Sekretariat Kabinet - SetkabJakarta, 6 September 2013 – Presiden Yudhoyono menandatangani Keputusan Presiden No 62/2013 untuk membentuk sebuah badan baru guna memastikan pelaksanaan upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut, atau yang disebut sebagai “Badan REDD+”.

Keputusan ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% dari tingkat business as usual pada tahun 2020 atau sampai dengan 41% dengan bantuan internasional, sebagaimana yang diumumkan oleh Presiden Yudhoyono pada tahun 2009.

Badan REDD+ ini akan dipimpin kepala badan setingkat Menteri dan merupakan salah satu elemen utama dalam melaksanakan komitmen REDD+ di Indonesia, diantaranya untuk memastikan keberlangsungan Kemitraan REDD+ antara pemerintah Indonesia dan Norwegia. Pemerintah Norwegia telah sepakat untuk memberikan dukungan hingga satu miliar US $ secara bertahap, khususnya untuk untuk skema “pembayaran atas kinerja kerja” didalam upaya mengurangi emisi GRK dari deforestasi hutan dan lahan gambut.

Tujuan dari Badan REDD+ ini adalah adalah untuk mencapai pengurangan emisi GRK dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut dan memastikan bahwa upaya ini dikelola secara efektif, efisien, adil dan berkelanjutan.

“Proses mendirikan Badan ini sudah berlangsung lama dan menyeluruh. Pembentukan Badan REDD+ merupakan bukti komitmen Indonesia untuk berkontribusi terhadap upaya global dalam mengurangi emisi karbon, untuk melestarikan hutan Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang hidupnya bergantung kepada sumber daya hutan” ujar Agus Purnomo, Staf Khusus Presiden Yudhoyono di bidang perubahan iklim.

Badan ini diharapkan menciptakan kepercayaan bagi komunitas internasional untuk berinvestasi ke dalam ekosistem hutan Indonesia yang unik dan memberikan jasa iklim yang penting secara global.

“Melalui Satuan Tugas REDD+ yang beroperasi sejak September 2010, telah diuraikan berbagai rencana REDD+, yang terlibat dalam konsultasi luas dengan para pemangku kepentingan nasional dan lokal. Sekarang kita memiliki Strategi Nasional REDD+, desain Instrumen Pendanaan REDD+, desain MRV termasuk program One Map yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mengukur prestasi dalam menjaga hutan dan lahan gambut.

“Kita telah mendirikan sebuah platform untuk kegiatan REDD+ di beberapa provinsi, dengan fokus di provinsi percontohan Kalimantan Tengah yang melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Kami telah memulai kajian akan izin pertambangan dan perkebunan dan mempercepat proses pengukuhan hutan di Kalimantan Tengah. Tapi yang lebih penting, kami telah menetapkan transparansi, pendekatan non-birokratis, partisipasi multi stakeholder dan fokus pada perbaikan tata kelola sebagai prinsip kerja untuk lembaga” jelas Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Satuan Tugas REDD+ Indonesia yang baru saja mengakhiri tugas yang diamanatkan kepadanya.

Kuntoro menambahkan bahwa Badan REDD dapat segera mulai menerapkan rencana tersebut dan prinsip-prinsip, dan berusaha untuk memberikan hasil yang terukur.

“Sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan di atas lahan seluas lebih dari 100 juta hektar di seluruh nusantara, kami menyambut baik terbentuknya Badan REDD+ ini dan berharap agar terjalinya kemitraan produktif di tahun-tahun mendatang.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Indonesia, upaya untuk melestarikan hutan dan lahan gambut dapat menambahkan pendapatan pemerintah daerah dan memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat lokal dan adat” ujar Zulkifli Hassan, Menteri Kehutanan.

Kepengurusan Badan REDD+ akan diputuskan dalam beberapa minggu. Peraturan Presiden secara penuh bisa di unduh dari situs Sekretariat Kabinet www.setkab.go.id

Sumber: Sekretariat Kabinet