Data BRWA menunjukkan bahwa pengakuan terhadap wilayah adat masih menghadapi kesenjangan yang besar. Sebagian besar wilayah adat yang telah teregistrasi belum memperoleh penetapan pengakuan dari pemerintah, sementara sebagian lainnya masih berhadapan dengan kawasan hutan, konsesi, dan berbagai kepentingan pembangunan.
Narasi bahwa EV adalah solusi semu karena listrik Indonesia masih bergantung pada PLTU batu bara harus diluruskan. Akselerasi transisi ke EV justru menjadi momentum untuk mendorong percepatan energi terbarukan. Ketika bauran energi terbarukan masuk ke jaringan listrik nasional, keunggulan BEV kian mutlak.
Hasil media monitoring terhadap pemberitaan RUU Masyarakat Adat di enam media nasional sepanjang Januari - Juni 2026 menunjukkan bahwa masyarakat adat masih minim menjadi subjek utama dalam pemberitaan mengenai regulasi yang secara langsung menyangkut hak-hak mereka.
Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang memberi sinyal akan mencabut insentif pajak kendaraan listrik memicu kritik keras dari pemerhati lingkungan. Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) menilai wacana tersebut sebagai langkah mundur yang berisiko mengembalikan Jakarta ke era krisis udara bersih.
Agenda transisi energi di Indonesia yang diposisikan sebagai langkah strategis nasional untuk menurunkan emisi karbon dan memenuhi komitmen iklim global, justru berpotensi membawa dampak buruk bagi masyarakat di tingkat tapak.
Kasepuhan-kasepuhan di Banten Kidul bersama Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menegaskan kembali pentingnya pengakuan negara terhadap Masyarakat Adat melalui percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) dalam Diskusi Publik dan Konsolidasi yang diselenggarakan Kasepuhan Citorek, Kabupaten Lebak, Banten.
