Koalisi #ResetKehutanan yang beranggotakan lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil di berbagai wilayah Indonesia menegaskan peristiwa karhutla bukan sekadar fenomena alam yang disebabkan El Nino, melainkan cermin atas tata kelola kehutanan yang eksploitatif dan tidak berorientasi terhadap perlindungan lingkungan.
Peluncuran program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Jembrana, Bali, harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi secara menyeluruh, bukan sekadar pembangunan pembangkit skala besar. Pengembangan energi surya juga harus membuka ruang yang luas bagi PLTS skala kecil, termasuk PLTS Atap yang dapat dikembangkan oleh rumah tangga, komunitas, fasilitas publik, maupun dunia usaha.
Saat perusahaan-perusahaan minyak terbesar dunia mencetak rekor laba sebesar $93 miliar pada kuartal kedua 2026, analisis terbaru dari 350.org menunjukkan, rumah tangga di Indonesia menanggung akibatnya. Guncangan harga minyak akibat perang Iran membebani perekonomian keluarga hingga miliaran dolar.
Kelompok masyarakat sipil dan akademisi menegaskan bahwa hukum, demokrasi, dan aksi iklim tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kebijakan iklim hanya sah apabila dibentuk secara terbuka, partisipatif, berbasis ilmu pengetahuan, dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara publik, serta tunduk pada pembatasan kekuasaan.
Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia untuk berpendapat, berserikat, berkumpul; merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, dan merdeka dari intimidasi-persekusi; serta merdeka untuk berpartisipasi dalam mengelola negeri.
Data BRWA menunjukkan bahwa pengakuan terhadap wilayah adat masih menghadapi kesenjangan yang besar. Sebagian besar wilayah adat yang telah teregistrasi belum memperoleh penetapan pengakuan dari pemerintah, sementara sebagian lainnya masih berhadapan dengan kawasan hutan, konsesi, dan berbagai kepentingan pembangunan.
