Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan akumulasi dari kerusakan hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan cuaca ekstrem. Kondisi ini menegaskan perlunya agenda perbaikan kebijakan dan tata kelola lingkungan secara jangka panjang.
Apa yang terjadi di Sumatera bukanlah bencana alam. Ini adalah bencana sosio-ekologis. Ini adalah pembunuhan massal yang dilakukan secara perlahan oleh kebijakan tata ruang yang merusak, didorong oleh obsesi nasional terhadap ekstraksi sumberdaya yang kita sebut sebagai ‘pembangunan’.
Lemahnya penegakan regulasi dan kapasitas pengawasan di banyak daerah memerbesar celah antara klaim dan kinerja nyata perusahaan.
Di sepanjang pesisir selatan Jawa, dari Kebumen hingga Purworejo, tembok alam yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat ini perlahan terkikis oleh penambangan pasir.
Inisiatif guna melipatgandakan produksi biofuel hingga empat kali lipat ini akan mengancam wilayah adat dan masyarakat adat, selain memperparah potensi kebakaran hutan dan lahan gambut atas nama energi hijau.
Konsep penghormatan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat seharusnya dimulai dari melihat kembali hubungan relasi antara masyarakat adat, hutan, dan tanah.
