Amazonas Forest - Fotopedia (500x332)Mengelola dan menjaga hutan secara berkelanjutan akan menjamin manfaat hutan bagi kehidupan masyarakat.

Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) menyeru pemerintah untuk menciptakan kebijakan kehutanan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga harus memertimbangkan kondisi masyarakat yang menggantungkan pangan, papan dan energinya dari hutan.

Kebijakan kehutanan pemerintah juga harus bisa mencerminkan manfaat hutan bagi kesehatan dan sebagai sumber mata pencaharian bagi miliaran penduduk dunia. Hal ini terungkap dalam laporan terbaru FAO berjudul “State of The World’s Forests 2014”.

Menurut FAO, saat ini ada kesenjangan antara kebijakan formal kehutanan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagian besar negara terus menerapkan cara pandang teknis dalam tata kelola kehutanan dibanding sudut pandang yang bermuara pada kepentingan masyarakat.

“Fungsi hutan sangat mengagumkan. Selain menyediakan kebutuhan dasar manusia, hutan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan karbon dan lokasi keanekaragaman hayati,” ujar Direktur Jenderal FAO, José Graziano da Silva. “Intinya: kita tidak bisa menjamin keamanan pangan atau mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan tanpa menjaga dan menggunakan sumber daya hutan secara lebih bertanggung jawab,” tambahnya lagi.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, upaya pelestarian hutan merupakan salah satu metode untuk mengatasi pemanasan global, memungkinkan negara maju bekerja sama dengan negara berkembang untuk menyelamatkan hutan mereka. Hal ini karena deforestasi menyumbang 20% emisi gas rumah kaca dunia.

Data FAO menyebutkan, masih sedikit negara yang memasukkan isu kemiskinan dan lapangan pekerjaan di pedesaan dalam kebijakan kehutanan mereka. Sektor kehutanan tercatat menjadi sumber lapangan kerja langsung bagi 13,2 juta penduduk dan sumber lapangan kerja informal bagi 41 juta penduduk dunia.

Hanya 58% dari kebijakan tata kelola kehutanan nasional yang sudah diperbaharui sejak 2007, yang mengaitkan antara tata kelola hutan yang berkelanjutan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.

Pengetahuan dan kearifan lokal terkait kehutanan juga penting bagi masyarakat adat, namun baru sedikit negara yang memasukkan nilai-nilai ini dalam kebijakan mereka untuk menjamin hak pengelolaan hutan dan akses mereka ke sumber daya alam.

Negara-negara yang memiliki sumber daya kehutanan yang melimpah juga menghadapi masalah lain seperti urbanisasi, pertumbuhan populasi dan kelas menengah. Kebijakan kehutanan, menurut laporan FAO juga harus bisa mengantisipasi masalah-masalah ini ke depannya. Kunci kebijakan yang baik adalah data yang lengkap, sehingga sistem informasi dan strategi komunikasi yang baik harus diciptakan untuk menunjang terciptanya kebijakan kehutanan yang berkelanjutan.

Redaksi Hijauku.com