Jakarta, 6 Oktober 2020 – Di tengah ramainya penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil, DPR dan Pemerintah baru saja mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja melalui Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020).

Sontak banyak orang suarakan protes melalui media sosial, hingga tagar #MosiTidakPercaya menjadi trending. Protes publik juga banyak disuarakan di laman petisi online Change.org. Hingga saat ini, sudah ada 8 petisi penolakan Omnibus Law dengan total suara lebih dari 1,5 juta tanda tangan.

Petisi dengan jumlah dukungan terbesar dimulai oleh kalangan pemuka agama. Pdt. Penrad Sagian dan lima pemuka agama lainnya memulai petisi bertajuk ‘Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik’. Dalam kurun waktu 24 jam, petisinya sudah mencapai hampir 1 juta tanda tangan.

Di dalam petisi tersebut, mereka menyebutkan alasan memulai petisi itu karena sebagai pemuka agama mereka menyadari bahwa sejatinya agama dan kepercayaan hadir di dunia untuk kemaslahatan seluruh umat manusia dan alam-lingkungan. Karenanya mereka menolak undang-undang yang mengancam banyak sektor, mulai dari kebebasan sipil, keadilan sosial, ekonomi, budaya dan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Karena itu kami meminta DPR RI untuk membatalkan Omnibus Law dan kembali membuka ruang partisipasi publik yang demokratis,” tulis Pdt. Penrad Sagian dalam petisi yang dapat diakses di www.change.org/bukapartisipasipublik.

Petisi Tolak Omnibus Law lainnya juga dimulai oleh aktivis lingkungan Arifsyah M Nasution. Lewat petisi yang bisa diakses di www.change.org/mositidakpercaya, ia mengajak publik melayangkan sikap mosi tidak percaya atas keputusan DPR RI mengesahkan UU Cipta Kerja.

Menurut Arifsyah, keputusan DPR RI mengesahkan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa mereka lebih berpihak kepada investasi dan kepentingan oligarki.

“Cilakanya, atas nama investasi dan untuk kepentingan oligarki, suara rakyat tidak lagi menjadi pertimbangan kebijakan dan kebijaksanaan penguasa negara saat ini. #MosiTidakPercaya adalah sehormat-hormatnya sikap untuk disampaikan pada mereka yang telah menjual kepercayaan dan kedaulatan rakyat,” tegas Arifsyah.

Penolakan juga disampaikan oleh Asep Komaruddin, Forest Campaigner di Greenpeace Indonesia. Dalam petisi Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk lebih fokus menangani pandemi Covid-19 dibandingkan meloloskan RUU Kontroversi seperti RUU Cipta Kerja.

“Saya menulis petisi, karena saya prihatin dengan kondisi bangsa ini. Karena itu dukung petisi ini dan mari bersama-sama meminta wakil rakyat kita di DPR RI jangan ambil kesempatan untuk loloskan legislasi yang kontroversial, fokus dan prioritaskan kebijakan menyelesaikan krisis corona dan dampaknya di Indonesia”, tulis Asep.

Petisi yang bisa diakses di www.change.org/atasiviruscabutomnibus kini sudah mencapai 80 ribu lebih tanda tangan.

Ketika pemerintah mulai merencanakan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, penolakan sudah terjadi sejak 9 bulan yang lalu. Lewat petisi daring yang bisa diakses di www.change.org/tolakruuciptakerja, Ibnu Ridho selaku penggagas petisi berhasil mengumpulkan 280 ribu lebih suara yang menolak RUU Cipta kerja.

Kala itu ketika Cipta Kerja masih dinamai Cipta Lapangan Kerja, Ibnu menjelaskan kalau Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) tidak seindah namanya.

“Undang-undang ini justru semakin memiskinkan buruh, memudahkan PHK, dan menurunkan daya tawar buruh, seolah buruh kerja tanpa harga diri,” tegas Ibnu.

Sementara itu dari kalangan pegiat agraria, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) juga melayangkan petisi menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang menurut mereka akan merugikan jutaan rakyat Indonesia.

Lewat petisi yang bisa diakses di www.change.org/stopobraltanah, mereka menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja tidak hanya merugikan buruh, tetapi juga petani, nelayan dan masyarakat adat karena UU tersebut lebih banyak mengakomodasi kepentingan kelompok pemodal besar dan mendiskriminasi hak-hak rakyat kecil.

Beberapa poin utama dalam petisi mereka adalah RUU Cipta Kerja menyusupkan poin-poin kontroversi RUU Pertanahan yang dibatalkan saat #ReformasiDikorupsi September 2019. Mereka juga jelaskan bahwa UU Cipta Kerja bisa memperparah kasus kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat.

“Petani, nelayan dan masyarakat adat sering diancam, didiskriminasi dan ditangkap secara sepihak dengan beragam tuduhan pidana, biasanya memakai UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No.18/2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Ironisnya, RUU ini justru semakin memperkuat dua undang-undang tersebut sehingga makin mengintimidasi petani, nelayan dan masyarakat adat”, tegas KNPA dalam petisi.

Lembaga riset independen di bidang Hukum Konstitusi dan Demokrasi, KoDe Inisiatif juga turut melayangkan petisi kepada DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU kontroversi di masa pandemi. Dalam petisi yang bisa diakses di www.change.org/janganajimumpung, KoDe Inisiatif memandang DPR mengambil kesempatan untuk meloloskan RUU kontroversi dikala masyarakat sedang fokus kepada pandemi.

“Kami nggak ngerti kenapa DPR dan pemerintah malah semangat mau sahkan aturan yang bermasalah dan kontroversial, aji mumpung banget saat rakyat lagi fokus ke virus Corona!”, tegas KoDe Inisiatif dalam petisi.

Dalam petisi mereka menjelaskan kalau pembahasan RUU kontroversial itu juga bermasalah karena kesannya dilakukan diam-diam dan buru-buru, tanpa melibatkan masyarakat.

Dua petisi lainnya dimulai oleh Gerakan rakyat menggugat (GERAM Palu) yang bisa diakses di www.change.org/batalkanomnibuslaw dan oleh Uli Arta Trisnawati Siagian dan sejumlah masyarakat sipil yang bisa diakses di www.change.org/tolakkerasomnibuslaw.

Kumpulan petisi-petisi penolakan RUU Kontroversial juga dapat dilihat dalam halaman yang kami muat menjadi gerakan #jangandibahasdulu yang bisa diakses di https://jangandibahasdulu.changeindonesia.org/. #jangandibahasdulu adalah kumpulan suara dari publik, yang khawatir dengan sejumlah pembahasan RUU Kontroversi di masa pandemi.

Campaign Manager Change.org Indonesia Dhenok Pratiwi berpendapat bahwa di era digital seperti sekarang, pemerintah dan parlemen sebagai pengambil keputusan seharusnya lebih mudah mengetahui aspirasi publik. Karena itu, wajar jika masyarakat mengeluarkan protes keras saat mengetahui pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan aturan yang selama ini ditolak banyak orang.

“Selain melakukan aksi protes di jalan, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia juga telah bersuara lewat media sosial, termasuk lewat petisi daring. Sebagai pejabat yang dipilih oleh suara rakyat, sudah seharusnya pemerintah dan DPR mendengarkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat luas. Karena suara rakyat tidak hanya bernilai saat menjelang pemilu, tetapi juga dalam mengawal demokrasi di negara ini,” tutup Dhenok.

–##–

Kontak Media :

Ori Sanri Sidabutar – Associate Campaigner – Change.org Indonesia (087784335149)