Dari Kompetensi Pemodelan Menuju Intelektual Organik, Pengambilan Keputusan, dan Transformasi Sistemik

Oleh: Farhan Helmy *

Pesan Utama

  1. Memetakan sistem tidak sama dengan mengubahnya. Pemodelan membantu memahami kompleksitas, tetapi transformasi membutuhkan keputusan, keterlibatan kelembagaan, dan tindakan kolektif.
  2. Model tidak terlepas dari asumsi dan relasi kuasa. Penentuan batas sistem, variabel, dan indikator memengaruhi persoalan yang terlihat, siapa yang terwakili, serta pilihan kebijakan yang dipertimbangkan.
  3. Tata kelola harus mampu belajar melampaui siklus politik. Transformasi sistemik membutuhkan kesinambungan kelembagaan, akuntabilitas demokratis, dan kemampuan mempertanyakan asumsi yang mempertahankan persoalan.
  4. Eksternalitas mencerminkan pengalihan beban sosial dan ekologis. Pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan kebijakan perlu dinilai bersama konsekuensinya terhadap masyarakat, kelompok rentan, ekosistem, dan generasi mendatang.
  5. Pemodel dapat memperluas perannya sebagai intelektual yang terlibat dalam perubahan. Melalui dialog kebijakan, pengorganisasian pengetahuan, dan kolaborasi dengan masyarakat, pemodel dapat membantu memperkuat agensi warga tanpa mengambil alih kewenangan pengambilan keputusan.

Kata Kunci. Pemikiran Sistem, Dinamika Sistem, Transformasi Sistemik, Intelektual Organik, Relasi Kuasa, Eksternalitas, Agensi Warga, Tata Kelola Demokratis.

  1. Ketika Kemampuan Memetakan Sistem Belum Cukup

Pada 8 November 2026, saya berkesempatan berdialog dengan komunitas Systems Thinking & System Dynamics (ST&SD) Indonesia dalam sebuah diskusi bertajuk “Terampil Memetakan Sistem, Mampukah Kita Mengubahnya?” Pertanyaan tersebut terdengar sederhana, tetapi menyentuh persoalan mendasar yang selama ini saya hadapi dalam pekerjaan terkait lingkungan, perubahan iklim, tata kelola sumber daya, dan pembangunan inklusif. Kita semakin terampil menggambarkan hubungan sebab-akibat, mengidentifikasi lingkar umpan balik, dan mengembangkan simulasi berbagai skenario. Namun, kemampuan tersebut tidak dengan sendirinya mengubah keputusan, perilaku kelembagaan, ataupun kondisi kehidupan masyarakat.

Dalam pemikiran sistem, kita belajar bahwa persoalan yang tampak sebagai kejadian terpisah sering kali merupakan hasil interaksi berbagai struktur yang bekerja dalam jangka panjang. Kemacetan, sampah, banjir, ketimpangan, atau kebakaran hutan dan lahan tidak cukup dipahami melalui kejadian terakhir yang terlihat. Kita perlu memahami hubungan antarkomponen, keterlambatan respons, insentif, dan mekanisme umpan balik yang menghasilkan pola perilaku tertentu. Di sinilah pemodelan memberikan kontribusi penting: membantu kita bergerak dari gejala menuju struktur, serta dari penjelasan yang terfragmentasi menuju pemahaman yang lebih menyeluruh.

Namun, setiap model dibangun melalui pilihan. Kita menentukan batas sistem, memilih variabel yang dianggap relevan, menetapkan hubungan kausal, dan menyusun asumsi mengenai perilaku aktor maupun institusi. Dalam system dynamics, pembedaan antara variabel endogen dan eksogen membantu memperjelas mekanisme yang dijelaskan di dalam model dan pengaruh yang diperlakukan sebagai masukan dari luar. Pembedaan ini penting secara metodologis, tetapi tidak berarti bahwa faktor yang ditempatkan di luar model benar-benar berada di luar realitas yang sedang kita pelajari.

Kekuasaan politik, struktur kepemilikan, kepentingan ekonomi, norma sosial, dan pengalaman kelompok yang terpinggirkan, misalnya, dapat ditempatkan sebagai faktor eksogen karena tujuan analisis tertentu. Pilihan itu mungkin dapat dibenarkan untuk sebuah model yang terbatas. Persoalan muncul ketika batas analitis tersebut tanpa disadari berubah menjadi batas pembahasan kebijakan. Apa yang tidak dimodelkan kemudian dianggap tidak relevan, padahal mungkin justru menentukan apakah sebuah rekomendasi dapat dilaksanakan.

Gambar 1. Dari Batas Sistem Menuju Arena Pengambilan Keputusan

Gambar 1. menunjukkan kerangka konseptual yang memperlihatkan hubungan antara realitas sistemik, penentuan batas dan asumsi model, serta proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh dinamika kelembagaan, kepentingan politik, dan relasi kuasa. Pemodelan membantu memahami struktur dan perilaku sistem, sementara transformasi memerlukan deliberasi, keputusan, tindakan kolektif, serta pembelajaran melalui umpan balik dari realitas. (Sumber: Farhan Helmy, diadaptasi dari materi presentasi ST&SD Indonesia, 2026, halaman 10).

