Catatan atas Sustainable Development Report 2026

Oleh: Jalal

Setiap pertengahan tahun, sebuah dokumen tebal terbit dari Paris dan New York, ditulis bukan oleh diplomat tetapi oleh mereka yang memerhatikan secara lekat statistik pembangunan dari seluruh penjuru dunia. Dan setiap tahun pula dokumen itu membaca dunia dengan ketelitian dan kejujuran yang jarang ditemukan dalam pidato-pidato kenegaraan. Sustainable Development Report 2026, edisi ke-11 yang dirilis Sustainable Development Solutions Network (SDSN) pimpinan Jeffrey D. Sachs pada 23 Juni lalu, datang dengan judul yang di satu sisi berupa pengakuan dan di sisi lainnya adalah ajakan: Implementing Sustainable Development: 2030 and Beyond. Pengakuan, karena tenggat 2030 kini tinggal empat tahun dan dunia tahu betul ia tak akan mencapainya secara penuh. Ajakan, karena laporan ini menolak menyerah pada sinisme.  Ia justru menata delapan prioritas untuk memercepat langkah, sembari mulai membayangkan agenda pasca-2030 menuju pertengahan abad.

Kabar utamanya sangat berat untuk ditelan siapapun yang memihak pada keberlanjutan. Bayangkan, hanya sekitar 16 persen dari target-target SDG yang diprojeksikan tercapai pada 2030, dan persis persentase yang sama mengalami pemburukan. Sebagian besar tujuan—keanekaragaman hayati, kota dan permukiman berkelanjutan, sistem pangan dan pertanian, serta perdamaian dan institusi yang kuat—berjalan jauh di bawah lintasan yang dibutuhkan. Ini bukan kegagalan tunggal pada satu wilayah atau satu tahun; ini adalah akumulasi satu dekade krisis yang datang bertubi-tubi—pandemi, perang, inflasi, dan kini perpecahan geopolitik yang mengancam arsitektur multilateral itu sendiri.

Dukungan yang Masih Kuat

Namun di tengah kabar muram itu, saya yang mulai  membaca laporan ini pada Jumat sore kemarin menemukan sesuatu yang mengejutkan: komitmen politik global terhadap SDGs justru tetap kukuh. Pada 2025, lebih dari 170 dari 193 negara anggota PBB memberikan suara mendukung resolusi Sidang Umum PBB yang merujuk pada paradigma pembangunan berkelanjutan. Hanya Argentina dan Amerika Serikat yang secara sistematis menentang resolusi-resolusi semacam itu. Dan Amerika Serikat, kekuatan yang dulu menjadi salah satu arsitek utama tatanan pembangunan global, di bawah Donald Trump kini malah berdiri di luar arus utama itu: pada Januari 2026, Washington menarik diri dari lebih dari 60 organisasi internasional, secara terbuka menyatakan oposisinya terhadap SDGs, Agenda 2030, dan Perjanjian Paris, dan hanya memberikan suara sejalan dengan majoritas dunia pada 5 persen resolusi Sidang Umum PBB yang tercatat sepanjang 2025. Dalam Indeks Dukungan terhadap Multilateralisme Berbasis PBB yang baru diperkenalkan tahun ini, Barbados menempati posisi puncak sebagai negara paling berkomitmen; Amerika Serikat berada di posisi paling buncit, sebuah pencilan statistik yang nyaris tak punya bandingan.

Di tengah pergeseran tektonik itu, kabar baik justru datang dari belahan dunia yang selama ini sering dipandang sebagai penerima manfaat, bukan penggerak agenda global: Asia Timur dan Asia Selatan. Kawasan ini mencatat kemajuan SDG tercepat dibandingkan kawasan mana pun sejak 2015. Di antara kekuatan-kekuatan besar dunia, Tiongkok dan India mencatat lonjakan peringkat Indeks SDG paling tajam—naik 14 dan 18 posisi secara berurutan, sementara peringkat Rusia stagnan dan Amerika Serikat justru turun lima posisi. Finlandia, Swedia, dan Denmark tetap memuncaki peringkat keseluruhan, memertahankan dominasi negara-negara Nordik yang telah berlangsung sejak indeks ini pertama kali disusun.  Tetapi narasi paling menarik tahun ini bukan tentang siapa di puncak, melainkan tentang siapa yang bergerak paling cepat naik—dan itu adalah Asia.

