Persoalan Struktural di Balik Transisi Hijau

Oleh: Farhan Helmy *

Saya baru mulai membaca dan mencermati buku Decarbonising and Decolonising Economics: Why Climate Justice Demands Decolonising Decarbonisation, yang disunting Ariane Agunsoye dan Alexandra Arntsen (2026). Ini belum merupakan ulasan buku. Saya baru mencoba menangkap dan memetakan beberapa gagasan yang langsung menarik perhatian. Bagi kawan-kawan yang bekerja pada isu perubahan iklim, transisi energi, pembiayaan berkelanjutan, pembangunan, maupun transisi berkeadilan, buku ini layak masuk dalam daftar bacaan penting.

Pertanyaan yang muncul sebenarnya sederhana: apa yang terjadi jika kita berhasil melakukan dekarbonisasi, tetapi struktur ekonomi yang mendasarinya tidak banyak berubah?

Energi terbarukan, kendaraan listrik, baterai, dan berbagai teknologi rendah karbon memang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Tetapi semuanya tetap membutuhkan lahan, mineral kritis, infrastruktur, pembiayaan, tenaga kerja, pengetahuan, teknologi, dan rantai pasok global. Jika kepemilikan, penguasaan sumber daya, distribusi nilai tambah, akses terhadap teknologi, dan proses pengambilan keputusan tetap timpang, kita mungkin berhasil menurunkan emisi karbon tetapi sekaligus mempertahankan bentuk-bentuk ekstraksi dan ketimpangan yang lain.

Di sinilah buku ini membawa saya kembali pada prinsip yang sejak lama menjadi bagian penting dalam negosiasi perubahan iklim: tanggung jawab historis masih relevan. Dalam UNFCCC, gagasan ini tercermin antara lain melalui prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC), atau tanggung jawab bersama yang dibedakan sesuai tanggungu jawab dan kemampuan masing-masing.

Semua negara menghadapi persoalan krisis iklim, tetapi dampak krisis di negara berkembang ini melalui perjalanan sejarah yang berbeda karena memiliki kemampuan yang jauh berbeda untuk mengatasinya.

Tetapi bagi saya, tanggung jawab historis bukan sekadar perdebatan mengenai siapa menghasilkan berapa banyak emisi pada masa lalu. Jejak sejarah tersebut juga dapat dilihat pada perbedaan kapasitas yang dimiliki negara-negara hari ini. Banyak negara berkembang harus menghadapi bencana yang semakin dipengaruhi perubahan iklim, sementara pada saat yang sama masih berhadapan dengan keterbatasan pembiayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, data, infrastruktur, kelembagaan, hingga sistem informasi risiko dan peringatan dini. Dengan kata lain, sebagian negara harus menghadapi risiko yang berkembang sangat cepat dengan kapasitas yang belum berkembang pada kecepatan yang sama.

Di sini muncul apa yang saya lihat sebagai tantangan ganda.

Negara berkembang bukan hanya harus beradaptasi dan merespons dampak perubahan iklim yang semakin kompleks, tetapi pada saat yang sama harus mengejar perkembangan sains dan teknologi yang bergerak sangat cepat, mulai dari pemodelan iklim, penginderaan jauh dan informasi geospasial, kecerdasan buatan, infrastruktur digital, energi terbarukan, penyimpanan energi, hingga sistem peringatan dini.

Tentu negara berkembang tidak homogen. China, misalnya, membuat pembagian sederhana antara Utara dan Selatan semakin tidak memadai karena telah membangun kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, manufaktur, dan energi bersih dalam skala yang sangat besar. Justru karena perbedaan semacam itulah unsur respective capabilities dalam CBDR-RC tetap penting.

Persoalan akses terhadap teknologi sebenarnya sudah lama diakui dalam arsitektur perundingan iklim internasional.

