Bencana banjir bandang dan longsor yang datang nyaris tanpa peringatan di wilayah Sumatera kerap dipahami sebagai musibah alam semata, padahal sesungguhnya ia adalah sinyal keras dari krisis yang lebih dalam: adaptasi yang rapuh akibat mitigasi yang nyaris absen. Sebuah refleksi dari Kota Bandar Lampung.
Hingga kini, sekitar 8,4 juta hektar kawasan hutan telah dikelola. Sampai September 2025, lebih dari 11.000 Surat Keputusan Perhutanan Sosial diterbitkan, dengan sekitar 1,4 juta kepala keluarga menjadi penerima manfaat langsung. Ribuan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) juga tumbuh di berbagai wilayah.
Dunia korporasi saat ini dihadapkan pada pertanyaan yang lebih dalam dan tajam: apakah integrasi prinsip keberlanjutan hanya bertujuan untuk menghindari risiko finansial, ataukah juga untuk menciptakan nilai positif yang nyata bagi kehidupan manusia dan ekosistem?
Sabtu kelabu itu seharusnya menjadi pesta liburan akhir tahun. Namun, di Pancuran 13 Guci, tawa riang wisatawan seketika senyap, berganti gemuruh mencekam dari arah hulu. Dalam hitungan menit, air bah berwarna cokelat pekat bukan hanya membawa air, tapi juga pesan kematian dari Gunung Slamet: alam sudah lelah.
Raja Swamy, profesor antropologi kebencanaan di Universitas Tennessee, hadir dengan sebuah pernyataan yang berani: bencana bukanlah peristiwa acak yang menimpa masyarakat yang rentan, melainkan produk dari sistem ekonomi yang secara aktif mengeksploitasi manusia dan alam.
Bencana besar yang melanda Sumatera beberapa waktu lalu kembali mengingatkan kita pada satu hal yang sering dianggap sepele yaitu ketangguhan listrik.
