Transisi energi di Indonesia diposisikan sebagai agenda strategis nasional untuk menurunkan emisi karbon, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta memenuhi komitmen iklim global. Namun, pada praktiknya, proyek ini dinilai memunculkan risiko pada kelompok rentan.
Pilar-pilar negara hukum dan demokrasi Indonesia sedang melemah secara sistematis. Kekuasaan makin terpusat pada Presiden, sehingga institusi penyeimbang kekuasaan pemerintah, baik lembaga legislatif, yudikatif, lembaga audit (BPK), komisi-komisi independen, serta pers tidak lagi sepenuhnya independen. Ruang sipil juga menyempit, dan aktivis serta akademisi makin tertekan.
Perusahaan yang menunda pengelolaan dampak iklimnya tidaklah menghindari biaya. Mereka cuma menumpuknya, dan dengan bunga yang tinggi. Cakrawala investasi pun kini bertabrakan dengan cakrawala fisika: pabrik, kebun, tambang, dan pembangkit yang diputuskan hari ini akan masih beroperasi pada 2040-an dan 2050-an, tepat ketika suhu mencapai puncaknya.
Laporan terbaru Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Environment Programme) menekankan, dunia masih memiliki harapan untuk meminimalkan - besaran dan durasi - lonjakan kenaikan suhu bumi dan kembali ke target di bawah 1,5°C pada akhir abad ini, jika dunia mampu memangkas emisi rumah kaca, pemicu perubahan iklim dan pemanasan global, secara mendesak dan ketat.
Mengakhiri karhutla membutuhkan perubahan dari pendekatan reaktif menuju pencegahan jangka panjang. Kepemimpinan ekologis harus diukur bukan hanya dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari keberhasilan mencegah kebakaran berulang, melindungi masyarakat, dan memulihkan lingkungan.
Negara seharusnya tidak boleh berbicara dengan dua suara yang saling membantah, apalagi bila salah satunya terdengar seperti lelucon dan kesalahan logika. Satu kalimat di podium yang dilontarkan oleh Sang Kepala Bakom cukup untuk mengikis kepercayaan yang dibangun lewat telepon antarpemimpin negara.