Pengembangan dan transfer teknologi menjadi bagian penting dalam kerangka UNFCCC untuk mendukung negara berkembang. Artinya, persoalannya sejak awal memang bukan hanya berapa banyak karbon yang harus dikurangi, tetapi juga siapa yang memiliki kemampuan, teknologi, pembiayaan, pengetahuan, data, dan kelembagaan untuk melakukan transformasi tersebut.

Di titik inilah gagasan dekolonisasi dalam dekarbonisasi menjadi semakin menarik.

Pertanyaannya bukan lagi hanya siapa yang secara historis paling banyak berkontribusi terhadap perubahan iklim, tetapi juga bagaimana perjalanan pembangunan pada masa lalu membentuk ketimpangan kemampuan hari ini: siapa yang mampu memahami risiko, menghasilkan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi, membiayai transisi, menghadapi bencana, menguasai data, dan menangkap nilai tambah dari ekonomi rendah karbon yang sedang tumbuh. Mineral, baterai, energi terbarukan, lahan, pembiayaan, hak kekayaan intelektual, data, dan rantai pasok global membuat pertanyaan ini semakin relevan bagi negara berkembang.

Karena itu saya mencoba membuat system map sederhana dari bacaan awal ini. Saya sengaja tidak langsung melompat ke causal loop diagram (CLD). Sebelum berbicara mengenai feedback loops, menurut saya lebih baik kita melihat terlebih dahulu sistem yang lebih luas: warisan sejarah dan kolonial, relasi kuasa, struktur ekonomi dan perdagangan, produksi dan konsumsi, aktor dan tata kelola, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta konsekuensi lingkungan dan sosialnya. Tanda polaritas (+/−) dapat mulai digunakan ketika arah suatu hubungan cukup jelas, sementara hubungan lain tetap dapat dipertahankan secara kualitatif.

Pada tahap berikutnya, sebagian hubungan yang telah teridentifikasi dapat dieksplorasi lebih jauh dengan perangkat yang sesuai. Contohnya, simulasi En-ROADS (Energy-Rapid Overview and Decision-Support) yang dikembangkan Climate Interactive bersama MIT Sloan School Management, dapat membantu kita melihat bagaimana perubahan kebijakan energi, efisiensi, elektrifikasi, harga karbon, penggunaan lahan, dan pilihan teknologi memengaruhi lintasan emisi serta temperatur global. Tetapi tidak semua persoalan yang terlihat dalam system map dapat, atau perlu dimasukkan ke dalam En-ROADS. Relasi kuasa, tanggung jawab historis, kepemilikan, ketimpangan akses teknologi, pengetahuan, dan keadilan memerlukan perangkat analisis lain.

Di sinilah menurut saya penting untuk tidak menjadikan satu model sebagai jawaban bagi semua persoalan. Setelah system mapping, pertanyaan yang berbeda dapat membawa kita pada perangkat yang berbeda: En-ROADS, CLD/Vensim dan system dynamics, GIS dan remote sensing, agent-based modelling (ABM), life-cycle assessment (LCA), analisis ekonomi, maupun analisis kelembagaan kualitatif. Model bukan pengganti system mapping. Model adalah salah satu cara untuk mendalami bagian tertentu dari sistem setelah pertanyaan, hubungan, dan batas analisisnya menjadi lebih jelas.

Singkatnya: petakan sistemnya terlebih dahulu, pilih analisis rinci yang sesuai kemudian.

Dalam gambaran yang lebih luas tersebut, dekarbonisasi adalah bagian penting dari transformasi, tetapi bukan keseluruhan transformasi. Dekolonisasi, transisi berkeadilan, redistribusi dan kepemilikan lokal, akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta keberagaman sistem pengetahuan dan pemikiran ekonomi juga menjadi bagian dari perjalanan yang sama.

Sumber: Farhan Helmy (2026), sintesis yang terinspirasi oleh Agunsoye & Arntsen (eds.), Decarbonising and Decolonising Economics: Why Climate Justice Demands Decolonising Decarbonisation (2026).