Karena itu, saya melihat perlunya membedakan kemampuan memetakan sistem dari kemampuan mengubahnya. Model dapat membantu memperjelas konsekuensi pilihan, memperlihatkan kemungkinan efek yang tidak diinginkan, dan mempertemukan pandangan yang berbeda. Akan tetapi, keputusan tetap dibuat oleh manusia dan institusi yang bekerja dalam hubungan kekuasaan, keterbatasan sumber daya, serta proses politik tertentu. Perubahan juga memerlukan pengorganisasian, legitimasi, pembiayaan, pelaksanaan, dan kemampuan belajar dari konsekuensi keputusan.

Pertanyaannya kemudian bergeser. Bukan lagi semata-mata seberapa baik kita mampu membangun model, melainkan bagaimana model tersebut hadir dalam proses sosial dan kelembagaan yang memungkinkan perubahan. Di titik inilah kompetensi teknis bertemu dengan tanggung jawab intelektual.

  1. Tata Kelola, Siklus Politik, dan Relasi Kuasa

Banyak persoalan pembangunan bertahan bukan karena kita sama sekali tidak mengetahui penyebabnya. Kita memiliki peraturan, rencana pembangunan, indikator kinerja, lembaga pengawasan, dan berbagai mekanisme koordinasi. Namun, persoalan yang sama dapat muncul kembali dengan bentuk berbeda. Banjir berulang, fasilitas publik tetap tidak aksesibel, sampah terus menumpuk, dan kebakaran lahan kembali menjadi ancaman. Pengetahuan mengenai persoalan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan kelembagaan untuk mengatasinya.

Dalam sistem yang kompleks, perilaku keseluruhan dapat muncul dari interaksi berbagai komponen, meskipun tidak ada satu aktor yang secara tunggal merancang hasil akhirnya. Fenomena ini sering dibahas melalui konsep emergence. Sebuah institusi mungkin menjalankan tugas sesuai mandatnya, sementara institusi lain melakukan hal yang sama. Namun, apabila mandat, insentif, dan mekanisme koordinasi tidak selaras, hasil kolektifnya dapat bertentangan dengan tujuan pembangunan yang dinyatakan bersama.

Persoalan tersebut menjadi lebih rumit ketika tata kelola dipengaruhi oleh siklus politik. Pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari demokrasi, tetapi perubahan prioritas, penataan organisasi, dan pengalihan anggaran dapat mengganggu kesinambungan program jangka panjang. Sementara itu, pemulihan ekosistem, transformasi energi, perubahan perilaku masyarakat, dan pembangunan kota inklusif sering membutuhkan waktu jauh melampaui satu periode pemerintahan.

Indonesia memiliki pengalaman penting melalui Reformasi 1998 dan proses desentralisasi yang menyusulnya. Perubahan tersebut membuka ruang partisipasi, distribusi kewenangan, dan mekanisme koreksi terhadap kekuasaan yang sebelumnya lebih terkonsentrasi. Namun, desentralisasi juga menghadirkan tantangan baru dalam koordinasi, kapasitas kelembagaan, dan hubungan antara kepentingan lokal dengan tujuan pembangunan yang lebih luas. Karena itu, persoalannya bukan mengembalikan konsentrasi kekuasaan demi efisiensi, melainkan memperkuat kemampuan demokrasi untuk menghasilkan pembelajaran dan kesinambungan.

Dalam literatur pembelajaran organisasi, Argyris dan Schön membedakan single-loop learning dari double-loop learning. Yang pertama berkaitan dengan perbaikan tindakan dalam kerangka tujuan dan asumsi yang relatif tetap. Yang kedua mempertanyakan apakah tujuan, norma, dan asumsi yang mendasari tindakan tersebut masih tepat. Perbedaan ini relevan untuk tata kelola. Kita dapat terus memperbaiki prosedur pengangkutan sampah, misalnya, tanpa mempertanyakan sistem produksi-konsumsi dan insentif yang menyebabkan timbulan sampah terus meningkat.

Hal yang sama berlaku dalam pemodelan. Sebuah model dapat membantu mengoptimalkan kinerja suatu kebijakan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, siapa yang menetapkan tujuan tersebut? Siapa yang menentukan indikator keberhasilan? Kepentingan siapa yang memperoleh prioritas, dan siapa yang harus menanggung konsekuensinya? Pertanyaan semacam ini tidak selalu dapat dijawab melalui penyempurnaan parameter atau penambahan variabel. Ia membutuhkan deliberasi politik, etika, dan keterlibatan masyarakat.

Relasi kuasa juga tidak selalu bekerja melalui larangan atau keputusan yang terlihat. Ia dapat hadir dalam cara persoalan didefinisikan, data dikumpulkan, anggaran dialokasikan, dan kelompok tertentu diundang atau tidak diundang ke dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, mempertanyakan dan menata ulang relasi kuasa bukan berarti menolak institusi. Justru sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat legitimasi, akuntabilitas, dan kemampuan institusi untuk belajar.

“Kita tidak perlu memilih antara demokrasi dan kesinambungan transformasi sistemik. Tantangannya justru membangun demokrasi yang mampu belajar dalam jangka panjang, tanpa kehilangan kemampuan warga untuk mengoreksi kekuasaan dalam jangka pendek. Reformasi Indonesia 1998 telah membuka ruang tersebut. Tugas kita bukan memutarnya kembali, melainkan memperdalamnya.”

