UKP4 - mhs.blog.ui.ac.idSiaran Pers – Jakarta, 20 Desember 2013 – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengambil langkah maju mendekati visinya tentang Indonesia yang lebih hijau dengan model pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menunjuk seorang Kepala untuk Badan Pengelola REDD+ (1). Badan ini mengemban tugas untuk menurunkan laju deforestasi dan memperbaharui tata kelola dan transparansi pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah.

Presiden menunjuk Heru Prasetyo (2) untuk memimpin Badan Pengelola REDD+, sebuah komponen yang dibentuk sebagai landasan kelembagaan untuk mengoordinasikan langkah-langkah di luar praktek business-as-usual dalam pengurangan kerusakan hutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. “Lembaga ini bertujuan untuk semakin memperjelas kedudukan dan pelaksanaan pemanfaatan dan kepemilikan hutan. Harapan kami, Indonesia akan secara jauh lebih baik mengendalikan emisi yang dihasilkan dari pemanfaatan lahan dengan menyusun dan mempraktikan sistem yang mampu mengukur dan melaporkan pengurangan emisi secara akurat dan dapat diverifikasi. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa kita telah menurunkan emisi dan menyelamatkan hutan dan lahan gambut kita,” tegas Heru Prasetyo.

“Penting dan tepat waktu bagi Badan REDD+ untuk segera bergerak maju dengan kecepatan penuh demi kepentingan Indonesia dan seluruh bumi,” ungkap Heru Prasetyo, yang saat ini menjabat sebagai Deputi I UKP4 dan semenjak 2010 beliau aktif sebagai sekretaris dan anggota Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+).(3)

Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto menyambut baik penunjukan Kepala Badan Pengelola REDD+, “Indonesia telah siap untuk menerapkan REDD+. Tantangan Kepala Badan ini sekarang adalah mendorong reformasi ke arah kerjasama lintas sektoral untuk menjawab tantangan besar untuk menurunkan emisi gas rumah kaca Indonesia dengan paradigma pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.”

Persiapan pembentukan Badan Pengelola REDD+ telah melibatkan sedikitnya 18 kementerian dan lembaga serta 11 pemerintah provinsi dan kabupaten. Beroperasinya Badan Pengelola REDD+ ini juga merupakan komponen kunci dalam mengawali fase kedua dari Surat Niat yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Norwegia.(4)

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:

Fika Fawzia, Email: fika.fawzia@ukp.go.id

Catatan Redaksi:

(1) Badan Pengelola REDD+ dikukuhkan oleh Presiden pada tanggal 31 Agustus 2013 yang lalu melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013. Dengan penunjukan Heru Prasetyo sebagai Kepala melalui Keppres pada tanggal 12 Desember 2013, maka Badan Pengelola REDD+, sebagai lembaga pembaharu, langsung akan berfungsi penuh sesuai mandat dan wewenangnya untuk bekerjasama dengan beberapa kementerian untuk memajukan dan memperbaiki, antara lain, data mengenai pemanfaatan lahan, konsesi perkebunan, dan emisi gas rumah kaca. Semuanya bertujuan untuk memastikan transparansi pengelolaan hutan dan lahan gambut di Indonesia.

Kepala Badan Pengelola REDD+ bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas untuk membantu Presiden melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan serta pengendalian REDD+ di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola REDD+ menyelenggarakan fungsi antara lain: a. Penyusunan dan pengembangan strategi nasional REDD+ untuk melaksanakan REDD+ di Indonesia; b. Penyusunan dan pengembangan kerangka pengaman REDD+ di bidang sosial, lingkungan dan pendanaan; c. Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan REDD+ serta pengarusutamaan REDD+ dalam pembangunan nasional; d. Pengelolaan bantuan dana maupun bantuan lain yang sah terkait REDD+ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Penyiapan rekomendasi dalam penentuan posisi Indonesia terkait REDD+ dalam forum internasional; dan f. Koordinasi penegakan hukum terkait pelaksanaan program, proyek dan/atau kegiatan REDD+.

(2) Heru Prasetyo pernah memiliki peran penting dalam mengelola dana bantuan asing saat ia menjabat sebagai Direktur Hubungan Internasional Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (2005-2009), dengan tingkat efektivitas penyerapan yang diakui dunia dan hasil yang melebihi ekspektasi. Heru memiliki pengalaman sektor swasta yang luas, sewaktu bekerja sebagai konsultan selama lebih dari 15 tahun, dan menjabat sebagai Country Managing Director Accenture untuk Indonesia pada tahun 2002 (1974-2002).

(3) Persiapan beroperasinya Badan Pengelola REDD+ ini telah dilaksanakan oleh Satgas REDD+ yang mandatnya berakhir Juni 2013. Sesuai Perpres No 62/2013, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melanjutkan tugas Satgas REDD+ demi memastikan transisi yang efektif ke Badan Pegelola REDD+.

(4) Komitmen Indonesia secara sukarela untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sebesar 26% atau sampai dengan 41% dengan bantuan internasional mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk dunia internasional.

Komitmen ini direspon oleh Kerajaan Norwegia dengan mendukung persiapan kelembagaan REDD+ di Indonesia, yang diwujudkan melalui ditandatanganinya Surat Niat (LoI) bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia pada Mei 2010. Kelembagaan REDD+ diharapkan mampu membangun dan memperkuat tata kelola hutan dan lahan sehingga efektif mengurangi deforestasi dan degradasi lahan yang tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan keadilan sosial. Ada lima sasaran utama REDD+ : (a) penurunan deforestasi; (b) penurunan degradasi hutan; (c) konservasi stok karbon; (d) pengelolaan hutan lestari; dan (e) peningkatan stok karbon.

Fase pertama kerjasama Indonesia dan Norway ini bertujuan untuk mempersiapkan kelembagaan REDD+ di Indonesia termasuk di dalamnya seluruh instrumen dan kapasitas yang dibutuhkan bagi kelembagaan tersebut dalam menjalankan berbagai inisiatif REDD+ di waktu yang akan datang. Semua kegiatan fase pertama dilaksanakan oleh Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+) termasuk dihasilkannya sebuah strategi nasional, instrumen pendanaan dan komponen pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV).