Sebuah Resensi atas The New Global Possible Karya Anis Dasgupta (2025)

Oleh: Jalal

Saya benar-benar merasakan kejanggalan ketika membaca sebuah buku tentang harapan di saat dunia seperti tengah bergerak ke arah yang berlawanan. Ketika The New Global Possible: Rebuilding Optimism in the Age of Climate Crisis terbit pada September 2025 lalu, Amerika Serikat baru saja mundur lagi dari Perjanjian Paris, perang dagang global menggerus kepercayaan antarnegara, dan emisi karbon dunia belum juga mencapai puncaknya. Dalam konteks inilah Ani Dasgupta, Presiden dan CEO World Resources Institute, mengajukan tesis yang boleh jadi terdengar naif: bahwa kita belum kalah, bahwa perubahan besar itu mungkin, dan bahwa yang paling kita butuhkan bukanlah teknologi baru melainkan cara baru untuk menggerakkan semua yang sudah kita miliki.

Dasgupta bukanlah pemimpi yang tak menjejak tanah. Ia arsitek yang tumbuh di Delhi—kota yang tak pernah membiarkan siapa pun melupakan ketimpangan—lalu menghabiskan dua dekade di Bank Dunia, merasakan langsung bagaimana kebijakan besar bisa runtuh di hadapan kenyataan lapangan. Ia hadir langsung dalam rekonstruksi Aceh pascatsunami 2004, terlibat dalam negosiasi iklim global, dan memimpin transformasi ratusan kota di seluruh dunia. Buku ini adalah distilasi dari semua pengalaman itu, ditambah lebih dari seratus wawancara dengan tokoh-tokoh kunci pergerakan iklim global. Hasilnya: sebuah memoar sekaligus manifesto yang ditulis dengan kejernihan seorang praktisi dan kepedihan seseorang yang tahu betapa jauh jarak antara janji dan kenyataan.

Dari Aceh ke Paris

Pelajaran paling awal dalam buku ini datang bukan dari ruang sidang PBB, melainkan dari sebuah rumah sewaan berlantai satu di Banda Aceh. Setelah tsunami dahsyat 26 Desember 2004 menghancurkan lebih dari dua ratus ribu nyawa dan meratakan sebagian besar kota itu, Dasgupta terbang ke sana bukan membawa bantuan kemanusiaan lalu pulang. Ia menyewa rumah karena ia tahu bahwa rekonstruksi berskala besar membutuhkan kehadiran jangka panjang, bukan kunjungan singkat. Rumah itu kemudian menjadi tempat pertemuan harian pukul tujuh pagi bagi lima puluh lebih perwakilan dari berbagai lembaga—pemerintah, LSM, lembaga donor, organisasi internasional—yang bekerja bersama tanpa hierarkhi formal, tanpa otoritas tunggal, namun dengan tujuan yang sama dan kepercayaan yang dibangun hari demi hari.

Dari pengalaman Aceh itulah Dasgupta merumuskan tiga prinsip yang kemudian menopang seluruh argumen buku ini. Pertama, mengorkestrasikan perubahan besar adalah mungkin tetapi hanya jika dilakukan lintas organisasi, dengan kepercayaan sebagai infrastruktur paling mendasar. Kedua, pengetahuan lokal sering kali lebih reliabel dari desain pakar yang datang dari jauh.  Keluarga-keluarga yang ikut membangun kembali rumah mereka sendiri mendapatkan hunian yang lebih sesuai kebutuhan dan lebih tahan lama dibanding yang dibangunkan untuk mereka. Ketiga, kepemimpinan moral, yaitu kemampuan membawa banyak pihak yang tak saling melapor untuk bergerak ke arah yang sama, jauh melampaui kepemimpinan formal yang hanya bertumpu pada jabatan dan kewenangan.

Dari situ, Dasgupta membangun argumen sentral pada buku ini: dunia sudah terlalu lama terobsesi pada apa yang harus dicapai, yaitu target kenaikan suhu, teknologi terbarukan, dan komitmen NDC sambil mengabaikan bagaimana cara mencapainya. Ia menyebut kesenjangan ini implementation gap: jika semua janji yang sudah dibuat oleh negara, kota, dan perusahaan benar-benar dijalankan, dunia bisa membatasi pemanasan global hingga 1,7 derajat Celsius.  Ini ‘hanya’ 0,2 derajat di atas target 1,5 derajat Paris. Selisih 0,9 derajat antara projeksi saat ini (2,6°C) dan komitmen yang sudah ada (1,7°C) bukanlah soal kurangnya niat, melainkan soal gagalnya orkestra implementasi. Ini berarti bahwa majoritas jalan menuju dunia yang lebih aman sudah terbuka, jika saja kita mampu menjalankan apa yang sudah kita sepakati.