  1. Realitas Dunia Fana: Antara Determinisme dan Transformasi

Dalam dialog ST&SD, muncul refleksi mengenai dunia yang fana: dunia yang terus berubah, tidak pernah sepenuhnya stabil, dan tidak pernah selesai. Saya memandang refleksi ini penting karena mengingatkan kita pada keterbatasan pengetahuan, kemampuan intervensi, dan bahkan daya tahan institusi yang kita bangun. Namun, kefanaan tidak harus dipahami sebagai kepasrahan terhadap keadaan. Justru di dalam perubahan dan ketidakpastian terdapat ruang untuk belajar serta memperbaiki arah tindakan.

Sistem alam memberikan banyak ilustrasi mengenai keterhubungan tersebut. Air menguap, mengalami kondensasi, turun sebagai hujan, mengalir melalui permukaan dan bawah tanah, lalu kembali menjadi bagian dari siklus hidrologi. Akan tetapi, siklus ini tidak berlangsung dalam ruang yang terpisah dari aktivitas manusia. Perubahan tutupan lahan, urbanisasi, ekstraksi air tanah, pembangunan infrastruktur, dan perubahan iklim memengaruhi bagaimana air bergerak, tersimpan, serta menimbulkan manfaat atau risiko bagi masyarakat.

Kita dapat memodelkan sebagian hubungan tersebut, tetapi tidak berarti seluruh konsekuensinya dapat diprediksi dengan kepastian penuh. Sistem kompleks memiliki keterlambatan, ambang perubahan, interaksi lintas skala, dan respons yang dapat berbeda menurut kondisi awal. Dalam konteks ini, model sebaiknya membantu kita memahami kemungkinan, ketidakpastian, dan pilihan tindakan, bukan memberikan ilusi bahwa masa depan sepenuhnya dapat dikendalikan.

Konsep reinforcing feedback loops dan balancing feedback loops membantu menjelaskan dinamika tersebut. Lingkar penguatan dapat memperbesar perubahan, sedangkan lingkar penyeimbang dapat menahan atau mengarahkannya menuju kondisi tertentu. Keduanya bukan kategori moral. Lingkar penguatan tidak selalu buruk, sebagaimana lingkar penyeimbang tidak selalu baik. Pertumbuhan kepercayaan dan kerja sama dapat diperkuat melalui interaksi positif, sementara mekanisme yang mempertahankan ketimpangan juga dapat bekerja melalui umpan balik yang stabil.

Kita juga perlu membedakan umpan balik dalam struktur sistem dari pembelajaran manusia dan kelembagaan. Sebuah sistem dapat menghasilkan respons terhadap perubahan tanpa aktor di dalamnya mempertanyakan asumsi yang mereka gunakan. Pembelajaran yang lebih mendalam memerlukan kemampuan reflektif, keterbukaan terhadap kritik, dan kesediaan untuk mengubah aturan maupun hubungan yang telah dianggap wajar.

Di sinilah saya melihat relevansi gagasan mengenai sumber daya bersama atau the commons. Elinor Ostrom (1990) menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya bersama tidak selalu harus dipahami melalui pilihan biner antara kontrol negara dan privatisasi. Dalam kondisi tertentu, komunitas dapat membangun aturan, pemantauan, mekanisme penyelesaian konflik, dan tata kelola kolektif. Pengalaman tersebut tidak menawarkan satu resep universal, tetapi memperlihatkan bahwa manusia memiliki kapasitas kelembagaan untuk membentuk respons terhadap persoalan bersama.

Pemikiran sistem membantu kita memahami keterhubungan dan keterbatasan. Namun, pilihan untuk membangun solidaritas, mempertanyakan ketidakadilan, serta mengubah aturan tetap merupakan tindakan sosial dan politik. Kita tidak dapat menyerahkan keputusan tersebut kepada model, sekalipun model mampu menghasilkan simulasi yang semakin canggih.

Dunia yang tidak pernah selesai bukan berarti dunia yang tidak dapat diperbaiki.

Dunia mungkin tidak pernah selesai. Namun, selama manusia masih mampu belajar, membangun solidaritas, mempertanyakan dan menata ulang relasi kuasa, serta mengembangkan prinsip bersama dalam mengelola kehidupan dan sumber daya bersama (the commons), masa depan tidak sepenuhnya ditentukan oleh dinamika masa lalu. Masa depan juga tidak seharusnya diserahkan kepada gagasan, asumsi, atau model yang tidak pernah diuji dalam realitas.

  1. Eksternalitas dan Pengalihan Beban

Salah satu persoalan yang terus menarik perhatian saya adalah bagaimana biaya sosial dan ekologis dapat dianggap berada di luar perhitungan keberhasilan ekonomi. Kita merayakan pertumbuhan, investasi, produktivitas, dan peningkatan output, tetapi tidak selalu menghitung secara memadai kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, hilangnya akses, atau beban yang dipindahkan kepada masyarakat lain. Dalam ekonomi, dampak semacam ini berkaitan dengan konsep eksternalitas.

