Data Solidaritas Perempuan menunjukkan bahwa dari 57 desa di Indonesia sebanyak 3.624 perempuan menjadi korban dan mengalami pemiskinan akibat dari pembangunan yang ekstraktif. Kondisi ini memperparah dampak dari bencana iklim yang sebagian besar ditopang oleh kerja-kerja perempuan.
Sektor perbankan tidak bisa lepas tangan dari dampak krisis sosial dan lingkungan yang ditimbulkan pembiayaan mereka. Kredit yang mengalir ke sektor ekstraktif sangat besar, Rp1.032 triliun di AFOLU dan Rp548 triliun di pertambangan.
Alih-alih bertindak tegas pada pelaku konsesi, pemerintah justru memilih jalan paling mudah dengan menyalahkan kondisi alam, membuat mereka seolah-olah tidak berdaya di hadapan perubahan iklim. Padahal, solusi untuk karhutla sudah jelas terpampang di depan mata.
Selama lebih dari satu dekade, mereka harus berhadapan dengan perusahaan yang mengklaim kepemilikan atas hampir seluruh tanah pulau. Padahal pulau kecil di Kepulauan Seribu ini adalah ruang hidup yang diwariskan turun-temurun.
Melalui aksi Draw the Line Jogja ini, para aktivis iklim menuntut Presiden Prabowo membawa komitmen iklim yang lebih ambisius dalam pidatonya di PBB pada 23 September depan.
Penyelenggara negara harus segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif, memastikan pertumbuhan inklusif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat.
