Oleh: Hizbullah Arief *

Baru-baru ini, BNN Bloomberg memberitakan sebuah perusahaan start-up asal Norwegia, Quantafuel AS, melonjak nilai perdagangan sahamnya melampaui $1 miliar dolar atau tiga kali lipat dari nilai saat go public February lalu.

Apa yang istimewa dari Quantafuel ini? Quantafuel adalah perusahaan rintisan (start-up) yang mengubah plastik menjadi bahan bakar kendaraan bermotor. Berdiri tahun 2014, perusahaan ini baru enam tahun memproduksi bahan bakar dari sampah plastik dan hanya memiliki satu pabrik.

Upaya untuk mengubah sampah plastik menjadi produk yang lebih bermanfaat, bukanlah hal yang baru. Di Indonesia, banyak pihak yang telah mendaur ulang sampah – baik sendiri maupun dengan sponsor perusahaan – menjadi bahan bakar, produk rumah tangga seperti tas, vas bunga, sapu, aneka kerajinan dan sebagainya. Banyak juga yang telah mendirikan bank sampah, mengelola sampah plastik yang bernilai ekonomi.

Namun, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan, jumlah timbulan sampah di seluruh Indonesia terus meningkat dari 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton sampah per tahun – menurut data September 2019 – menjadi 67,8 juta ton tahun ini.

Jika komposisi sampah tidak banyak berubah dari data sebelumnya, sampah organik (sisa makanan dan sisa tumbuhan) menyumbang lebih dari separuh jumlah timbulan sampah nasional. Sampah plastik menyumbang 15%, dan kertas 10%. Sisanya terdiri dari logam, karet, kain, kaca, dan lain-lain. Sehingga jumlah sampah plastik di Indonesia diperkirakan mencapai 10,17 juta ton di 2020.

Ke mana semua sampah plastik ini bermuara? Apakah aksi mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak (BBM) bisa menjadi solusi untuk mengurangi jumlah timbulan sampah plastik di Indonesia?

Menurut laman Knowledge Center Perubahan Iklim, mekanisme konversi sampah plastik menjadi BBM menggunakan metode bernama pirolisis. Pegiat daur ulang di Tanah Air sudah banyak yang mengembangkan mesin/reaktor pirolisis ini, walau masih dalam skala individu/komunitas. Salah satu contohnya adalah komunitas di Kabupaten Badung di Bali.

Metode pirolisis memanaskan plastik pada suhu di atas 400 derajat Celcius tanpa oksigen. Pada suhu tersebut, plastik akan meleleh dan kemudian berubah menjadi gas. Gas tersebut selanjutnya akan didinginkan sehingga gas akan mengalami kondensasi dan membentuk cairan.

Cairan inilah yang nantinya menjadi bahan bakar, baik berupa bensin maupun bahan bakar diesel. Untuk mendapatkan hasil dan performa yang lebih baik, ditambahkanlah katalis. Beberapa parameter sangat berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan antara lain yaitu suhu, waktu, dan jenis katalis.

Akankah solusi ini bisa menjadi pilihan guna mengolah 10,17 juta ton potensi timbulan sampah plastik di Indonesia? Mampukah sistem ini secara signifikan mengurangi timbulan sampah plastik secara nasional? Apalagi data KLHK menyebutkan, baru 10-15% dari total timbulan sampah plastik yang didaur ulang. Sisanya, 60-70% sampah plastik ditimbun di TPA, dan 15-30% belum terkelola dan terbuang ke lingkungan, terutama ke lingkungan perairan seperti sungai, danau, pantai, dan laut.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati, memandang skeptis metode pirolisis ini mampu menyelesaikan masalah sampah plastik. “Plastik bahannya memang dari bahan bakar fosil atau “fossil fuels“. Apakah bisa (menyelesaikan masalah sampah plastik: Red.), hanya dengan mendaur ulang plastik tanpa menghentikan keran produksi plastik dan produksi bahan bakar fosil,” ujarnya.

Menurut Yaya, kunci untuk penyelesaian sampah plastik ada pada upaya pemilahan sampah sejak dari sumbernya. “60% volume sampah kita itu organik kok, jika bisa dikelola dari sumbernya, tidak perlu masuk ke jalur pengolahan,” tuturnya.