Istilah eksternalitas dapat menimbulkan kesan bahwa dampak tersebut benar-benar berada di luar sistem. Padahal, dari perspektif kehidupan sosial dan ekologis, biaya itu tidak pernah menghilang. Ketika polusi udara tidak tercermin dalam harga suatu produk, masyarakat tetap menghirup udara yang tercemar. Ketika pembangunan mengabaikan aksesibilitas, penyandang disabilitas tetap menanggung tambahan waktu, biaya, dan hilangnya kesempatan. Ketika hutan dan gambut rusak, konsekuensinya dapat meluas melalui kebakaran, emisi, gangguan kesehatan, dan hilangnya fungsi ekologis.

Karena itu, saya menggunakan gagasan Dirty GDP sebagai kritik terhadap pembacaan pertumbuhan ekonomi yang tidak cukup memperhitungkan biaya sosial dan ekologis. Istilah ini bukan pengganti langsung bagi indikator resmi produk domestik bruto, melainkan pengingat bahwa peningkatan nilai produksi tidak otomatis berarti peningkatan kesejahteraan yang merata atau keberlanjutan ekologis.

Persoalan eksternalitas juga berkaitan dengan distribusi kekuasaan. Pelaku yang memperoleh manfaat dari suatu kegiatan ekonomi belum tentu merupakan pihak yang menanggung biaya terbesarnya. Manfaat dapat terkonsentrasi pada perusahaan, pemilik aset, atau kelompok tertentu, sementara biaya kesehatan, kerusakan lingkungan, dan hilangnya kesempatan ekonomi ditanggung masyarakat lokal. Beban tersebut bahkan dapat berpindah kepada generasi mendatang yang tidak memiliki kesempatan untuk ikut menentukan keputusan hari ini.

Dalam konteks ini, pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) membantu memperluas pertanyaan mengenai siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko. Kelompok masyarakat tidak memiliki kemampuan yang sama untuk menghindari dampak, mengakses layanan, atau memengaruhi keputusan. Perbedaan tersebut perlu menjadi bagian dari analisis, bukan sekadar tambahan setelah kebijakan dirumuskan.

Ekonomi sirkular memberikan contoh lain. Apabila pendekatan ini hanya diterjemahkan menjadi kegiatan daur ulang, kita berisiko mengabaikan desain produk, pola konsumsi, umur pakai barang, perbaikan, penggunaan kembali, serta hubungan antara produsen dan konsumen. Transformasi yang lebih mendasar menuntut perubahan sepanjang rantai nilai. Dalam proses tersebut, kontribusi pekerja informal juga perlu diakui. Informalitas tidak dapat begitu saja disamakan dengan ilegalitas, karena banyak kegiatan ekonomi informal justru menopang pengumpulan, pemilahan, dan pemulihan material.

Bagi pemodel, persoalan ini mengandung konsekuensi metodologis. Model yang hanya mengukur biaya investasi dan hasil produksi dapat menghasilkan kesimpulan berbeda dari model yang juga memperhitungkan kesehatan, aksesibilitas, kualitas lingkungan, distribusi pendapatan, dan dampak jangka panjang. Tidak ada model yang mampu memasukkan seluruh dimensi realitas. Namun, pilihan mengenai apa yang dimasukkan dan dikeluarkan perlu dinyatakan secara terbuka agar dapat diperdebatkan.

Dengan demikian, eksternalitas bukan hanya persoalan teknis mengenai kegagalan pasar atau instrumen koreksi ekonomi. Ia juga menyangkut bagaimana masyarakat menentukan nilai, membagi tanggung jawab, dan mengatur hubungan antara kepentingan privat dengan kepentingan bersama.

  1. Tiga Realitas, Satu Tantangan Sistemik

Untuk memperjelas hubungan antara pemodelan dan perubahan, saya ingin mengangkat tiga persoalan yang dekat dengan pekerjaan dan pengalaman saya: aksesibilitas, sampah perkotaan, serta kebakaran hutan dan lahan. Ketiganya berbeda dalam skala, aktor, dan mekanisme. Namun, ketiganya memperlihatkan bagaimana pengetahuan teknis dapat tersedia sementara persoalan mendasarnya tetap bertahan.

5.1 Aksesibilitas: Ketika Standar Belum Menghasilkan Inklusi

Sebagai pengguna kursi roda, saya sering menggunakan ilustrasi hambatan setinggi 1,5 sentimeter. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan ketinggian yang tampak kecil dapat menentukan apakah seseorang dapat memasuki bangunan, menggunakan fasilitas, atau bergerak secara mandiri. Angka ini mengingatkan saya pada ambang pemanasan global 1,5°C yang menjadi perhatian dalam kebijakan iklim. Keduanya tentu bukan besaran yang dapat dibandingkan secara ilmiah, tetapi keduanya membantu memperlihatkan bagaimana perubahan yang terlihat kecil dalam satu ukuran dapat memiliki konsekuensi besar dalam realitas.

Indonesia telah memiliki UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan berbagai ketentuan mengenai aksesibilitas. Namun, keberadaan standar tidak otomatis menjamin pengalaman ruang yang inklusif. Sebuah fasilitas dapat dinyatakan memenuhi persyaratan tertentu, sementara rangkaian perjalanan pengguna, dari trotoar, penyeberangan, pintu masuk, lift, hingga layanan di dalam bangunan, masih terputus oleh hambatan yang tidak dipertimbangkan secara menyeluruh.

