingkungan hidup, ICEL meminta RKUHAP ditunda dan dikaji lebih komprehensif.