Indonesia sendiri berada di peringkat ke-74 dari 169 negara yang dapat diperingkat tahun ini, dengan skor Indeks SDG 70,8—tepat di belakang Bhutan dan di depan Meksiko, sedikit di atas Malaysia. Posisi ini menempatkan Indonesia pada kelompok menengah dunia: bukan negara yang tertinggal jauh, tetapi juga jauh dari kategori negara yang berada di lintasan pencapaian penuh. Tak satu pun negara di dunia, termasuk para juara di puncak peringkat seperti Finlandia dan Swedia, dinyatakan berada di jalur untuk mencapai keseluruhan 17 tujuan. Itulah inti dari laporan tahun ini: krisis SDGs bukan krisis negara miskin saja, melainkan krisis universal tentang bagaimana dunia mengorganisasi sumberdayanya.

Untuk merespons situasi ini, SDR 2026 menyusun delapan pelajaran dari satu dekade implementasi yang perlu dimanfaatkan untuk memandu langkah ke depan: mengakhiri perang yang berlangsung dan mengalihkan belanja militer ke pembangunan manusia; menetapkan linimasa implementasi yang ambisius; mengorganisasi pelaksanaan di sekitar enam transformasi besar; mengadopsi rencana investasi jangka panjang untuk transformasi itu; memerkuat kerjasama dan investasi di tingkat benua, regional, dan lokal; memerkenalkan pajak global baru untuk membiayai barang publik dunia; membangun kerangka tata kelola global untuk kecerdasan buatan, bioteknologi, dan teknologi mutakhir lainnya; serta mendirikan kampus-kampus PBB baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ini bukan daftar ‘belanja’ teknokratis yang biasa, melainkankan pengakuan bahwa pembangunan berkelanjutan, pada akhirnya, adalah soal arsitektur kekuasaan dan distribusi sumberdaya, bukan sekadar soal indikator statistik.

Survei baru yang dilakukan SDSN tahun ini terhadap jaringan pakarnya di 64 negara dan Uni Eropa, serta lebih dari seribu responden publik dari 127 negara, menegaskan satu hal: dukungan terhadap kerangka SDGs tetap luas bahkan ketika tenggat 2030 mendekat. Namun penekanannya kini bergeser dari merumuskan target menuju memerkuat mekanisme implementasi, utamanya melalui pembiayaan yang memadai, tata kelola yang efektif di semua level, dan pemanfaatan sains serta data yang lebih baik. Dunia, singkatnya, tidak lagi kekurangan visi. Ia kekurangan kemauan dan kapasitas untuk mewujudkannya.

Dari Pendanaan hingga Kelembagaan

Hal berikut yang saya pelajari adalah bahwa hambatan-hambatan yang membuat dunia tak bisa mengoptimalkan pencapaian SDGs bersifat berlapis dan saling menguatkan. Yang paling mendasar adalah uang: negara berkembang menghadapi kesenjangan pembiayaan tahunan sebesar USD4,3 triliun untuk mencapai SDGs.  Ini naik tajam dari estimasi USD2,5 triliun saat tujuan ini pertama kali disepakati pada 2015. Sementara kebutuhan membesar, bantuan pembangunan resmi justru menyusut drastis: turun 7,1 persen pada 2024, lalu merosot lagi 23,1 persen pada 2025, yang merupakan penurunan tahunan tercepat yang pernah tercatat. Bantuan kemanusiaan anjlok 43 persen pada periode yang sama. Total bantuan pembangunan global pada 2025 hanya sekitar USD220 miliar, yang artinya cuma menutup sekitar 5 persen dari kebutuhan yang ada.

Pada saat yang sama, biaya jasa utang di negara berkembang mencapai titik tertinggi dalam dua puluh tahun, dengan 56 negara kini berada dalam kondisi kesulitan utang atau berisiko tinggi mengalaminya. Konflik bersenjata yang berlarut-larut—dari Timur Tengah hingga Eropa Timur—tidak hanya menelan korban manusia, tetapi juga mengalihkan modal yang seharusnya membangun sekolah dan rumah sakit menjadi belanja militer, sembari mengganggu rantai pasok energi, pangan, dan perdagangan global.