Masalahnya tidak selalu terletak pada satu kesalahan desain. Ia dapat muncul dari hubungan antara perencanaan, pengadaan, pembiayaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, pemeliharaan, dan mekanisme pengaduan. Setiap aktor mungkin bekerja berdasarkan indikator kinerjanya sendiri, tetapi hasil keseluruhan belum tentu menjamin aksesibilitas yang benar-benar dapat digunakan.

Dalam perspektif sistem, biaya eksklusi juga perlu diperhitungkan. Ketika fasilitas tidak aksesibel, tambahan biaya transportasi, kebutuhan pendampingan, waktu yang hilang, dan kesempatan pendidikan atau pekerjaan yang terhambat sering dialihkan kepada individu serta keluarganya. Kerugian ini tidak selalu muncul dalam laporan keberhasilan pembangunan infrastruktur.

Pemodelan dapat membantu memperjelas keterhubungan tersebut. Namun, pengujian terhadap realitas membutuhkan keterlibatan penyandang disabilitas sebagai pengguna, pengamat, dan pihak yang memiliki hak untuk memengaruhi keputusan. Standar teknis tetap penting, tetapi keberhasilannya harus dinilai melalui pengalaman dan hasil yang nyata.

5.2 Sampah Perkotaan: Ketika Insentif Mempertahankan Masalah

Persoalan sampah perkotaan memperlihatkan hubungan yang rumit antara pola konsumsi, produksi, pembiayaan pelayanan, tata kelola, dan perilaku masyarakat. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024 yang digunakan dalam pembahasan ini mencatat sekitar 34,2 juta ton timbulan sampah dari 317 kabupaten/kota pelapor, dengan sekitar 40,3 persen belum terkelola. Angka tersebut harus dibaca berdasarkan cakupan pelaporan, bukan diperlakukan sebagai jumlah keseluruhan timbulan sampah nasional.

Kita sering memusatkan perhatian pada kebutuhan armada pengangkut, tempat pemrosesan, atau teknologi pengolahan. Semua itu penting, tetapi persoalan sampah tidak dimulai ketika material memasuki tempat pembuangan. Ia dimulai jauh sebelumnya, melalui desain produk, sistem distribusi, pilihan konsumsi, penggunaan kemasan, dan kemampuan masyarakat melakukan pengurangan serta pemilahan.

Insentif ekonomi dapat memperumit keadaan. Apabila kontrak atau mekanisme pembayaran tertentu lebih menghargai volume sampah yang diangkut atau diproses, sementara pengurangan timbulan tidak memperoleh penghargaan sebanding, sistem berpotensi mempertahankan ketergantungan terhadap volume sampah yang tinggi. Ini bukan berarti seluruh kontrak pengelolaan sampah memiliki kelemahan tersebut. Risiko itu bergantung pada desain pembiayaan, indikator kinerja, dan mekanisme pengawasannya.

Pendekatan ekonomi sirkular membutuhkan hubungan yang lebih kuat antara produsen, pemerintah, pelaku usaha, pekerja informal, dan masyarakat. Tanggung jawab produsen yang diperluas atau extended producer responsibility (EPR) menjadi salah satu instrumen yang dapat menggeser sebagian tanggung jawab pengelolaan material ke tahap desain dan produksi. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada implementasi, pengawasan, dan distribusi manfaat.

Pembiayaan berbasis karbon juga dapat dipertimbangkan untuk kegiatan tertentu apabila terdapat pengurangan emisi yang memenuhi persyaratan metodologis. Namun, klaim manfaat iklim harus didukung pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, insentif finansial baru berisiko menambah kompleksitas tanpa memperbaiki persoalan mendasar.

Dalam kasus sampah, pemodelan aliran material, dinamika insentif, dan skenario kebijakan dapat membantu memperlihatkan konsekuensi pilihan. Akan tetapi, perubahan nyata tetap membutuhkan keputusan mengenai desain layanan, tanggung jawab produsen, pembiayaan, perilaku konsumsi, serta perlindungan pelaku ekonomi yang selama ini bekerja di dalam rantai pengelolaan sampah.

5.3 Karhutla: Ketika Pertumbuhan Ekonomi, Kekuasaan, dan Tata Kelola Menyembunyikan Biayanya

Kebakaran hutan dan lahan merupakan contoh yang sangat jelas mengenai persoalan sistemik yang terus berulang. Indonesia mengalami kebakaran besar pada 1997–1998 dan 2015, dengan dampak luas terhadap kesehatan, kegiatan ekonomi, ekosistem, dan hubungan lintas batas. Bank Dunia memperkirakan kerugian ekonomi akibat kebakaran 2015 mencapai sekitar US$16,1 miliar, atau sekitar 1,9 persen PDB Indonesia pada tahun tersebut.

Selama beberapa dekade, kemampuan pemantauan kebakaran berkembang melalui citra satelit, pengamatan titik panas, informasi cuaca, dan analisis spasial. Kini, GeoAI membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan berbagai sumber data dan mengidentifikasi pola risiko dengan lebih cepat. Namun, peningkatan kemampuan mendeteksi kebakaran tidak otomatis menghilangkan mekanisme yang menyebabkan kebakaran terus terjadi.