Gambar di atas, “Dekarbonisasi, Dekolonisasi, dan Keadilan Iklim: Sebuah Peta Sistem Sederhana” , menggambarkan interpretasi sistem mengenai bagaimana faktor sejarah dan struktural memengaruhi produksi dan konsumsi, tata kelola, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dampak lingkungan dan sosial. Peta ini menempatkan dekarbonisasi sebagai bagian dari transformasi yang lebih luas bersama dekolonisasi, transisi berkeadilan, serta keberagaman pengetahuan dan pendekatan ekonomi.

Bagi saya, di sinilah salah satu provokasi terpenting buku Decarbonising and Decolonising Economics: Why Climate Justice Demands Decolonising Decarbonisation (2026). Tantangan iklim bukan sekadar mengganti satu teknologi dengan teknologi lainnya. Kita perlu bertanya lebih dalam: sistem ekonomi seperti apa yang sedang kita tinggalkan, siapa yang selama ini memperoleh manfaat terbesar, siapa yang menguasai sumber daya dan teknologi, pengetahuan siapa yang diperhitungkan, siapa yang menanggung risiko dan biaya transisi, dan sistem seperti apa yang sebenarnya ingin kita bangun?

Dilihat dari perspektif ini, CBDR-RC, tanggung jawab historis, pembiayaan iklim, transfer teknologi, ketangguhan terhadap bencana, transisi berkeadilan, dan dekolonisasi bukanlah percakapan yang berdiri sendiri. Semuanya dapat dibaca sebagai bagian dari sistem yang lebih besar tentang bagaimana tanggung jawab, kemampuan, risiko, peluang, biaya, dan manfaat didistribusikan.

Saya masih membaca dan memetakan gagasan-gagasan dalam buku ini, ulasan yang lebih lengkap mungkin menyusul kemudian. Tetapi buku ini sudah mengajak saya melihat lebih jauh dari sekadar angka karbon dan bertanya tentang jejak sejarah, kuasa, sumber daya, kepemilikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kapasitas, dan keadilan. Layak dibaca.

Ulasan ini juga merupakan bagian dari perjalanan inteektial.yang sedang saya kembangkan melalui System Mapping Indonesia on Governance and Institutional Behaviour (SMI-GIB): membiasakan diri melihat persoalan kompleks terlebih dahulu sebagai sebuah sistem yang saling terhubung sebelum terlalu cepat menawarkan solusi atau membangun model. Sebuah peta tidak harus langsung menjelaskan semuanya. Ia dapat dimulai dengan membantu kita melihat struktur, hubungan, jejak sejarah, kesenjangan kapasitas, dan pertanyaan yang perlu digali lebih dalam satu buku, satu isu, dan satu peta pada satu waktu. 😊

> Map the system first. Choose the detailed analytical tools later.

Bandung, 22 September 2026

#SystemMappingIndonesia #SystemsThinking #SystemMapping #EnROADS #KeadilanIklim #TanggungJawabHistoris #CBDRRC #Dekarbonisasi #Dekolonisasi #TransisiBerkeadilan #PembiayaanIklim #TeknologiIklim #PenguranganRisikoBencana #PembangunanBerkelanjutan #TransisiEnergi

Tentang Penulis

Farhan Helmy adalah praktisi dan pegiat dan praktisi sistem yang bekerja pada isu perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, tata kelola, informasi geospasial, serta transformasi kelembagaan. Ia aktif melalui ASCODI Lab (Advanced Systems, Computing, Design and Innovation) dan Thamrin School of Climate Change and Sustainability, serta memimpin Asia-Africa Inclusive Nexus Network (AAIN). Pengalamannya mencakup proses kebijakan dan negosiasi perubahan iklim, pengembangan sistem informasi dan pemodelan, serta kerja bersama pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas. Saat ini ia juga mengembangkan System Mapping Indonesia on Governance and Institutional Behaviour (SMI-GIB) sebagai ruang untuk mengeksplorasi persoalan kompleks melalui systems thinking, system mapping, dan berbagai perangkat analisis yang relevan.