Menata Kembali Hukum Lingkungan Indonesia di 2022
Walaupun terdapat perkembangan dalam berbagai aspek, regulasi yang merelaksasi instrumen lingkungan hidup dan mereduksi hak-hak masyarakat tetap ditemukan.
Walaupun terdapat perkembangan dalam berbagai aspek, regulasi yang merelaksasi instrumen lingkungan hidup dan mereduksi hak-hak masyarakat tetap ditemukan.
Laporan CDP menegaskan bahwa Indonesia perlu mempertahankan momentum kemajuannya menuju masa depan berkelanjutan dengan menerapkan Pendekatan Lanskap dan Yurisdiksi.
Inisiatif ini sejalan dengan keputusan Presiden Jokowi mencabut lebih dari 2.000 izin untuk perkebunan, kehutanan, pertambangan logam, mineral dan batubara di seluruh nusantara pada Januari 2022 lalu.
Dalam kegiatan Ekopesantren, ada 10 program yang dapat dipilih pesantren untuk menilai sebagai pesantren yang ramah lingkungan.
Pencabutan izin usaha pertambangan, perkebunan, dan kehutanan harus tetap memperhatikan tanggung jawab hukum lainnya.
Dibutuhkan lebih banyak kolaborasi untuk mewujudkan Kepulauan Seribu yang bersih dan lestari.