Persoalan karhutla berkaitan dengan penggunaan dan penguasaan lahan, kondisi hidrologis gambut, insentif ekonomi, praktik pengelolaan, kapasitas pengawasan, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat. Kebakaran juga menghasilkan biaya yang tidak berhenti pada lokasi kejadian. Kabut asap dapat melintasi batas administratif dan negara, sementara kerusakan gambut memiliki konsekuensi ekologis yang berlangsung jauh lebih lama daripada musim kebakaran.

Perkembangan penegakan hukum pada 2026 menunjukkan bahwa persoalan ini tetap menjadi perhatian. Laporan mengenai penyelidikan dan penetapan tersangka perlu dibedakan secara tegas dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian pula, persoalan integritas pengadaan atau pembiayaan dalam lembaga penanggulangan bencana tidak boleh langsung dianggap sebagai penyebab kebakaran tanpa bukti hubungan sebab-akibat yang memadai.

Kerja sama regional, termasuk melalui kerangka ASEAN mengenai pencemaran asap lintas batas, menunjukkan bahwa konsekuensi karhutla tidak dapat dikelola oleh satu wilayah atau institusi saja. Namun, kerja sama internasional juga tidak menggantikan kebutuhan untuk memperbaiki tata kelola lahan, melindungi ekosistem gambut, memperkuat pengawasan, dan mengakui pengetahuan masyarakat lokal serta masyarakat adat.

Dalam persoalan ini, model dapat membantu menghubungkan kondisi biofisik, perubahan penggunaan lahan, risiko kebakaran, emisi, dan kerugian ekonomi. Namun, apabila insentif yang mendorong degradasi ekosistem tetap dipertahankan, kemampuan prediksi yang semakin baik belum tentu menghasilkan perubahan yang sebanding.

Ketiga kasus tersebut memperlihatkan satu pelajaran bersama. Persoalan sistemik tidak selalu bertahan karena kita kekurangan pengetahuan. Ia juga dapat bertahan karena hubungan kelembagaan, insentif, dan distribusi kekuasaan yang memungkinkan biaya dialihkan serta tanggung jawab terfragmentasi. Pemodelan membantu kita melihat hubungan tersebut, tetapi keputusan dan tindakan kolektif diperlukan untuk mengubahnya.

  1. Dari Pemodelan Menuju Keputusan dan Agensi Warga

Jika kita menerima bahwa pemodelan tidak secara otomatis menghasilkan transformasi, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membangun hubungan yang lebih kuat antara pengetahuan dan tindakan. Menurut saya, salah satu langkah penting adalah membedakan outputs, outcomes, dan dampak sistemik. Sebuah model, laporan, pelatihan, atau lokakarya merupakan keluaran yang dapat didokumentasikan. Perubahan pemahaman, praktik pengambilan keputusan, atau perilaku kelembagaan merupakan hasil yang perlu diamati. Sementara itu, perubahan sistemik menuntut bukti mengenai pergeseran struktur, hubungan, atau pola perilaku yang lebih mendasar.

Pembedaan ini penting agar kita tidak menyamakan banyaknya kegiatan dengan besarnya dampak. Sebuah dialog yang berhasil mempertemukan peserta dari berbagai latar belakang merupakan pencapaian yang berharga. Namun, keberhasilan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa kebijakan telah berubah atau kondisi masyarakat telah membaik. Klaim dampak membutuhkan pengamatan, evaluasi, dan pembelajaran yang berkelanjutan.

Dalam pekerjaan saya sebagai En-ROADS Climate Ambassador, saya menggunakan simulator En-ROADS yang dikembangkan Climate Interactive bersama mitranya untuk membantu peserta mendiskusikan berbagai pilihan kebijakan iklim. Simulasi memungkinkan peserta melihat bagaimana kombinasi kebijakan energi, elektrifikasi, efisiensi, harga karbon, dan penggunaan lahan dapat memengaruhi lintasan iklim global berdasarkan asumsi model. Namun, hasil simulasi bukanlah keputusan kebijakan, dan kelayakan penerapannya tetap memerlukan analisis ekonomi, sosial, politik, ekologis, dan kelembagaan yang sesuai dengan konteks.

Pengalaman dialog di Bandung, termasuk keterlibatan anak muda dan penyandang disabilitas, memperlihatkan potensi pemodelan sebagai medium percakapan yang menghubungkan persoalan global dengan pengalaman lokal. Peserta dapat mendiskusikan hubungan antara perubahan iklim, kualitas lingkungan, aksesibilitas, dan pilihan pembangunan. Saya melihatnya sebagai contoh literasi iklim yang melibatkan masyarakat, bukan sebagai bukti terukur bahwa sebuah kebijakan telah berubah.

Dalam konteks ini, saya juga tertarik pada pemikiran Antonio Gramsci mengenai organic intellectual. Gagasan tersebut mengajak kita melihat hubungan antara pengetahuan, kelompok sosial, organisasi, dan pembentukan perubahan. Tentu saja, konsep Gramsci memiliki konteks historis dan politik yang tidak dapat begitu saja dipindahkan ke setiap profesi teknis. Tidak semua pemodel adalah intelektual organik, dan tidak setiap pemodel harus menjadi aktivis.

