Oleh: Novel Abdul Gofur *

Buruknya pelayanan persampahan di kabupaten dan kota di Indonesia sudah menjadi perihal umum. Sampah-sampah yang ada di perkotaan di Indonesia banyak ditemukan tidak terkelola dengan baik. Semisal, jarangnya Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Kalaupun ada TPS dan TPST, itu jauh dari kondisi normal yang sesuai peraturan teknis kementerian. Belum lagi, sangat sedikitnya program dan kegiatan untuk 3 R (reduce, reuse dan recycle) untuk masyarakat (umum dan sekolah). Selain itu, hampir semua Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten dan Kota masih menggunakan pola open dumping / atau pembuangan sampah di lahan terbuka tanpa proses pemilahan dan pengelolahan yang benar.

Mendapatkan masalah ini semua, serta dengan optimistis untuk kita memperbaikinya, dan juga dalam rangka melengkapi aturan kementerian teknis, dari KLHK dan KPUPR untuk dapat beroperasi di kabupaten dan kota dengan efektif, serta untuk tidak gagapnya dalam mendapatkan potensi pendapatan dari EPR, maka, mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Persampahan harus, amat, segera diterbitkan kembali.

Kewenangan Pengelolaan Persampahan

Beberapa tahun belakangan, merebaknya arus urbanisasi di Indonesia telah menimbulkan masalah lingkungan. Salah satu isu lingkungan yang amat bahaya adalah terkait dengan buruknya penanganan pengelolaan persampahan perkotaan (kabupaten dan kota). Isu pengelolaan persampahan perkotaan ini, selain berdampak bahaya terhadap lingkungan, juga telah menimbulkan dampak buruk terhadap keadaan sosial dan perekonomian.

Dampak lingkungan yang ada seperti pencemaran udara dari tumpukan sampah yang mengeluarkan gas metan dan air lindi yang belum diproses yang masuk ke dalam tanah (banyak terjadi di open dumping site); serta makin massive-nya pencemaran danau/waduk, sungai dan lautan oleh limbah plastik dan mikroplastik. Untuk dampak sosialnya adalah rendahnya kepedulian / empati warga terhadap keberadaan sampah di sekitar lingkungannya sehingga mengganggu estetika kehidupan sehari-hari. Tersedotnya anggaran pemerintah daerah untuk pengangkutan (dan pemeliharaan) serta tipping fee ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); biaya tambahan untuk pembersihan sampah yang menumpuk di saluran air/kali/sungai; serta dampak ongkos kesehatan akibat sampah merupakan beberapa penyebab-penyebab pembiayaan yang timbul dan berdampak pada masalah keuangan/perekonomian secara keseluruhan.

Seperti kita ketahui semua bahwa pengelolaan persampahan yang sudah menjadi – salah satu – pelayanan publik pemerintah kabupaten dan kota ini ditandai dengan diserahkannya kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten dan kota, atau yang kerap kita kenal dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Kewenangan  yang diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten dan kota terkait dengan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sub-urusan Persampahan; serta di lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (LH), Sub-Bagian Persampahan

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah dimulai dari tahun 1999 melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999 dengan dibarengi pelaksanaan Undang-Undang (UU) Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah No 23 Tahun 1999.

Melalui kedua UU ini, kewenangan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pembiayaan untuk pelaksanaan urusan dari kewenangan yang diberikannya tersebut. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2014 UU Pemerintahan Daerah ini mengalami perubahan yaitu dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pada prinsipnya semangat untuk pelaksanaan otonomi daerah / pelaksanaan kewenangan lokal atas urusan provinsi dan kabupaten/kota tetap masih ada.

Melalui kewenangan lokal untuk mengurusi urusan pemerintahan kabupaten dan kota, pada tahun 2008, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan diterbitkan bersamaan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Persampahan, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Pengelolaan SRT dan SSRT).

Bahwa peraturan perundang-undangan ini telah seiring sejalan dengan semangat pelaksanaan Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Seperti yang tertera di Pasal 9 dan Pasal 10, UU No. 18 Tahun 2008; lampiran UU 23 Tahun 2014 yaitu untuk Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sub-urusan Persampahan; serta di lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (LH), Sub-Bagian Persampahan, serta pada Pasal 2 dan Pasal 3 Permendagri No. 33 Tahun 2010.

Melihat lengkapnya peraturan perundang-udangan tentang pengelolaan persampahan, serta dengan didukung berbagai sumber keuangan yang ada (dana transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan keuangan pusat dan provinsi, hibah, kerjasama, dan pendapatan lain-lainnya yang sah), kiranya sudah selayaknya kekuatan Pemerintahan Kabupaten dan Kota selaku pelaksana kewenangan untuk urusan persampahan kabupaten dan kota dapat terlaksana dengan baik.

Kondisi Terkini

Pelaksanaan pengelolaan persampahan di kabupaten dan kota di Indonesia masih jauh dari harapan seperti yang dicita-citakan di UU No. 18 Tahun 2010, dan PP No. 81 Tahun 2012.

Sampai tahun 2020 ini, hampir semua TPA yang jumlahnya sekitar 438 TPA dari 514 Kabupaten dan Kota di Indonesia, belum melaksanakan amanat regulasi dari UU Pengelolaan Persampahan tersebut. Pasal 44 PP UU No. 18 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa 5 tahun setelah UU ini diterbitkan untuk dilaksanakan, pelaksanaan pengelolaan controlled landfill dan / ataupun sanitary landfill di TPA harus dilaksanakan, dalam hal ini tidak ada lagi pelaksanaan pengelolaan open dumping di TPA di kabupaten dan kota. Sementara itu, melalui Kementerian PUPR, anggaran untuk perencanaan penutupan open dumping dan pembangunan sistem control landfill dan sanitary landfill tersebut telah disiapkan.

