Mitos tentang harmoni sempurna antara masyarakat adat dan alam telah lama beredar dalam imajinasi modern. Ia hadir dalam bentuk romantisasi: hutan yang selalu lestari, sungai yang selalu jernih, dan manusia yang hidup tanpa meninggalkan jejak kerusakan.
Kondisi ini terungkap dalam laporan status kepemilikan dan tata kelola lahan terbaru dari FAO yang menjadi laporan inventarisasi global komprehensif pertama yang melacak bagaimana tanah dimiliki, diatur dan gunakan.
Bagi Masyarakat Adat, era digital merupakan berkah sekaligus kutukan. Meskipun digitalisasi dapat memberdayakan mereka untuk menegaskan kedaulatan data dan memperjuangkan hak-hak mereka, digitalisasi juga menghadapkan mereka pada risiko baru berupa pengawasan, eksklusi, dan eksploitasi sumber daya.
Dianggap mengancam perlindungan lingkungan hidup, ICEL meminta RKUHAP ditunda dan dikaji lebih komprehensif.
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah merusak ciptaan Tuhan di seluruh pulau kecil di Indonesia dan melanggar UU No. 27 Tahun 2007.
Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak DPR dan Pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat pada tahun 2025.