Solusi selanjutnya menurut Yaya adalah kembali ke kebijakan. “UU Pengelolaan Sampah (UU No.18/2008) yang di dalamnya mengatur prinsip EPR (extended producer’s responsibility) berpotensi mengurangi volume sampah ini. Juga melalui pengubahan desain produk, yang harus dipikirkan sejak awal, sehingga bisa mengurangi limbah dan semaksimal mungkin bisa didaur ulang,” tuturnya.

Prinsip EPR adalah mekanisme atau kebijakan dimana produser diminta bertanggung jawab terhadap produk yang mereka buat atau jual (beserta kemasannya) saat produk atau material yang mereka produksi tersebut menjadi sampah.

Yaya menambahkan, tidak hanya mengubah perilaku masyarakat, pemerintah diharapkan juga mampu menegakkan peraturan. “Manajemen sampah itu di pemerintah, tepatnya di pemerintah daerah (kabupaten/kota). Pemerintah harus memberi disinsentif untuk rumah tangga yang banyak timbulan sampahnya. Mereka harus membayar lebih,” tuturnya. Penegakan peraturan itu menurut Yaya wajib di UU Pengelolaan Sampah, sesuai pasal 15 UU No.18/2008. “Tapi upaya itu tidak dijalankan,” tambahnya lagi.

Jika melihat profil pengelolaan sampah nasional, sumber sampah utama adalah rumah tangga, sebesar 36%. Selanjutnya adalah pasar serta perniagaan, sebesar 38% dan 26% sisanya dari kawasan, perkantoran dan fasilitas publik. Semua pemangku kepentingan ini harus terlibat dalam menjadi solusi masalah persampahan, terutama sampah plastik.

Persoalan lain timbul karena tercampurnya sampah organik dan sampah anorganik sehingga menimbulkan kesulitan baru untuk mengelolanya. Dampaknya sungguh dahsyat: ribuan ton sampah yang tidak diolah itu kemudian menumpuk di tempat pembuangan sampah akhir seperti terlihat di tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di Bantar Gebang atau Gedebage.

Pengamat energi dari Yayasan Mitra Hijau, Dicky Edwin Hindarto menyatakan sependapat dengan Yaya atas pentingnya menegakkan peraturan persampahan, melakukan kampanye 3R, pemilahan sampah, mendirikan bank sampah, atau aksi sejenisnya. “Saya juga setuju plastik dilarang,” tuturnya.

Namun, untuk mengelola sisa ribuan ton gunungan sampah yang masuk ke TPA setiap harinya, Dicky berpendapat, diperlukan bantuan teknologi yang tepat. “Pulau seperti Batam, Bali, atau Singapura, menggunakan “incinerator” sebagai solusi paling cepat untuk mengatasi masalah sampah,” ujarnya.

Menurut Dicky, negara kepulauan seperti Indonesia harus mempunyai penyelesaian sampah yang terdesentralisasi atau decentralized, artinya pengolahan dan pemusnahan sampah dilakukan di lokasi pembuangan akhir. Pulau kecil yang mempunyai penduduk padat dan aktivitas ekonomi tinggi seperti Batam, Tarakan, Ternate, bahkan Ambon dan Bali harus mempunyai fasilitas ini, kalau tidak sampah akan menumpuk dan akhirnya mencemari laut di sekitarnya.

Dengan teknologi sekarang, menurut Dicky, semua sampah bisa dibakar serentak. “Mau sampah basah atau kering, atau apa saja. Pemisahan biasanya untuk logam saja,” tutur Dicky. Incinerator yang tepat bisa menghasilkan suhu hingga 800-1000 derajat Celcius bahkan lebih. “Pada suhu ini (racun) dioksinnya bahkan sudah terurai,” tambahnya lagi.

Namun Dicky sekali lagi mewanti-wanti, teknologi incinerator yang dipakai harus tepat. “Jadi masalah di kita kan selalu korupsi. Teknologinya, rancangannya benar, anggarannya benar, eh semua buat partai atau individu. Akhirnya yang dimenangkan teknologi abal-abal, setahun rontok,” tuturnya.

Solusi sampah memang selalu di depan mata. Namun semua bisa diburamkan oleh perilaku manusia.

–##–

* Hizbullah Arief adalah jurnalis pendiri Hijauku.com – Situs Hijau Indonesia.