Kondisi lainnya yang juga hampir sama dengan isu diatas adalah waste collection rate atau tingkat pengumpulan sampah di Indonesia yang masih 39%. Ini artinya sampah yang tidak terkumpul itu dapat berakhir dibakar, tercecer di daratan, terbuang di selokan/drainase lalu mengalir ke sungai-sungai dan berujung di muara/lautan. Indonesia di tahun 2018 menyabet polutan sampah di lautan ke-2 setelah Cina dan Sungai Citarum pernah menjadi sungai tekotor di dunia dari sampah / libah padat dan cair di tahun 2017. Hal lainnya seperti pemanfaatan waste to energy yang ramah lingkungan dari sampah organik belum banyak dimanfaatkan, atau sangat amat sedikit presentasenya dibandingkan dengan kebutuhan bauran kebutuhan energi terbarukan di Indonesia.

Pemanfaatan sampah dengan konsep ekonomi sirkular, khususnya daur ulang, yang belum banyak dimanfaatkan secara structural baik oleh pemerintah (pusat s/d desa) maupun masyarakat itu sendiri. Walhasil, presentase kegiatan sampah daur ulang secara nasional hanya 7 %. Selain itu para pelaku pemanfaatan daur ulang sampah, seperti bank sampah (yang resmi/mempunyai lembaga), atau hanya pelapak) dan pelapak, itu masih menjadi bulan-bulanan oleh para pelapak besar/utama maupun oleh para industri daur ulang sampah plastik untuk penjualan sampah plastik (dan sejenisnya) serta sampah kertas/kardus (dan sejenisnya). Dalam hal ini, para pelaku Bank Sampah mendapatkan harga yang tidak setimpal atau dimainkan sepihak oleh para pelapak besar dan industri daur ulang tersebut (memonopoli harga).

Semestinya, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) selaku regulator, dapat membantu menstabilkan harga, atau membantu subsidi pelaku bank sampah ini.

Kondisi-kondisi di atas yang sudah buruk malah bertambah buruk, dan makin runyam dikarenakan kekosongan aturan pelaksanaan pengelolaan persampahan di tingkat kabupaten dan kota, yaitu karena telah dicabutnya Permendagri No. 33 Tahun 2010 melalui Permendagri No. 20 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Pembangunan Daerah Tahap III tertanggal 19 April 2016.

Perlunya Menerbitkan Kembali Permendagri No. 33 Tahun 2010

Melihat kondisi diatas yang masih amat jauh dari harapan pengelolaan persampahan menurut UU Pengelolaan Persampahan ini, serta dengan semangat pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten dan Kota, juga dengan konsep ekonomi sirkular di pengelolaan persampahan yang mana wujud sampah sebetulnya berpotensi berharga / bernilai kembali dalam bentuk uang sampai dengan 90-93% dan yang terakhir karena kekosongan aturan pelaksanaan pengelolaan persampahan di tingkat kabupaten dan kota, maka dari itu, mau tidak mau, dan menjadi keharusan kalau Permendagri No. 33 Tahun 2010 itu harus diterbitkan kembali.

Menjadi mahfum kalau Kementerian Dalam Negeri dalam menimbang beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri bidang Pembangunan Daerah perlu dilakukan pencabutan, karena mungkin/dirasa akan bertentangan dengan peraturan perundang-udangan, serta serta penghalang investasi di daerah. Namun, pencabutan Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah justru amat melemahkan bahkan telah membuat pelumpuhan pengelolaan persampahan di kabupaten dan kota di Indonesia sejak 2016 ini. Secara prakteknya, Permendagri No. 33 Tahun 2010 ini justru tidak bertentangan dengan kegiatan investasi di kabupaten dan kota, malah Permendagri No. 33 Tahun 2010 ini menjadi kekuatan pemerintah daerah (kabupaten dan kota), dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah kawasan melalui pembentukan kelompok pengelola sampah (bank sampah).

Selain dari itu, instrumen teknis pengelolaan persampahan yang diatur dengan peraturan kementerian teknis, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu “kendaraan” untuk instrumen ini dapat terlaksana di daerah. Hal lainnya adalah, karena akan adanya potensi pendanaan dari Extended Producer Responsibility (EPR) yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, Corporate Social Responsibility (CSR), cukai plastik dan fee dari kutipan Kantong Plastik Berbayar / Kantong Plasting Tidak Gratis (KPTG), maka perlu mekanisme aturan teknisnya apabila pendanaan itu diserahkan ke unit pelayanan kebersihan di instansi pemerintah kabupaten dan kota yang tujuannya untuk membantu pengelolaan persampahan kabupaten dan kota.

Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka terlaksananya pengelolaan persampahan di kabupaten dan kota harus segera menerbitkan kembali Permendagri No. 33 Tahun 2010 ini, yang telah di cabut oleh Permendagri No. 20 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Pembangunan Daerah Tahap III tertanggal 19 April 2016. Bahwa penerbitan kembali Permendagri No. 33 Tahun 2010 ini juga dalam rangka melengkapi Peraturan Menteri KLHK (Permen KLHK) No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah; serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03 / PRT / M / 2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

–##–

* Novel Abdul Gofur adalah Ahli Tata-Kelola Kepemerintahan / Governance Specialist