Tantangan iklim bukan sekadar mengganti satu teknologi dengan teknologi lainnya. Kita perlu bertanya lebih dalam: sistem ekonomi seperti apa yang sedang kita tinggalkan, siapa yang selama ini memperoleh manfaat terbesar, siapa yang menguasai sumber daya dan teknologi, pengetahuan siapa yang diperhitungkan, siapa yang menanggung risiko dan biaya transisi, dan sistem seperti apa yang sebenarnya ingin kita bangun?
Laporan "Positive Tipping Points" terbaru mengajukan satu pertanyaan yang mengubah seluruh cara kita menilai solusi lingkungan. Bukan lagi "apakah solusi ini berhasil?" melainkan "apakah solusi ini mampu memicu perubahan eksponensial yang mendorong dirinya sendiri sehingga menjadi berskala besar?" Pertanyaan ini jauh lebih sulit dijawab.
Ketika jutaan rakyat harus menanggung kerugian akibat krisis iklim dan negara kesulitan menyediakan anggaran pemulihan, tidak masuk akal jika perusahaan-perusahaan yang menikmati keuntungan besar dari ekonomi ekstraktif dibiarkan hanya menikmati keuntungannya. Negara wajib memastikan keuntungan berlebih dari sektor ekstraktif ikut membiayai pemulihan kerusakan lingkungan dan krisis iklim.
With a study confirming that climate change played a role in the Nepal disaster, 350.org said that rich nations, including those sitting on the board of the Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD), have the obligation to ensure the rapid disbursement of funds to help fund recovery and provide justice to victims and survivors in Nepal.
CELIOS merilis laporan terbaru berjudul “Melampaui Batas: Kegagalan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Mengendalikan Ekspansi Industri Ekstraktif di Sulawesi”. Studi ini menemukan bahwa pada 2024 Pulau Sulawesi telah berada dalam kondisi “melampaui batas” daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan skor 4,5 dari 5.
Manusia dengan kecerdasannya telah menciptakan puluhan ribu bahan-bahan kimia baru yang tidak bisa ditemukan di alam. Tidak menjadi solusi, bahan-bahan kimia baru itu justru semakin mencemari lingkungan, merusak kesehatan dan melanggar HAM akibat buruknya tata kelola limbah, sampah, bahan-bahan beracun dan berbahaya.
