Indonesia akan menikmati keuntungan ekonomi sebesar $2,7 triliun pada 2050 jika Indonesia mau berinvestasi di berbagai aksi pembangunan rendah karbon di perkotaan. Temuan ini  disampaikan dalam laporan terbaru Coalition for Urban Transition/CUT berjudul “Seizing the Urban Opportunity” yang dirilis secara resmi di Indonesia, Jumat, 7 Mei 2021.

Laporan CUT mengungkapkan, pemerintah dalam skala nasional — termasuk pemerintah Indonesia — memiliki kewajiban untuk berinvestasi di perkotaan guna mempercepat dekarbonisasi, meningkatkan ketahanan ekonomi, mendorong pemulihan dari COVID19, mewujudkan kesejahteraan bersama serta mendorong aksi iklim.

Jika pendekatan di atas ini dilaksanakan dengan baik, Indonesia akan mampu mengurangi emisi GRK di perkotaan sebesar 96% pada tahun 2050. Indonesia juga akan mampu menciptakan 2,3 juta lapangan pekerjaan baru pada tahun 2030.

Laporan CUT menyatakan, kota berperan penting sebagai mesin penggerak ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. Namun kota tidak bisa melakukan kedua fungsi penting itu sendiri. Laporan CUT menegaskan, pemerintah pusat tetap memainkan peran kunci dalam transformasi perkotaan, dari sisi skala, akses ke sumber daya, dan kontrol atas berbagai kebijakan.

Penelitian CUT terdahulu menemukan, pemerintah daerah bertanggung jawab atas kurang dari sepertiga potensi pengurangan emisi GRK di perkotaan. Sementara pemerintah pusat – atau pemerintah dalam skala nasional – memiliki potensi dan wewenang untuk mengurangi dua per tiga sisa potensi pengurangan emisi perkotaan di tingkat global.

“Indonesia adalah negara kepulauan dengan tingkat urbanisasi yang sangat pesat. Sekitar 55% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan memberikan kontribusi sebesar 60% terhadap PDB,” kata Nirarta Samadhi, Direktur World Resources Institute Indonesia. “Laporan ini memberikan beberapa rekomendasi penting bagi pemerintah kota guna mempercepat transisi menuju net zero emission, mewujudkan kesejahteraan bersama, dan melindungi 60 juta penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pesisir dataran rendah.”

Tri Rismaharini, Menteri Sosial RI, menyatakan, “Negara kita rawan terhadap bencana alam. Banjir yang belum lama ini terjadi di bagian timur Indonesia berdampak terhadap sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Kita perlu menggunakan solusi berbasis alam untuk membangun ketahanan dan mengurangi emisi karbon. Berbagai upaya juga sedang dilakukan di beberapa kota dan tempat untuk bekerja sama dengan masyarakat setempat melindungi ekosistem, mengelola risiko banjir, serta meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi iklim.

Tri Rismaharini menambahkan, “Sebagai mantan wali kota, saya menyadari bahwa perkotaan dan pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan lebih lanjut — dan sekarang saatnya untuk bertindak. Saya percaya bahwa rekomendasi dalam laporan ini dapat memandu Indonesia untuk mencapai hal ini.”

Pandemi menimbulkan beragam tantangan terhadap ekonomi dan masyarakat di seluruh dunia. Secara khusus, wilayah perkotaan dan kelompok miskin menghadapi masalah yang signifikan akibat pandemi Covid-19, seperti masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah perubahan iklim.

Bahkan sejak sebelum pandemi COVID-19, kota-kota di Indonesia terus berjuang untuk memenuhi permintaan layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi modern. Indonesia juga mengalami masalah yang signifikan terkait krisis perumahan dan keterjangkauan harga rumah. Selain itu, kemacetan lalu lintas dan polusi udara juga terus melanda perkotaan. Perluasan perkotaan juga mengambil alih sebagian besar lahan pertanian serta ekosistem lain yang penting untuk menyimpan karbon.

Laporan CUT menyatakan, saat ini menjadi momen yang sangat tepat bagi Indonesia untuk menentukan kebijakan, sebelum diselenggarakannya COP26 di Glasgow akhir tahun ini. “Pilihan yang diambil (oleh pemerintah Indonesia) akan menempatkan Indonesia di jalur yang tepat guna mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera dan tangguh serta mempercepat penanganan kondisi darurat iklim,” tulis laporan ini.

“Melalui Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon, Indonesia berupaya untuk membangun ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif,” ujar Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Laporan ini mendukung visi kami membangun jalur pertumbuhan ekonomi baru yang menjaga keseimbangan antara masyarakat, ekonomi, dan planet Bumi,“ tambahnya lagi.

Laporan CUT ini menyoroti berbagai peluang aksi bagi Indonesia untuk mencapai target-target tersebut. Peluang-peluang aksi tersebut meliputi:

  • Aksi investasi pada mobilitas perkotaan yang berkelanjutan, seperti angkutan umum, dan infrastruktur untuk pejalan kaki dan pesepeda, serta pembangunan berorientasi transit guna mengoptimalkan penggunaan moda transportasi umum.
  • Meningkatkan restorasi ekosistem di dalam dan sekitar perkotaan untuk membangun ketahanan, termasuk restorasi mangrove dan lahan gambut. Ekosistem pesisir yang sehat juga dapat menjadi sumber mata pencaharian, khususnya bagi masyarakat miskin.
  • Mempercepat transisi menuju pemanfaatan listrik yang bersih, karena lebih dari separuh potensi pengurangan emisi perkotaan – yang diidentifikasi dalam analisis ini – bersumber dari transisi menuju energi bersih tersebut.
  • Memanfaatkan gerakan Smart Cities untuk mendorong kekeberlanjutan, ketahanan dan inklusivitas wilayah perkotaan. Hal ini bisa dicapai dengan memastikan bahwa kota kecil dan menengah, masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk warga kampung, dilibatkan dan mendapatkan manfaat penuh dalam inisiatif-inisiatif ini. Kota-kota yang saat ini memiliki jumlah penduduk kurang dari 1 juta menyumbang sebagian besar — 76% — potensi pengurangan emisi.

Laporan “Seizing the Urban Opportunity” membuktikan bahwa pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan pemerintah kota guna memanfaatkan potensi besar perkotaan dan proses urbanisasi. “Dukungan nasional yang lebih besar bagi aksi perkotaan sangat diperlukan untuk mengurangi polusi karbon dari sektor-sektor utama seperti energi, transportasi, konstruksi dan tata guna lahan,” ujar Amina Mohammed, Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Chair U.N. Sustainable Development Group.

Professor Lord Nicholas Stern, Chair di Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment – London School of Economics menyatakan, “Laporan ini sangat penting karena diterbitkan pada momen yang tepat. Pada tahun 2030, jumlah populasi perkotaan global akan bertambah sebanyak satu miliar orang — dan triliunan dolar akan diinvestasikan dalam infrastruktur perkotaan — pada dekade di mana emisi CO2 global harus dikurangi hingga setengahnya agar dapat mencapai target untuk membatasi kenaikan suhu di kisaran 1,5 derajat C.”

“Perkotaan yang terpadu, terhubung, dan bersih — yang memungkinkan masyarakat untuk bergerak, bernapas, dan bekerja secara lebih mudah dan produktif serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini yang akan menjadi fokus utama dalam mewujudkan ambisi iklim dan menciptakan pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, tangguh, dan inklusif,” pungkas Lord Stern.

Laporan CUT bisa diunduh di tautan berikut: “Seizing the Urban Opportunity”. 

Redaksi Hijauku.com