Jakarta, 11 Maret 2018 – Lebih dari 12 ribu tandatangan warganet terkumpul melalui petisi di laman Change.org mendesak pemerintah untuk hentikan obral izin lahan yang diduga untuk ‘modal’ kampanye politik.

Petisi berjudul “Hentikan Obral Izin Tambang untuk Kampanye Politik”  yang dimulai oleh Auriga itu, dialamatkan kepada Presiden Jokowi agar menginstruksikan Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk hentikan penerbitan dan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan setahun sebelum hingga setahun sesudah Pilkada.

Berikut isi petisinya di change.org/stopobralizin:

“Menurut Kajian Auriga, ada lebih dari 13.000 izin tambang terbit selama 2004-2016. Trendnya menunjukkan penerbitan izin meningkat 1 tahun jelang pilkada dan 1 tahun sesudahnya. Dicurigai untuk ‘modal’ kampanye politik.

Tak hanya di sektor pertambangan, obral izin juga terjadi di sektor perkebunan dan kehutanan.

Hubungan pilkada dan obral izin? Pengusaha yang diuntungkan karena penerbitan izin diduga mendanai kampanye politik sebagai balasannya.

Obral izin juga merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah. Dampaknya bagi masyarakat besar sekali: laju deforestasi semakin meningkat, kebakaran hutan terjadi setiap tahun, masyarakat adat terusir dari tanah leluhur, sumber air yang hilang, dan masih banyak lagi…

Di Pilkada tahun ini, bisa saja terjadi obral izin lagi. Ada 171 daerah akan mengadakan pemilihan secara serentak pada Juni 2018. Bayangkan kalau di daerah-daerah itu terjadi obral izin juga.

Untuk mencegah hal itu, kami ajak kamu untuk dukung petisi ini agar Presiden Jokowi menginstruksikan kepala daerah untuk hentikan penerbitan dan perpanjangan izin setahun sebelum hingga setahun sesudah Pilkada.” kata Auriga dalam petisinya.

Menanggapi kajian Auriga terkait tren penerbitan izin, Tama S. Langkun dari Indonesia Corruption Watch mengatakan, bahwa dalam konteks kebijakan, moratorium izin penting dilakukan, tapi selain itu pelaksanaan dan evaluasi perizinan juga butuh penguatan internal dan eksternal perangkat-perangkat perizinan guna mencegah berlanjutnya korupsi sumberdaya alam.

“Pengawasan masyarakat juga harus makin sensitif pada korupsi yang berdimensi sektor perizinan, terutama di daerah-daerah yang kaya sumberdaya alam. Karena kerusakan yang ditimbulkan korupsi perizinan berlipat-lipat, bukan hanya kerugian negara yang sangat besar tapi juga dampak yang ditimbulkan pada lingkungan, sosial, dan lainnya,” ujarnya.

Tama mencontohkan korupsi sumberdaya alam yang melibatkan Mantan Bupati Konawe Utara. “Kerugian negara yang ditimbulkan korupsi perizinan di Konawe Utara diduga jumlahnya mencapai Rp 2,7 triliun, jumlah kerugian yang bahkan lebih besar dari korupsi E-KTP yang Rp 2,3 Triliun. Meski pun demikian, korupsi perizinan sumberdaya alam belum banyak mendapatkan sorotan masyarakat,” kata Tama dalam sebuah acara Minggu 11 Maret 2018 di kawasan Menteng Jakarta Pusat.

Kajian selengkapnya dari Auriga berjudul “Pilkada & Uang Politik Sumberdaya Alam” dapat diakses di sini.

Untuk mengetahui jumlah terakhir penandatangan petisi dan komentar-komentarnya, klik change.org/stopObralIzin

Kontak Media

Iqbal Damanik – Peneliti Auriga Nusantara (08114445026)

Desma Murni – Direktur Komunikasi Change.org Indonesia (0811793458)