Oleh: Jalal

Apa yang menarik dari memerhatikan dengan lekat soal perkembangan perang ilegal AS dan Israel terhadap Iran? Banyak hal tentunya. Tetapi di antara yang paling menarik bagi saya adalah bahwa para jurnalis dan pakar yang cenderung berimbang kini terus menyebut Asia Barat, untuk menggantikan nama wilayah Timur Tengah. Sebetulnya ini bukan kali pertama saya mendengarnya—mungkin sekitar satu dekade lalu saya mulai sering mendapati nama Asia Barat dipergunakan—tetapi baru pagi ini saya tergelitik untuk menelisik apa yang sebenarnya sedang terjadi. Izinkan saya berbagi hasilnya.

Pada tahun 1902, seorang analis militer Amerika bernama Alfred Thayer Mahan duduk dan menulis sebuah artikel untuk National Review. Mahan sedang memikirkan masalah geopolitik yang menghantui London dan Washington: bagaimana mencegah Rusia mengembangkan pengaruhnya ke arah selatan, menuju Teluk Persia? Untuk mendeskripsikan kawasan yang menjadi fokus kecemasannya, ia membutuhkan sebuah nama. Maka ia pun menciptakannya: the Middle East, Timur Tengah.

Ia tak meminta pendapat penduduk kawasan itu. Ia tidak bertanya kepada orang-orang Arab, Persia, Turki, atau Kurdi yang telah mendiami tanah tersebut selama ribuan tahun. Seorang perwira militer dari Washington memutuskan bahwa kawasan itu akan disebut Timur Tengah—sebuah nama yang hanya bermakna jika titik acuannya adalah Eropa Barat.

Butuh lebih dari seabad kemudian hingga nama itu mulai runtuh. Perlahan namun dengan intensitas yang semakin tak terbendung, para akademisi, jurnalis, dan aktivis di seluruh dunia mulai menggantinya dengan sebutan yang terasa lebih jujur secara geografis yaitu Asia Barat. Pergeseran ini mungkin tampak seperti urusan semantik yang membosankan. Namun bagi mereka yang memahami bagaimana pengetahuan bekerja, bagaimana nama membentuk realitas, bagaimana kata-kata bisa menjadi instrumen kekuasaan, ini adalah salah satu momen paling signifikan dalam sejarah intelektual kontemporer.

Menantang Eurosentrisme

Nama-nama geografis tidak pernah netral. Ketika kita menamai sebuah tempat, kita tidak sekadar menunjuk titik di peta. Kita sedang membuat pernyataan tentang siapa yang berhak mendefinisikan tempat itu, dan dari perspektif siapa ia dilihat.

Mahan menyebut kawasan itu ‘tengah’ karena ia memandangnya dari pusat imajiner yang diasumsikan oleh para strategis Barat: Eropa. Di sebelah timurnya ada Timur Tengah, lalu lebih jauh lagi ada Timur Jauh di mana Tiongkok, Jepang, dan kawasan di mana saya tinggal, Asia Tenggara, masuk di dalamnya. Peta mental ini mengandaikan asumsi yang sangat spesifik dan sangat berpihak: bahwa Eropa adalah pusat dunia, dan semua kawasan lain harus didefinisikan berdasarkan jaraknya dari pusat tersebut.

Inilah yang para filsuf dekolonial sebut sebagai Eurosentrisme epistemik: kerangka berpikir dan cara memahami dunia yang berasal dari Eropa, lalu dijadikan standar ‘universal’ yang berlaku bagi seluruh umat manusia, termasuk bagi mereka yang tidak ikut merumuskannya. Penduduk kawasan yang disebut Timur Tengah tidak hanya kehilangan hak menamai diri mereka sendiri. Mereka juga, dalam pengertian yang lebih dalam, kehilangan posisi sebagai subjek: pihak yang mendefinisikan dan memahami. Mereka diposisikan sebagai objek: kawasan yang dilihat, didefinisikan, dan dipahami oleh orang lain.

Saya kira, tidak ada yang menganalisis mekanisme ini lebih tajam dari Edward Said dalam magnum opus-nya, Orientalism (1978). Said berargumen bahwa Timur—termasuk kawasan yang disebut Timur Tengah—bukanlah realitas geografis yang netral, melainkan sebuah konstruksi diskursif yang diciptakan oleh kekuatan kolonial Barat. Dalam konstruksi ini, kawasan tersebut selalu hadir sebagai antitesis Barat: jika Barat rasional, Timur emosional; jika Barat modern, Timur terbelakang. Representasi-representasi ini bukan sekadar stereotipe yang dibuat lumrah, melainkan berfungsi sebagai justifikasi ideologis untuk dominasi kolonial. Nama Timur Tengah adalah bagian dari aparatus wacana tersebut. Ia tidak hanya menunjuk lokasi, ia menempatkan kawasan tersebut dalam hierarki epistemik di mana ia selalu berada di posisi subordinat.

Momentum Kesadaran

Lalu mengapa pergeseran ini terasa semakin kuat justru sekarang? Kritik terhadap nama Timur Tengah sebenarnya sudah lama ada di kalangan akademisi dan aktivis—hampir separuh abad bila kita gunakan karya Said sebagai patokan awal. Namun kiranya ada beberapa faktor yang mendorong akselerasi dramatisnya dalam beberapa tahun terakhir.