Konflik bersenjata yang paling mengkhawatirkan tahun ini berkobar di Asia Barat. Pada akhir Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara dan rudal berskala besar ke Iran dalam operasi yang oleh banyak pakar hukum internasional—termasuk yang menelaahnya di berbagai forum akademik di Indonesia—dinilai sebagai tindakan agresi yang melanggar Piagam PBB, sebab terjadi justru di tengah perundingan nuklir yang masih berlangsung di Jenewa dan Wina. Serangan itu memicu balasan rudal Iran ke pangkalan militer Amerika di Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Bahrain, melumpuhkan penerbangan regional, mengguncang jalur pelayaran minyak dunia di Selat Hormuz, dan memaksa evakuasi ratusan ribu warga asing—termasuk lebih dari setengah juta diaspora Indonesia di kawasan itu. Di luar korban jiwa langsung, kerusakan paling dalam bagi agenda pembangunan berkelanjutan justru bersifat struktural: setiap dolar yang dibelanjakan untuk rudal dan pertahanan udara adalah dolar yang tidak mengalir ke rekonstruksi, layanan kesehatan, atau pendidikan. Pola inilah yang membuat saya sangat menghargai SDR 2026 yang menempatkan “mengakhiri perang yang berlangsung dan mengalihkan belanja militer ke pembangunan manusia” sebagai prioritas pertama dari delapan prioritasnya, dan yang menjelaskan mengapa SDG 16 tentang perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat tetap menjadi salah satu tujuan yang paling jauh tertinggal dari lintasan pencapaiannya pada 2030.

Hambatan lain bersifat politik dan kelembagaan. Mundurnya Amerika Serikat dari puluhan organisasi internasional menciptakan kekosongan kepemimpinan yang belum terisi siapa pun. Kepercayaan publik terhadap pemerintah pun merosot di banyak negara—di Prancis, Jerman, dan Inggris, kurang dari 40 persen warga memercayai pemerintahnya pada 2025—sebuah kondisi yang memersulit reformasi apa pun, betapa pun mendesaknya.

Kecerdasan Buatan (AI) menghadirkan paradoks tersendiri bagi agenda 2030. Di satu sisi, teknologi ini berpotensi menjadi akselerator: model prediktif membantu mendeteksi wabah penyakit lebih dini, optimasi algoritmik memerbaiki efisiensi jaringan listrik dan irigasi, dan pembelajaran adaptif memerluas akses pendidikan ke wilayah yang selama ini kekurangan guru. Namun di sisi lain, lonjakan pusat data yang menggerakkan AI generatif menyedot listrik dan air dalam jumlah sangat besar—di sejumlah negara, persaingan antara pusat data dan rumah tangga atas pasokan listrik dan air sudah mulai terasa—sementara manfaat ekonominya cenderung terkonsentrasi pada segelintir perusahaan teknologi dan negara maju, berisiko melebarkan, bukan menyempitkan, ketimpangan global yang seharusnya dipersempit oleh SDGs. Justru karena risiko ganda inilah SDR 2026 secara eksplisit memasukkan “kerangka tata kelola global untuk Kecerdasan Buatan, bioteknologi, dan teknologi mutakhir lainnya” sebagai satu dari delapan prioritasnya: tanpa aturan main yang disepakati bersama, AI berisiko menjadi pengganda hambatan yang sudah ada—padahal, jika diarahkan dengan tata kelola yang tepat, ia bisa menjadi salah satu alat paling ampuh yang pernah dimiliki dunia untuk mengejar target-target yang tersisa.

Banyak Peluang Belum Dioptimalkan

Namun di tengah deretan hambatan itu, laporan—juga realitas di lapangan—jelas memerlihatkan peluang nyata yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. SDG 7, energi terjangkau dan bersih, justru menjadi kisah sukses yang patut dirayakan: penambahan kapasitas energi terbarukan global mencapai 580 gigawatt pada 2025, dan tenaga surya kini menjadi sumber listrik baru paling murah di sebagian besar pasar dunia. Investasi pada energi terbarukan mencapai rekor 2,2 triliun dolar AS pada 2024, dua kali lipat investasi pada bahan bakar fosil.  Ini adalah sebuah pembalikan arah yang satu dekade lalu sulit dibayangkan akan terjadi secepat ini.

Momentum geopolitik juga berubah. Bergesernya pusat gravitasi kemajuan SDG ke Asia Timur dan Selatan, dengan Tiongkok dan India sebagai penggeraknya, membuka jalan bagi kerjasama Selatan-Selatan yang lebih substantif, ditunjukkan misalnya dengan volume perdagangan antarnegara berkembang yang telah meningkat empat kali lipat dalam dua puluh tahun terakhir. Ini adalah peluang struktural: ketika kepemimpinan tradisional Barat melemah dalam komitmennya terhadap multilateralisme, negara-negara Asia memiliki kesempatan dan, secara moral, tanggung jawab untuk mengisi ruang kepemimpinan itu dengan model pembangunan yang lebih inklusif.

