Penelitian terbaru menunjukkan partikel plastik berukuran kurang dari lima milimeter ini telah mencapai kedalaman sekitar 2.450 meter di jalur utama Arus Lintas Indonesia (Indonesian Throughflow/ITF). Partikel tersebut berpotensi masuk ke rantai makanan laut hingga akhirnya dikonsumsi manusia.
Kondisi ini terungkap dalam laporan status kepemilikan dan tata kelola lahan terbaru dari FAO yang menjadi laporan inventarisasi global komprehensif pertama yang melacak bagaimana tanah dimiliki, diatur dan gunakan.
Perekayasa Ahli Pertama PRTLTB, Tia Agustiani sekaligus alumnus Prefectural University of Kumamoto (PUK) menekankan, sumber penyumbang emisi merkuri terbesar di Indonesia berasal dari penambangan emas skala kecil (PESK) dan tradisional dengan proses amalgamasi emas sebagai sumber antropogenik terbesar.
Lautan menyimpan sekitar 25% emisi CO₂ global. Tetapi menurut laporan terbaru IOC-UNESCO, pemahaman ilmiah kita tentang proses ini masih jadi kendala, titik buta utama. Variasi pemahaman yang cukup besar sangat mempengaruhi cara pemerintah merencanakan strategi mitigasi dan adaptasi iklim.
Sejak tahun 1970, 73% populasi satwa liar di alam telah hilang. Sementara separuh dari ekonomi dunia, cukup atau sangat bergantung pada layanan atau sumber daya alam. Namun, kondisi tersebut ternyata masih belum membangkitkan kesadaran untuk meningkatkan investasi melindungi alam atau lingkungan.
Diam-diam sejak 2018, Indonesia mengalami pelemahan tata kelola lingkungan dengan terbitnya Permendagri 7/2018. Sejak saat itu dikhawatirkan telah terbit 1.530 dokumen KLHS "bodong" di Indonesia. Apa dampaknya bagi tata kelola lingkungan di Tanah Air. Akankah dokumen-dokumen ini akan meningkatkan risiko bencana?
