Diam-diam sejak 2018, Indonesia mengalami pelemahan tata kelola lingkungan dengan terbitnya Permendagri 7/2018. Sejak saat itu dikhawatirkan telah terbit 1.530 dokumen KLHS "bodong" di Indonesia. Apa dampaknya bagi tata kelola lingkungan di Tanah Air. Akankah dokumen-dokumen ini akan meningkatkan risiko bencana?
Ketika lembaga-lembaga antikorupsi dibongkar, ketika etika pemerintahan diabaikan, ketika individu-individu tanpa kualifikasi menempati posisi kekuasaan tertinggi, dan ketika uang oligarki mengalir bebas ke dalam mesin politik, struktur demokrasi mungkin masih berdiri—tetapi sebagian jiwanya telah tergadai.
Tulisan ini untuk kita semua. Agar bencana yang telah terjadi di Sumatera - dan wilayah-wilayah lain di Indonesia - tak mudah untuk dilupa. Sudah terlalu banyak pembelajaran, seiring waktu berjalan yang dilupakan.
Pilihan untuk merangkul Waste to Energy (WtE) sebagai solusi utama krisis sampah di Tanah Air kemungkinan akan menjadi kesalahan paling mahal dalam sejarah pengelolaan limbah Indonesia. WtE, bukanlah tongkat sihir yang mampu menghapus dosa-dosa konsumsi kita.
Visi keberlanjutan yang telah kita bangun selama beberapa dekade—dengan target-target ambisius dalam SDGs dan Persetujuan Paris—kini terancam runtuh. Bukan lantaran kegagalan teknologi atau ketiadaan sumberdaya, melainkan karena sesuatu yang lebih mendasar: semakin memudarnya perdamaian.
Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki posisi tawar yang luar biasa dalam tata kelola karbon global. Dari Kapuas Hulu sampai Sorong, masyarakat lokal terus dibanjiri janji-janji—baik dari pemerintah, investor, maupun NGO—bahwa menjaga hutan akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Tetapi janji-janji itu tak kunjung datang.