Namun, konsep tersebut membuka pertanyaan yang relevan: apakah seorang pemodel hanya bertanggung jawab menghasilkan pengetahuan, atau juga dapat mengambil bagian dalam proses sosial yang membuat pengetahuan tersebut dipahami, diperdebatkan, dan digunakan secara bertanggung jawab? Bagi saya, perluasan peran ini tidak berarti menggantikan kewenangan pemerintah, lembaga demokratis, atau masyarakat. Justru perannya adalah membantu memperjelas pilihan, mengungkap asumsi, dan memperkuat kapasitas para pihak untuk mengambil keputusan.

Di sinilah peran community organizers menjadi penting. Mereka bekerja pada pertemuan antara pengalaman sehari-hari, pengetahuan lokal, kepentingan masyarakat, dan proses kelembagaan. Pengorganisasian komunitas bukan sekadar menyampaikan informasi kepada warga, melainkan juga membangun kemampuan untuk merumuskan persoalan, menyampaikan kepentingan, bernegosiasi, dan melakukan tindakan bersama.

Melalui DILANS Indonesia dan ASCODI Lab, kami sedang mengembangkan pendekatan Inclusive District Platform (IDP) dengan wilayah awal di Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Semarang Tengah, dan Kemantren Jetis. Pendekatan ini menghubungkan empat saluran kerja: literasi, advokasi, dan bantuan teknis; laboratorium hidup; filantropi serta pembiayaan sosial; dan pertukaran pengetahuan. Tujuannya adalah membangun ruang kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan pelaku ekonomi untuk memahami serta menangani persoalan inklusi dan keberlanjutan pada skala wilayah.

Pendekatan tersebut masih memerlukan pengujian, pengembangan kapasitas, dan evaluasi. Saya tidak menempatkannya sebagai model keberhasilan yang telah terbukti, melainkan sebagai upaya membangun hubungan antara pengetahuan, keputusan, dan praktik lapangan. Teknologi seperti pemodelan sistem, analitik spasial, GeoAI, dan kecerdasan buatan berbasis komunitas dapat mendukung proses tersebut apabila digunakan dengan tata kelola data yang bertanggung jawab dan penghormatan terhadap pengetahuan masyarakat.

Gambar 2. Dari Pemodelan Menuju Pengambilan Keputusan dan Hasil Nyata

Gambar 2 menunjukkan kerangka yang menghubungkan pemodelan, dialog dan deliberasi, pengambilan keputusan, implementasi, serta hasil dan dampak sistemik. Hubungan tersebut tidak selalu linear karena dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, distribusi sumber daya, relasi kuasa, dan agensi warga. Evaluasi serta pembelajaran berkelanjutan memungkinkan hasil implementasi digunakan untuk menguji dan memperbaiki asumsi maupun pilihan kebijakan. (Sumber: Farhan Helmy (2026), diadaptasi dari materi presentasi ST&SD Indonesia, halaman 17).

Pada akhirnya, hubungan antara model dan perubahan bukanlah jalur linear yang sederhana. Keputusan dapat ditunda, diperdebatkan, atau diubah. Implementasi dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diperkirakan. Masyarakat dapat menerima, menolak, atau mengusulkan pendekatan lain. Karena itu, proses pembelajaran perlu berlangsung dua arah: model membantu membaca realitas, sementara realitas terus menguji model dan asumsi yang digunakan.

Laboratorium hidup bukan sekadar tempat menguji model terhadap realitas, tetapi juga tempat menguji apakah pengetahuan yang kita bangun mampu membantu masyarakat mengubah realitas tersebut.

  1. Memperluas Peran Pemodel

Perkembangan pemodelan, analitik data, kecerdasan buatan, dan teknologi geospasial memperluas kemampuan kita untuk memahami persoalan kompleks. Namun, semakin canggih perangkat yang digunakan, semakin penting pula pertanyaan mengenai tujuan, asumsi, kepemilikan pengetahuan, dan distribusi manfaatnya. Kemampuan teknis tidak dengan sendirinya menjamin bahwa pengetahuan akan digunakan untuk kepentingan publik, sebagaimana ketersediaan data tidak otomatis menghasilkan keputusan yang adil.

Saya tidak melihat perluasan peran pemodel sebagai tuntutan agar setiap peneliti atau praktisi meninggalkan independensi ilmiahnya dan menjadi aktivis. Ada kontribusi penting dari mereka yang berfokus pada pengembangan teori, metode, perangkat lunak, pengujian model, dan pendidikan. Namun, kita juga membutuhkan orang-orang yang bersedia bekerja pada pertemuan antara pengetahuan teknis, institusi, dan kehidupan masyarakat. Peran-peran tersebut dapat saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

Dalam konteks Indonesia, saya melihat peluang untuk mengembangkan percakapan yang lebih luas melalui gagasan Mapping Systems Indonesia. Ini masih merupakan kemungkinan kolaborasi, bukan sebuah jaringan yang telah terbentuk. Gagasannya adalah mempertemukan komunitas pemodel, peneliti, perguruan tinggi, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk saling belajar mengenai bagaimana pemetaan serta pemodelan sistem dapat digunakan dalam persoalan nyata.

