Investasi Hijau Harus Lindungi Hutan, Lahan Gambut

Jakarta, 27 April 2015. The Tropical Landscape Summit yang dihelat di Shangri-La Hotel, Jakarta hari ini diramaikan oleh sejumlah aktivis Greenpeace yang hadir di tengah-tengah acara pembukaan pertemuan tersebut pagi tadi. Mereka menggunakan kaos hitam bertuliskan “Presiden Rimbawan, Perpanjang dan Perkuat Moratorium”. Para aktivis itu juga membagikan foto-foto terbaru kebakaran hutan di tengah pertemuan yang sedang berlangsung, yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pertemuan investasi kelestarian ini.

“Para aktivis ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah Presiden Joko Widodo yang juga seorang rimbawan, bahwa inisiatif investasi hijau [green investment] harus dapat melindungi hutan alam dan gambut Indonesia dengan cara memperpanjang dan memperkuat moratorium hutan yang masa berlakunya akan habis pada 13 Mei ini”, kata Yuyun Indradi, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

“Pada pertemuan ini, Greenpeace meminta kepada pemerintah agar investasi hijau tidak hanya pencitraan saja namun juga harus dapat melindungi hutan dan lahan gambut tersisa di Indonesia,” tegasnya.

Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan langsung ke Sei Tohor, Riau, yang merupakan salah satu area terparah saat kebakaran tahun lalu, memberikan pernyataan tentang komitmen pemerintah melindungi lahan gambut. “Lahan gambut tidak bisa diremehkan, harus dilindungi karena merupakan ekosistem, dan bukan hanya gambut dalam saja yang harus dilindungi, namun seluruh areal gambut,” ucapnya saat melakukan blusukan ke Sei Tohor pada 27 November 2014 lalu. Selain itu beliau juga mengatakan, “Jangan sampai tropical rainforest kita habis gara-gara kita konversi ke tanaman monokultur dan kelapa sawit”.

Kebijakan moratorium atau jeda penebangan hutan adalah fondasi untuk menghentikan laju perusakan hutan dan lahan gambut. Namun kebijakan tersebut harus diperkuat dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh tutupan hutan dan gambut tersisa, tanpa pengecualian selama kebijakan moratorium diberlakukan. Pembuatan satu peta (One Map Policy) juga harus dipercepat dan harus ada jaminan akses keterbukaan informasi dan data perijinan bagi publik, peninjauan kembali atas izin-izin yang telah diberikan, dan yang tak kalah pentingnya adalah pelaksanaan kebijakan moratorium haruslah berbasis capaian dan bukan dibatasi oleh waktu. Pada acara Tropical Landscape Summit hari ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Siti Nurbaya Bakar telah memberikan konfirmasi bahwa pemerintah berencana untuk memperpanjang moratorium, akan tetapi belum ada kepastian soal penguatan tersebut yang sangat diperlukan.

Yuyun Indradi, Forests Political Campaigner, mob: +6281226161759 email: y.indradi@greenpeace.org

Rahma Shofiana, Jurukampanye Media Greenpeace Indonesia, mob: +62 8111 461 674