Sekitar 200 negara saat ini tengah berkumpul dalam Konferensi Perubahan Iklim (COP18) di Doha, Qatar. Mereka berupaya menciptakan solusi jangka panjang untuk memerangi pemanasan global.

Tarik ulur kepentingan selalu mewarnai Konferensi Perubahan Iklim. Padahal, tekad yang ada saat ini untuk memangkas emisi gas rumah kaca (GRK) jauh dari mencukupi guna menekan kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius – yang merupakan batas aman perubahan iklim.

Setelah gagal menciptakan kesepakatan baru dalam pertemuan terakhir di Durban, Afrika Selatan (COP17), sejumlah negara sepakat untuk memerpanjang komitmen Protokol Kyoto hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Target mereka adalah menciptakan kesepakatan pengurangan emisi baru pada 2015 untuk diberlakukan secara efektif pada 2020.

Namun menyatukan komitmen dalam konferensi perubahan iklim terbukti sangat sulit. Sejumlah negara selama ini telah menjadi pendorong (atau penghalang) terciptanya kesepakatan baru untuk menekan kenaikan suhu bumi.

Alasan mereka beragam. Beberapa negara bahkan beraksi sendiri atau muncul dengan aliansi baru – di luar COP (Conference of Parties) – dalam upaya memangkas emisi dan menekan kenaikan suhu bumi.

AS misalnya sudah membentuk Koalisi Iklim dan Udara Bersih bersama dengan sejumlah negara dan organisasi. Hijauku.com telah menurunkan laporan ini.

Menurut pengamatan Hijauku.com, keengganan untuk terikat dalam komitmen yang memiliki konsekuensi hukum adalah salah satu pemicu sulitnya menciptakan komitmen baru untuk memangkas emisi dan menekan suhu bumi.

Masalah lain: persaingan antar negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi seperti China, India, Brasil dan Amerika Serikat yang tidak ingin pertumbuhan ekonomi mereka “terganggu” oleh aksi perubahan iklim.

Berikut adalah negara-negara yang memiliki “peran penting” dalam negosiasi perubahan iklim.

Amerika Serikat

Amerika Serikat sejak awal tidak bersedia meratifikasi Protokol Kyoto walau sudah menandatanganinya. Upaya Amerika Serikat memangkas emisi juga tersandera politik. Mereka menolak semua kesepakatan pengurangan emisi kecuali jika China, India, Brasil dan Afrika Selatan melakukan hal yang sama.

Upaya pemerintah Amerika Serikat memangkas emisi sebesar 17% pada 2020 dari level 2005 diblok oleh kongres. Amerika Serikat juga menolak semua upaya melegalkan pemangkasan emisi dan keberatan 2015 dijadikan sebagai batas akhir negosiasi perubahan iklim.

China

China adalah negara yang sangat menginginkan terwujudnya komitmen kedua setelah berakhirnya komitmen Protokol Kyoto yang pertama tahun ini. Namun China – sama dengan AS – menolak kesepakatan penurunan emisi yang mengikat. China menginginkan agar penurunan emisi dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Targetnya adalah menekan pertumbuhan emisi di bawah pertumbuhan ekonomi.

Di dalam negeri, China bertekad memangkas emisi sebesar 40% pada 2020 dari level 1990. China ingin agar negara-negara maju berkomitmen memberikan 1% dari PDB mereka untuk membantu negara berkembang memerangi pemanasan global dan perubahan iklim.

India

India berpendapat, upaya pengurangan emisi di negara berkembang harus dibiayai oleh negara maju. India berencana memangkas produksi emisi sebesar 20-25% pada 2050 dari level 2005. Sama seperti AS dan China, India menolak kesepakatan pemotongan emisi yang memiliki konsekuensi hukum.

Jepang

Jepang berencana mengurangi emisi sebesar 25% pada 2020 dari level 1990. Langkah ini mendapat banyak kritik dari pelaku industri di dalam negeri. Jepang menentang kewajiban pengurangan emisi kuantitatif baru jika dua negara penghasil emisi terbesar yaitu Amerika Serikat dan China tidak mematuhi Protokol Kyoto.

Uni Eropa

Uni Eropa adalah ujung tombak upaya menciptakan kesepakatan pemotongan emisi baru yang mengikat secara hukum. Uni Eropa berkomitmen untuk memangkas emisi sebesar 20% pada 2020 dari level 1990. Target pemangkasan emisi akan ditingkatkan menjadi 30% jika negara penghasil emisi besar juga berkomitmen sama. Uni Eropa juga mendukung upaya pemangkasan emisi sebesar 85-90% pada 2050 dari level 1990.

Negara-Negara Teluk

Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab dan Oman menentang perjanjian yang mengabaikan kerugian negara-negara produsen minyak. Mereka mendorong tersedianya bantuan pendanaan dan alih teknologi energi bersih dari luar.

Qatar dan Abu Dhabi saat ini tengah berinvestasi besar-besaran di teknologi energi bersih. Namun upaya positif ini belum diikuti oleh negara-negara teluk yang lain.

Aliansi Negara Pulau Kecil dan Negara Tertinggal

Kelompok yang terdiri dari 43 negara pulau kecil yang terancam oleh kenaikan air laut dan 48 negara tertinggal (least developed countries) yang rentan terhadap dampak perubahan iklim ini menginginkan perjanjian baru yang menempatkan negara maju dan berkembang dalam posisi setara.

Mereka berharap negara maju mengalokasikan setidaknya 1% dari PDB mereka untuk membantu mengatasi dampak perubahan iklim. Mereka juga menginginkan agar Protokol Kyoto diperbaharui dalam jangka waktu 5 tahun – tidak 8 tahun – agar pencapaian targetnya lebih efektif.

Kelompok negara ini telah memeroleh janji bantuan perubahan iklim senilai US$100 miliar per tahun dari negara maju guna membantu mereka mengatasi dampak perubahan iklim hingga 2020.

Semua negara di atas memiliki peran penting mewujudkan kesepakatan perubahan iklim. Komitmen mereka membantu bumi akan dibuktikan dari hasil pertemuan COP18 yang akan bisa diketahui dua minggu lagi.

Redaksi Hijauku.com

Catatan Redaksi:

Sebagian informasi dalam laporan ini diambil dari data infografis Aljazeera yang dirilis menggunakan lisensi Creative Commons.