Mendaki Enam Gunung

Buku ini dibagi dalam enam bab tematik—multilateralisme, teknologi, bisnis, keadilan, kota, dan ekonomi—yang oleh Dasgupta diibaratkan sebagai enam gunung yang harus didaki. Setiap bab merupakan perpaduan antara kisah manusia yang konkret dan analisis struktural yang tajam. Narasi berpindah dari lorong diplomatik di Paris ke laboratorium geospasial di Washington, dari kantor pusat General Motors ke sungai sakral Suku Lenca di Honduras, dari jalanan macet London ke koridor BRT Mexico City. Struktur ini bukan sekadar pilihan retoris; ia mencerminkan keyakinan Dasgupta bahwa perubahan sistemik tidak pernah lahir dari satu titik, melainkan dari konvergensi banyak arus yang bergerak pada waktu yang hampir bersamaan.

Bab pertama membawa kita ke lorong-lorong Le Bourget pada Desember 2015, mengikuti Tony de Brum, Menteri Luar Negeri Kepulauan Marshall, negara berpenduduk kecil dengan ketinggian rata-rata enam meter di atas permukaan laut, yang secara harfiah bisa tenggelam oleh kenaikan air laut. De Brum memahami bahwa negara kepulauan kecil tak akan pernah didengar jika berdiri sendiri. Jauh sebelum COP21, ia sudah membangun jejaring informal dengan negara-negara Eropa yang berpandangan sama, menjalin kepercayaan dengan diplomat muda dari berbagai belahan dunia, dan menyiapkan argumen yang menggabungkan urgensi eksistensial dengan kecanggihan diplomatik. Hasilnya adalah High Ambition Coalition—koalisi dari negara-negara rentan, negara Eropa, dan akhirnya Amerika Serikat di bawah Obama—yang berhasil memasukkan target 1,5°C ke dalam teks perjanjian, sesuatu yang semula dianggap mustahil oleh banyak negosiator senior. Dasgupta menggambarkan momen ketika Nicholas Stern, ekonom paling berpengaruh dalam isu iklim, mendengar kabar keberhasilan itu dengan air mata yang tak ia sembunyikan. Di balik narasi yang mengharukan itu, Dasgupta mengajukan pertanyaan yang lebih dalam: apa yang membuat Paris berhasil sementara begitu banyak KTT sebelumnya gagal? Jawabannya bukan sekadar kehendak politik melainkan ekosistem kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun, inovasi proses berupa NDC yang memberikan fleksibilitas kepada masing-masing negara, dan kepemimpinan tuan rumah Prancis yang mampu membaca dinamika ruangan dengan presisi luar biasa.

Bab kedua mengangkat kisah Global Forest Watch, platform pemantauan hutan berbasis satelit yang dikembangkan WRI. Ketika perusahaan kakao United Cacao mengklaim beroperasi secara bertanggung jawab di Peru, bahkan meraih kepercayaan investor dan terdaftar di Bursa AIM London, citra satelit resolusi tinggi membuktikan sebaliknya: lebih dari sepuluh ribu hektare hutan tua Amazon telah ditebangi secara ilegal. Koalisi lebih dari enam puluh organisasi menggunakan data tersebut untuk mendesak bursa mencabut status listing perusahaan itu dan akhirnya berhasil pada 2017. Namun kisah ini hanyalah titik masuk ke argumen yang lebih luas: teknologi pemantauan hutan bukan sekadar alat deteksi, melainkan mekanisme redistribusi kekuasaan. Komunitas adat yang selama ini tak berdaya menghadapi korporasi besar kini memiliki bukti yang dapat mereka bawa ke meja hukum, ke halaman media internasional, dan ke telinga investor global. Dasgupta mengajak kita merenungkan apa yang ia sebut ‘siklus inovasi yang terkompresi’: dari teknologi baru, dibutuhkan berapa lama hingga ia benar-benar mengubah perilaku aktor di lapangan? Jawabannya, tentu saja, tidaklah otomatis. Ia bergantung pada ekosistem aktor, kebijakan, dan kepercayaan yang mengelilingi teknologi tersebut.

