Guterres memperingatkan, tanpa aksi adaptasi dan mitigasi yang signifikan, risiko yang dihadapi kota dan komunitas pesisir dapat meningkat sepuluh kali lipat pada tahun 2100. Kenaikan permukaan laut memperparah ancaman ini, menghantam ekonomi, perdagangan, infrastruktur, dan sistem pangan, menghapus warisan budaya dan identitas, memperparah ketidakstabilan dan integritas wilayah beberapa negara.
Ketika jutaan rakyat harus menanggung kerugian akibat krisis iklim dan negara kesulitan menyediakan anggaran pemulihan, tidak masuk akal jika perusahaan-perusahaan yang menikmati keuntungan besar dari ekonomi ekstraktif dibiarkan hanya menikmati keuntungannya. Negara wajib memastikan keuntungan berlebih dari sektor ekstraktif ikut membiayai pemulihan kerusakan lingkungan dan krisis iklim.
Inilah cerita kelompok-kelompok rentan dari garis depan Karhutla: Kisah para perempuan yang menanggung beban ganda, para penyandang disabilitas tanpa akses evakuasi dan masyarakat adat yang terancam kriminalisasi.
The Climate Reality Project menggelar Climate Reality Leadership Corps Training di Singapura pada 8–9 September 2026, mempertemukan 500 peserta dari berbagai negara di Asia Tenggara untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, jejaring, dan kepemimpinan dalam menghadapi krisis iklim.
Draf versi masyarakat sipil ini mendorong 11 isu utama, mulai dari penguatan definisi dan istilah masyarakat adat, wilayah adat, perlindungan dan pengakuan yang tidak panjang dan berlapis, Free Prior and Informed Consent (FPIC), perempuan adat, Komisi Masyarakat Adat, rehabilitasi, restitusi dan kompensasi, pemberdayaan, badan usaha, dan aturan pidana.
Di berbagai wilayah Australia, semakin banyak anak muda yang mulai mengenal persoalan perubahan iklim melalui pendidikan, kegiatan komunitas, diskusi, maupun berbagai proyek kreatif. Mereka tidak hanya belajar memahami apa yang sedang terjadi pada lingkungan, tetapi juga mulai mencari cara untuk mengambil bagian dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan.