Inovasi pembiayaan juga menawarkan jalan keluar dari jebakan utang konvensional. Kerangka Pembiayaan Nasional Terpadu (Integrated National Financing Framework/INFF) yang kini diadopsi banyak negara berkembang menunjukkan hasil konkret: di Kolombia, kerangka ini telah memengaruhi lebih dari USD89 miliar anggaran publik yang selaras dengan SDGs; di Bangladesh, integrasi agenda iklim ke sistem anggaran nasional membantu mengamankan pembiayaan USD1,4 miliar dari IMF. Obligasi hijau, sukuk hijau, dan obligasi biru—instrumen-instrumen yang menggabungkan disiplin pasar modal dengan tujuan pembangunan—kini menjadi kelas aset yang berkembang pesat, menarik modal swasta yang selama ini berada di pinggir lapangan.

Delapan prioritas yang disusun SDR 2026 sendiri, jika dijalankan secara serius, menawarkan kerangka kerja yang realistis: dari pengalihan belanja militer ke pembangunan manusia, hingga pajak global baru untuk barang publik dunia. Yang membedakan periode ini dari periode-periode sebelumnya adalah bahwa solusi-solusi ini bukan lagi wacana teoretis—mereka sudah diuji, di banyak negara, dengan hasil yang dapat diukur. Pertanyaannya bukan lagi apakah jalan keluar itu ada, melainkan apakah dunia memiliki kemauan politik untuk menempuhnya pada empat tahun yang tersisa, dan pada dekade-dekade sesudahnya.

Membaca Laporan dari Indonesia

Bagi saya yang membaca SDR 2026 dari Indonesia, pesan dari laporan ini sebaiknya dibaca bukan sebagai rapor yang menghibur diri pada peringkat ke-74, melainkan sebagai pengingat tentang jarak yang masih harus ditempuh. Skor 70,8 menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun berbagai fondasi—dari kerangka metadata SDG yang dilokalkan hingga pasar utang berkelanjutan yang kini melampaui USD10 miliar, dengan dukungan UNDP menyelaraskan sekitar USD6 miliar pembiayaan publik dengan prioritas iklim dan SDG—tetapi fondasi itu belum cukup untuk mendorong kita hingga masuk menjadi kelompok pemimpin global, apalagi ketika momentum regional Asia justru sedang berada di titik tertingginya.

Pesan paling pentingnya mungkin menyangkut watak transformasi yang dipilih. Laporan ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan, pada hakikatnya, adalah soal arsitektur kekuasaan dan distribusi sumberdaya. Bagi Indonesia, ini berarti agenda SDGs tidak boleh direduksi menjadi projek yang hanya diperhatikan oleh Bappenas atau menjadi bahan dalam laporan keberlanjutan perusahaan.  Ia harus menjadi lensa untuk membongkar pola-pola ekstraktif lama: ketergantungan pada komoditas mentah, distribusi manfaat sumberdaya alam yang masih timpang, dan tata kelola lingkungan yang sering kalah oleh kepentingan jangka pendek.

Bagi sektor bisnis Indonesia secara khusus, momen ini menuntut pergeseran dari sekadar kepatuhan pada regulasi atau alat kosmetik dalam pencitraan menuju model bisnis yang benar-benar regeneratif, yang memandang keberlanjutan bukan sebagai biaya kepatuhan, melainkan sebagai sumberdaya untuk memerbaiki kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi Indonesia sembari meningkatkan daya saing di tengah pergeseran modal global menuju Asia. Instrumen seperti obligasi SDG, sukuk hijau, dan obligasi biru yang telah berhasil menghimpun lebih dari USD8 miliar bagi Indonesia adalah bukti bahwa pasar modal domestik mampu mendukung agenda ini asalkan kredibilitas data dan asurans atas klaim keberlanjutan terus diperkuat.

Dengan kepemimpinan global yang sedang kosong dan kemajuan Asia yang sedang menanjak, inilah saat bagi Indonesia, termasuk dan terutama bagi dunia usahanya, untuk berhenti menjadi penonton dan mulai menulis ulang sebagian dari narasi pembangunan global sebelum tenggat 2030 benar-benar menjadi catatan penyesalan, bukan catatan kemajuan.

–##–