Sejarah kegagalan Proyek Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar di Kalimantan Tengah, telah berdampak pada kerusakan lingkungan dan lahan gambut serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berulang setiap tahun. Diawali pada masa pemerintahan Suharto, kegagalan proyek ini ditengarai terdapat pada perencanaan, perancangan dan keterbatasan data dasar sumber daya alam, sehingga kalkulasi yang digunakan tidak tepat dan berakhir pada kegagalan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Presiden Joko Widodo telah memerintahkan perusahaan BUMN membuka lahan persawahan baru demi mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19. ”Lahan basah dan lahan gambut di Kalimantan Tengah lebih dari 900.000 hektar. Sudah siap 300.000 hektar,” kata Airlangga seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi, Selasa lalu. Rencana pengembangan food estate ini, termasuk di dalamnya pencetakan sawah di lahan gambut, perlu melihat kembali berbagai inisiasi dan pengalaman sebelumnya yang lebih banyak menuai kegagalan.

Fungsi utama lahan gambut adalah sebagai pengatur tata air yang akan mencegah terjadinya kekeringan di musim kemarau dan mencegah banjir pada musim penghujan. Lahan gambut yang subur dan terlindungi juga dapat menjadi sumber makanan, air bersih, dan manfaat lainnya bagi masyarakat sekitar. Lahan gambut juga merupakan sangat penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, karena menyimpan 30 persen karbon di tanah, dan merupakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna penting bagi keanekaragaman hayati.

Mengambil pembelajaran dari dampak program pembangunan satu juta hektar lahan gambut, dan sejumlah uji coba penanaman padi di lahan gambut yang belum menunjukkan keberhasilan, maka rencana pemerintah untuk mencetak sawah di lahan gambut akan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan hidup dan sosial budaya. Menyikapi hal ini, KEMITRAAN menyampaikan agar pemerintah perlu belajar dari berbagai proses alih fungsi lahan gambut seperti alih fungsi menjadi areal Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit yang telah menyebabkan pengeringan terhadap jutaan hektar lahan gambut. “Pengeringan ini telah menimbulkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi setiap tahun, menimbulkan kerugian besar secara ekonomi, kesehatan, dan sosial. Kerugian dari kejadian Karhutla pada tahun 2015 mencapai Rp. 221 triliun, sementara kerugian karhutla tahun lalu (2019) mencapai Rp 73 triliun. Kerugian ini di luar penghitungan kerugian sektor kesehatan, pendidikan, kehilangan plasma nutfah, emisi karbon dan lainnya.

Pencetakan sawah di lahan gambut juga tidak sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Peraturan Presiden No 1/2016 tentang Pembentukan Badan Restorasi Gambut dalam rangka pemulihan ekosistem lahan gambut, dan Instruksi Presiden No 5/2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Selain tidak sinkron dengan kebijakan Pemerintah sendiri, pencetakan sawah di lahan gambut akan menghambat pencapaian komitmen internasional Indonesia terkait dengan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030 sebagai bagian dari Paris Agreement yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia.

KEMITRAAN mengingatkan jangan sampai rencana pencetakan sawah di lahan gambut menimbulkan permasalahan baru. “Kita berkewajiban mengingatkan Pemerintah, jangan sampai kegagalan pencetakan sawah di lahan gambut di masa lalu terulang kembali”.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengantisipasi krisis pangan akibat pandemic Covid- 19, merupakan hal penting yang patut diapresiasi. Namun demikian, pemerintah harus memperhatikan terlebih dahulu alternatif-alternatif lain sebelum mencetak sawah baru di lahan gambut. Oleh karena itu, KEMITRAAN mengusulkan beberapa hal yang dapat dilakukan Pemerintah, antara lain:

  • Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan kritis (degraded land) untuk produksi pertanian pangan. Melalui program Reforma Agraria Pemerintah dapat mengidentifikasi lahan-lahan HGU yang terlantar atau tidak dimanfaatkan dan memanfaatkannya sebagai lahan pertanian. Lahan- lahan ini dapat didistribusikan kepada masyarakat dan diolah dengan penyediaan bantuan sarana produksi pertanian dan pendampingan teknis.
  • Pemerintah mempercepat program Perhutanan Sosial (PS) dengan mendistribusikan izin pengelolaan kepada masyarakat. Dari 12,7 juta hektar peta indikatif areal Perhutanan Sosial, pemerintah baru memberikan ijin sekitar 3,2 juta hektar, dan ada potensi lebih dari 9 juta hektar lainnya yang dapat direalisasikan. Dengan bantuan sarana produksi dan pendampingan yang baik, lahan-lahan hutan dapat dikelola masyarakat untuk menghasilkan berbagai bahan pangan seperti padi gogo, jagung, sorgum, ubi dan ketela dan lain-lain.
  • Pemerintah dapat mengintensifkan skema kemitraan antara perusahaan pemegang konsesi (hutan dan perkebunan), di mana perusahaan diwajibkan menyediakan sebesar 20 persen dari konsesinya untuk masyarakat sekitar. Pada lahan-lahan ini, perusahaan bisa memberikan bantuan asistensi teknis dan sarana produksi pertanian bagi masyarakat sehingga dapat dioptimalkan untuk menghasilkan bahan pangan. Pada lahan-lahan kemitraan yang memungkinkan untuk dilakukan pencetakan sawah, maka Pemerintah dapat melakukan kegiatan pencetakan sawah.
  • Pemerintah harus menghentikan konversi lahan sawah di seluruh Indonesia dan menggalakkan kembali diversifikasi pangan, karena secara tradisional masyarakat Indonesia memiliki sejumlah alternatif makanan pokok, sehingga memaksakan seluruh rakyat Indonesia tergantung pada beras tidak sesuai dengan tradisi dan kearifan lokal Indonesia yang sangat majemuk. Ketahanan pangan nasional tidak dapat digantungkan hanya pada pencetakan sawah baru.
–##–

Laode M Syarif, Ph.D
Executive Director
Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (KEMITRAAN)
www.kemitraan.or.id
 
Narahubung:
Hasbi Berliani, hasbi.berliani@kemitraan.or.id, HP: 08123752077 Joko Waluyo, joko.waluyo@kemitraan.or.id, HP: 0811845648