Yang pertama adalah kebangkitan global gerakan dekolonialisasi pengetahuan. Tahun 2020 menandai sebuah infleksi penting: gelombang protes Black Lives Matter yang melanda Amerika Serikat tidak hanya mengguncang percakapan tentang rasisme di negeri itu. Ia memicu debat yang jauh lebih luas tentang warisan kolonialisme dalam segala bentuknya di manapun. Dalam iklim ini, pertanyaan tentang penamaan geografis mendapatkan relevansi baru. Jika kita memersoalkan nama-nama jalan yang merayakan tokoh kolonial, mengapa kita tidak mempersoalkan nama-nama geografis yang lahir dari imajinasi imperialis yang sama?

Yang kedua adalah semakin kuatnya suara akademisi dan intelektual dari kawasan itu sendiri. Berkat internet dan media sosial, para sarjana asal Jordania, Irak, Iran, dan Palestina kini dapat secara langsung memersoalkan istilah-istilah yang mereka anggap merendahkan, tanpa harus melalui para penjaga gerbang intelektual Barat. Eskalasi konflik Gaza sejak Oktober 2023 juga memercepat proses ini secara dramatis, mendorong gelombang diskusi global tentang kolonialisme dan hak pendefinisian diri yang belum pernah sekuat sebelumnya.

Yang ketiga adalah legitimasi institusional. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam dokumen-dokumen resminya kini telah menggunakan klasifikasi Western Asia, konsisten dengan sistem penamaan yang juga mencakup Southern Asia, South-Eastern Asia, dan Eastern Asia. Ketika lembaga paling berpengaruh di dunia sudah mengadopsi sebuah istilah, batas antara pilihan terminologis dan standar resmi menjadi semakin tipis.

Tak Cukup Sekadar Berganti Nama

Secara geografis murni, argumen untuk menggunakan istilah Asia Barat memang jauh lebih kokoh. Kawasan yang biasa disebut Timur Tengah—Semenanjung Arab, Mesopotamia, Iran, Anatolia—secara faktual adalah bagian paling barat dari benua Asia. Logika penamaannya persis sama dengan yang kita gunakan untuk Asia Tenggara atau Asia Selatan, dan konsistensi itu sendiri adalah kelebihan yang sangat signifikan. Lebih dari itu, istilah Asia Barat memberikan subjektivitas geografis kepada kawasan tersebut: ia mendefinisikan kawasan berdasarkan posisinya dalam konteks benua yang sesungguhnya menjadi rumahnya, bukan berdasarkan jaraknya dari imajinasi geopolitik kekuatan asing awal abad 20.

Namun, tentu saja, pergeseran ini tidak berlangsung tanpa komplikasi, dan kejujuran intelektual menuntut kita mengakuinya. Saya menemukan bahwa tidak semua orang dari kawasan itu setuju bahwa Asia Barat adalah pilihan terbaik. Banyak negara berbahasa Arab lebih teridentifikasi dengan konsep ‘dunia Arab’ yang juga mencakup kawasan Afrika Utara, dari Maroko hingga Mesir, sehingga Asia Barat menjadi terasa terlalu sempit bagi mereka. Iran mungkin juga lebih nyaman dengan identitas Persia yang melampaui batas-batas subregional mana pun. Dan kelompok-kelompok seperti Kurdi punya preferensi identifikasi yang lain lagi.

Ada pula kritik yang mungkin lebih mendasar, yaitu bahwa berfokus pada pergantian nama adalah aktivisme yang terlalu mudah, sebuah gerakan simbolik yang tidak menyentuh akar persoalan sesungguhnya. Selama struktur dominasi geopolitik yang nyata tidak berubah, mengganti Timur Tengah menjadi Asia Barat mungkin tidak lebih dari sekadar mencat ulang dinding penjara yang sama, di mana sipir penjara, Amerika Serikat, sedang memorakporandakan penjara itu gegara sang pimpinan sipir luar biasa pandir dan korup.

Kritik-kritik itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi ia juga melewatkan sesuatu yang penting, yaitu bahwa dalam sejarah perjuangan dekolonial, pertarungan atas nama-nama selalu menjadi bagian integral dari perjuangan yang lebih besar, bukan sekadar menggantikannya. Ketika Zimbabwe mengganti nama Rhodesia, itu bukan sekadar formalitas administratif. Itu adalah pernyataan tentang siapa yang berkuasa mendefinisikan realitas. Perubahan nama tidak cukup sendiri, tetapi ia juga tidak sepele.

***

Alfred Thayer Mahan menulis artikelnya dari mejanya yang nyaman di Washington, sambil memikirkan bagaimana kawasan yang jauh itu bisa paling baik dikelola, atau lebih tepatnya dirampok, demi kepentingan kekuatan-kekuatan imperialis. Ia tidak pernah membayangkan bahwa nama yang ia ciptakan akan suatu hari bakal dipersoalkan, dan bahwa orang-orang dari kawasan yang ia namai itu akan merebut kembali hak untuk menamai diri mereka sendiri.

Tetapi itulah yang agaknya sedang terjadi. Dan dalam sejarah panjang perjuangan manusia untuk martabat dan pengakuan, momen-momen seperti ini—kecil, perlahan, terkadang tampak sepele—adalah justru di mana perubahan yang sesungguhnya mulai berakar. Sebab pada akhirnya, pertanyaan tentang siapa yang berhak menamai dunia adalah pertanyaan tentang siapa yang berhak menempatinya, memahaminya, dan mengelolanya. Dan itu, tidak pernah dalam sejarah mana pun, menjadi pertanyaan yang remeh.

Depok, 29 Maret 2026