Revisi POJK 51/2017 merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia di tengah meningkatnya risiko krisis iklim, konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta maraknya praktik greenwashing di sektor jasa keuangan. Namun proses revisi yang dinilai belum berjalan secara transparan dan partisipatif.
Kobaena is where the Bajau, Moronene, Wuna-Wolio, Tolaki, and Bugis-Makassar peoples paddled and sailed their kole-kole, jarangka, sope, and phinisi to find the meaning of life in harmony with nature and their environment. Today’s Kabaena is far different from the old portrait and the old song of the island.
Kalau saya merenungi salah satu isu keberlanjutan yang paling mendesak di Indonesia, salah satu yang selalu masuk ke dalam benak adalah kecenderungan bahwa bisnis yang paling bergantung pada alam adalah bisnis yang paling ‘rajin’ menghancurkannya.
New figures from the Organisation for Economic Co-operation and Development show that climate finance provided and mobilised by developed countries rose to USD 132.8 billion in 2023 and USD 136.7 billion in 2024. While the figures suggest an upward trend, campaigners warn that the headline increase mask deeper concerns about adequacy and overall reduced aid.
Majelis Umum PBB (UNGA) mengadopsi resolusi "Pendapat Ahli Mahkamah Internasional terkait Kewajiban Negara terhadap Perubahan Iklim", Rabu, 20 Mei 2026. Resolusi yang disiapkan oleh Vanuatu dan beberapa negara lain ini diadopsi dengan 141 suara mendukung, 8 menentang dan 28 abstain.
Mayoritas warga Indonesia (60%) atau tiga dari lima orang, setuju bahwa perbankan berpengaruh signifikan terhadap perubahan iklim jika terus mendanai tambang dan pembangunan pembangkit listrik batu bara.
