UGM menolak kebijakan luar negeri Indonesia yang berpihak pada agresor sebagaimana tercermin dari keikutsertaan Indonesia di dalam Board of Peace (BoP) dan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ternyata merugikan kedaulatan Republik Indonesia.
Indonesia bisa berkontribusi mengurangi kesenjangan dengan melakukan perombakan paska Pemilu 2024.
Pentingnya analisis ekolinguistik dalam konteks krisis lingkungan mengingatkan bahwa bahasa tidak hanya memiliki struktur tata bahasa tetapi juga memiliki banyak prinsip yang melatarbelakanginya.
Kebijakan pemerintah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) cenderung inkonsisten.
Terdapat kaitan erat antara risiko bencana dengan lingkungan. Dari 71 indikator ketahanan daerah, terdapat sekitar 12 indikator yang secara langsung terkait dengan pengelolaan lingkungan.
[Jakarta, 26 Januari 2017] Perkembangan kebijakan mengenai masyarakat adat semakin terasa pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 pada 16 Mei 2013 silam. Jumlah produk hukum daerah tentang masyarakat adat pasca putusan MK 35 terus meningkat [...]
