Cetak biru global untuk keberlanjutan perusahaan terasa telah usang. Komitmen keberlanjutan diserang dari berbagai penjuru. Namun di tengah kekacauan inilah justru keberlanjutan menjadi lebih relevan - bukannya berkurang - bagi perusahaan.
Pertumbuhan ekonomi global telah mengorbankan keanekaragaman hayati, memicu risiko kritis dan meluas terhadap ekonomi, stabilitas keuangan, dan kesejahteraan manusia. Pilihan bagi bisnis hanya dua: memimpin perubahan transformatif atau berisiko menghadapi kepunahan. Laporan IPBES memaparkan strateginya.
Ketika manusia sudah mengonsumsi 1,8 kali lipat lebih banyak dari yang disediakan bumi, tak ada jalan lain, cepat atau lambat selain "degrowth". Kita bisa memilih secepatnya melakukan itu, dengan terencana; atau terus menundanya hingga dipaksa oleh hukum alam.
Sejak tahun 1970, 73% populasi satwa liar di alam telah hilang. Sementara separuh dari ekonomi dunia, cukup atau sangat bergantung pada layanan atau sumber daya alam. Namun, kondisi tersebut ternyata masih belum membangkitkan kesadaran untuk meningkatkan investasi melindungi alam atau lingkungan.
Diam-diam sejak 2018, Indonesia mengalami pelemahan tata kelola lingkungan dengan terbitnya Permendagri 7/2018. Sejak saat itu dikhawatirkan telah terbit 1.530 dokumen KLHS "bodong" di Indonesia. Apa dampaknya bagi tata kelola lingkungan di Tanah Air. Akankah dokumen-dokumen ini akan meningkatkan risiko bencana?
Kondisi kebangkrutan air atau “water bankruptcy” berbeda dengan kondisi kekurangan air atau “water stress” dan krisis air atau “water crisis" yang selama ini telah sering kita dengar. Apa saja perbedaannya? Seberapa parah dampaknya bagi masyarakat?