Kolaborasi semacam ini tidak harus dimulai dengan membangun institusi baru atau platform teknologi yang besar. Ia dapat tumbuh melalui pertukaran studi kasus, pengujian model secara terbuka, dialog lintas disiplin, dan kerja bersama pada persoalan yang relevan bagi masyarakat. Yang lebih penting daripada keseragaman metode adalah kesediaan untuk menjelaskan asumsi, mendengarkan kritik, serta membedakan temuan analitis dari pilihan normatif dan keputusan politik.

Teknologi baru, termasuk GeoAI, small language models (SLM), analitik spasial, dan infrastruktur komputasi yang semakin terjangkau, membuka kemungkinan pengembangan kapasitas pengetahuan yang lebih dekat dengan komunitas. Namun, teknologi juga dapat memperkuat konsentrasi kendali apabila data, perangkat, dan kemampuan analisis hanya dimiliki oleh sedikit aktor. Karena itu, pengembangan teknologi perlu disertai tata kelola data, perlindungan hak, akses yang adil, serta pengakuan terhadap pengetahuan dan pengalaman masyarakat.

Bagi saya, salah satu tantangan terpenting adalah bagaimana menjadikan pemodelan bagian dari proses pembelajaran sosial yang tidak berhenti pada presentasi hasil. Model perlu dapat dipertanyakan oleh mereka yang terdampak oleh keputusan. Asumsi perlu dapat diuji terhadap pengalaman lapangan. Pilihan kebijakan perlu dapat dibandingkan bukan hanya berdasarkan efisiensi, tetapi juga berdasarkan distribusi manfaat, risiko, dan konsekuensi jangka panjangnya.

Perluasan peran pemodel dengan demikian bukan soal menambahkan kewajiban moral yang sama kepada semua orang. Ia merupakan undangan untuk mempertimbangkan di mana pengetahuan yang kita bangun berada dalam hubungan antara kekuasaan, institusi, dan masyarakat. Sebagian akan berkontribusi melalui pengembangan metodologi. Sebagian melalui pendidikan, penelitian, dialog kebijakan, atau kerja bersama komunitas. Yang perlu dijaga adalah integritas analitis, keterbukaan terhadap koreksi, dan penghormatan terhadap agensi pihak-pihak yang menjalani konsekuensi keputusan.

Jangan berhenti pada kemampuan memetakan sistem. Hadirlah dalam proses yang mengubahnya. Bangun pengetahuan bersama, perkuat agensi warga, dan jadikan pemodelan sebagai bagian dari transformasi sosial-ekologis yang nyata.

Kita bukan pengamat yang berdiri di luar sistem. Kita adalah bagian dari realitas yang sedang kita petakan, sekaligus turut membentuk dinamika dan kemungkinan perubahannya.

Dan mungkin, justru karena dunia tidak pernah selesai, tanggung jawab untuk terus belajar dan mengubahnya tidak pernah berakhir.

Referensi Data, Kebijakan, dan Bacaan

  1. World Health Organization (WHO). (2023). Disability. Informasi dan publikasi mengenai disabilitas global.
  2. Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025. Rujukan demografi.
  3. Kementerian Lingkungan Hidup. (2024). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Data pelaporan pengelolaan sampah.
  4. World Bank. (2016). The Cost of Fire: An Economic Analysis of Indonesia’s 2015 Fire Crisis.
  5. Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
  6. Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  7. Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya.
  8. ASEAN. (2002). ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.
  9. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (30 Oktober 2026). Informasi penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan.
  10. Kepolisian Negara Republik Indonesia. (1 November 2026). Informasi penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan.
  11. National Environment Agency, Singapore. (23 Oktober 2026). Informasi terkait pencemaran asap lintas batas dan penegakan hukum.
  12. Ministry of Sustainability and the Environment, Singapore. (4 November 2026). Informasi mengenai tata kelola pencemaran asap lintas batas.
  13. ANTARA. (28 Oktober 2026). Pemberitaan mengenai perkara dugaan korupsi pengadaan di BNPB.
  14. Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers.
  15. Sterman, J. D. (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Irwin/McGraw-Hill.
  16. Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Addison-Wesley.
  17. Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.
  18. Ellen MacArthur Foundation. Circular Economy – materi konseptual mengenai prinsip ekonomi sirkular.

Tentang Penulis

* Farhan Helmy adalah Pendiri dan Presiden DILANS Indonesia serta Pendiri dan CEO Advanced Systems Computing, Design and Innovation (ASCODI) Lab. Ia bekerja pada persimpangan pemikiran sistem, pemodelan, tata kelola lingkungan, krisis iklim, GEDSI, dan transformasi sosial-ekologis. Melalui riset, dialog kebijakan, dan kolaborasi berbasis komunitas, ia mengembangkan pendekatan yang menghubungkan pengetahuan, relasi kuasa, dan agensi warga untuk membangun masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#SystemsThinking #SystemDynamics #SystemicTransformation #OrganicIntellectual #ClimateJustice #GEDSI #CommunityOrganizing #ProgressiveInsights

.