Jakarta, 23 Oktober 2026 – Upaya pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mengglorifikasi pencapaian mereka selama dua tahun memimpin justru mendapatkan banyak kritik dari publik di media sosial.
Hal ini tergambar dari analisis yang dilakukan oleh Monash Data & Democracy Research Hub (MDDRH), jelang peringatan dua tahun dilantiknya Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden pada 20 Oktober 2026.
“Kami menemukan 87.938 unggahan dari lima platform media sosial. Unggahan dengan tagar yang serempak diunggah secara masif ditemukan pada beberapa periode tertentu. Pada 29 Agustus 2026 ada 4.063 unggahan, 15-16 Oktober 2026 ada 6.667 unggahan, dan pada 20 Oktober 5.200 unggahan,” terang Peneliti MDDRH, Nurul Amalia.
Dia merinci bahwa dari hampir 88 ribu unggahan di media sosial tersebut, sampel dari TikTok merupakan yang terbanyak dengan 54.448 unggahan, kemudian diikuti X (32.426 unggahan), Facebook (450 unggahan), YouTube (299 unggahan), dan Instagram (259 unggahan).
Tabel – Jumlah unggahan pada setiap platform yang dianalisis oleh MDDRH.
| Platform media sosial | Jumlah postingan | % Postingan |
| TikTok | 54.448 | 61,91 |
| X | 32.426 | 36,87 |
| Facebook publik | 450 | 0,51 |
| YouTube | 299 | 0,34 |
| Instagram publik | 259 | 0,29 |
Salah satu temuan utama dari analisis itu terkait operasi narasi keberhasilan program pemerintah lewat sejumlah tagar di media sosial. Tagar-tagar seperti #2TahunGerakNyata dan #GerakNyata banyak beredar jelang 20 Oktober 2026, utamanya dari akun-akun media sosial kementerian dan lembaga negara. Unggahan itu turut menampilkan grafik atau video tentang klaim keberhasilan pemerintah selama dua tahun terakhir.
Belakangan, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) juga telah mengonfirmasi kalau ada upaya orkestrasi yang mereka lakukan lewat kata kunci atau tagar-tagar tertentu di media sosial.
Temuan lain dari analisis MDDRH menunjukkan tagar-tagar seperti #indonesiamaju, #indonesiahebat, dan #StillPrabowo, bahkan sudah beredar sejak Agustus 2026 dengan narasi dukungan kepemimpinan Prabowo dan pemolesan citra baik untuk program pemerintah, utamanya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Nurul juga menjelaskan bahwa penelusuran data periode penelitian yang ditarik mundur sampai 20 Agustus 2026 ditujukan untuk melihat tren selama dua bulan terakhir sebelum hari-h dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Selain itu, kami juga menemukan bahwa enam tagar, yakni #indonesiabisa, #indonesiamaju, #indonesiahebat, #jagaindonesia, #PemerintahBekerja, dan #kawalkebijakan, telah muncul pada 20 Agustus 2026,” tambah dia.
Realitas yang Tak Sejalan dengan Narasi Keberhasilan
Menariknya, di mayoritas media sosial, narasi-narasi unggahan dari akun kementerian/lembaga yang terindikasi diorkestrasi lewat Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) tersebut tidak mendapat apresiasi dari publik.
Hal ini tercermin dari unggahan terpopuler di X, Facebook, dan Instagram terkait isu-isu ini yang banyak ditanggapi secara negatif oleh publik. Kolom-kolom komentar dari unggahan tersebut diwarnai oleh protes, ketidaksetujuan, dan skeptisisme publik terhadap capaian yang dipromosikan, dengan embel-embel gerak nyata dari pemerintah tersebut.
Fenomena serupa tidak ditemukan atau setidaknya cenderung lebih minim di TikTok. Kolom komentar untuk unggahan-unggahan yang mendukung program presiden dalam kerangka dua tahun pemerintahan lebih dominan dukungan dan minim kritik publik.
Co-Director MDDRH, Ika Idris, menyatakan reaksi negatif publik ini bisa menjadi indikasi kalau strategi orkestrasi dan operasi informasi keberhasilan pemerintah dengan cara viralisasi di media sosial mulai tidak efektif.
“Rekayasa persepsi publik sudah tidak seefektif dulu, seperti di pemerintahan sebelumnya atau seperti di masa kampanye Pilpres. Masyarakat kini sudah merasakan dampak program dan kebijakan pemerintah. Ketika kesenjangan antara pencitraan dan realitas sosial sangat lebar, apalagi cuma dengan pembangunan narasi lewat tagar-tagar, masyarakat akan melawan narasi itu,” ujar Ika, yang juga Associate Professor, Public Policy and Management, Monash University, Indonesia.
Menurut Ika, hal ini terjadi karena timpangnya promosi keberhasilan di media sosial dengan fakta di lapangan.
Apalagi dalam beberapa bulan terakhir, berbagai masalah yang dihadapi masyarakat kian nyata, sementara upaya pemerintah menanggulanginya cenderung belum maksimal.
“Di era Presiden Jokowi, strategi viralisasi ini dapat mengangkat kembali citra pemerintah di mata publik. Namun, di era Pemerintahan Prabowo-Gibran, strategi ini menjadi usang dan tak bisa mengangkat citra pemerintah,” tambah Ika.
Tentang Laporan MDDRH
Laporan ini memantau operasi kampanye informasi jelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di lima platform media sosial, yaitu X, YouTube, Facebook dan Instagram publik pada periode 20 Agustus–20 Oktober 2026, serta sampel data TikTok pada 20 Agustus–17 Oktober 2026.
Kami menganalisis unggahan di media sosial lewat kata kunci dan tagar-tagar yang diorkestrasi untuk menetralisir narasi kritis terhadap kinerja pemerintah selama dua tahun terakhir, termasuk kata kunci dan tagar yang muncul di dalam surat Bakom yang beredar di media sosial dan telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, pada 16 Agustus 2026.
Data X, YouTube, Instagram publik, dan Facebook publik dikumpulkan menggunakan Brandwatch dengan kueri di atas. Sementara itu, data TikTok dikumpulkan melalui TikTok Research API.
Karena API tidak mendukung kueri bertingkat, kami menarik data per kelompok tagar, lalu menerapkan logika kata kunci di atas pada teks deskripsi dan tagar setiap video. Perlu dicatat bahwa untuk tagar-tagar dengan volume sangat tinggi, yakni #jagaindonesia, #indonesiamaju, #indonesiahebat, dan #indonesiabisa, kami mengambil sampel harian agar seluruh periode terwakili secara merata dalam batas kuota API. Dengan demikian, jumlah unggahan TikTok untuk keempat tagar tersebut merupakan batas bawah, bukan jumlah total.
Laporan lengkap “Kala Viralisasi Kampanye Capaian Pemerintahan Tak Lagi Ampuh” yang tak lagi ampuh bisa diakses di sini.
Kontak Media
Juan Robin – Hub Manager Monash Data & Democracy Research Hub
Nomor telepon: +62 818 967 811
Email: juan.robin@monash.edu
Leave A Comment