Bab ketiga mengurai ambivalensi bisnis terhadap iklim dengan ironi yang getir. General Motors berganti posisi mengikuti angin politik: mendukung Obama, memeluk Trump, lalu kembali ke Biden—apa yang oleh Janet Ranganathan dari WRI disebut sebagai perilaku bunglon. BP memoles dirinya dengan slogan ‘Beyond Petroleum’ sementara terus mengebor di kawasan sensitif dan berakhir dengan bencana tumpahan minyak Teluk Meksiko 2010 yang memalukan. Di sisi lain, GE di bawah Jeff Immelt melancarkan Ecomagination—komitmen investasi R&D hijau senilai USD1,5 miliar pada 2010, melebihi seluruh belanja pemerintah AS untuk energi surya dan angin saat itu—sebuah taruhan yang dipandang gila oleh banyak analis pasar. Lalu ada kisah lebih sunyi namun lebih berdampak: WRI bersama para mitranya selama dua dekade membangun GHG Protocol, standar pengukuran dan pelaporan emisi korporasi yang kini digunakan oleh ribuan perusahaan di seluruh dunia, mengubah akuntabilitas iklim dari slogan menjadi angka yang bisa diverifikasi. Kesimpulan Dasgupta tegas dan tak menghindar dari kontroversi: aksi sukarela korporasi, seberapapun tulus, tidak akan pernah cukup. Selama persaingan pasar jangka pendek bertentangan dengan investasi iklim jangka panjang, bisnis membutuhkan aturan main yang sama: regulasi yang menciptakan lapangan bermain yang setara, dan yang membuat keberlanjutan menjadi pilihan rasional, bukan pengorbanan.

Bab keempat adalah yang paling bernuansa moral dan, mungkin bagi banyak pembaca seperti saya, yang paling menggetarkan. Dasgupta membuka dengan kisah Berta Cáceres, aktivis lingkungan Lenca dari Honduras yang dibunuh pada 2016 karena menolak bendungan Agua Zarca yang akan merampas Sungai Gualcarque.  Sungai ini bagi komunitas Lenca bukan sekadar sumber air, melainkan leluhur yang hidup. Antara 2012 dan 2022, lebih dari 1.700 pembela lingkungan dibunuh—rata-rata satu orang setiap dua hari—dan hanya sekitar sepuluh persen kasusnya berakhir dengan keadilan yang ditegakkan. Angka itu adalah cermin dari ketimpangan struktural yang membuat mereka yang paling sedikit berkontribusi pada krisis iklim justru menanggung bebannya paling berat. Dasgupta membangun argumen keadilan iklim di atas tiga kaki: keadilan sebagai kewajiban moral (mereka yang paling rentan adalah yang paling sedikit bersalah), sebagai syarat kelayakan (tanpa jaminan energi bersih yang terjangkau, komunitas miskin akan terus bergantung pada bahan bakar kotor), dan sebagai syarat politik (tanpa keyakinan bahwa transisi hijau menguntungkan rakyat biasa, dukungan elektoral bagi kebijakan iklim ambisius tak akan datang). Ketiganya saling mengunci: abaikan salah satu, dan seluruh bangunan transisi iklim berisiko runtuh.

Bab kelima menjelajahi kota sebagai laboratorium tipping point dan sebagai ruang di mana keadilan dan keberlanjutan paling nyata bisa dipersatukan. London di bawah Ken Livingstone pada 2003 memerkenalkan Congestion Charge bukan dengan retorika lingkungan yang kering, melainkan dengan argumen kesehatan publik yang mengena: empat ribu warga London mati sebelas tahun lebih cepat setiap tahunnya akibat polusi udara, dan kematian itu tidak merata. Ia menimpa lebih keras warga miskin yang tinggal di tepi jalan raya tanpa kemampuan membeli filter udara atau pindah ke kawasan lebih bersih. Dua dekade kemudian, Ultra Low Emission Zone berlaku di seluruh kota, melampaui batas pergantian wali kota dari buruh ke konservatif. Tipping point telah tercapai: kebijakan iklim telah meresap ke dalam konsensus sosial London, tak lagi sekadar bergantung pada selera pemimpin yang sedang berkuasa. Mexico City, pernah dijuluki PBB sebagai kota paling tercemar di dunia pada 1992 dengan burung-burung bahkan jatuh mati di udara mengubah jalur yang kacau menjadi koridor BRT yang melayani 350.000 penumpang per hari, memutus lingkaran setan polusi-kemacetan-ketimpangan akses mobilitas. Kota, simpul Dasgupta, bisa bergerak lebih cepat dari negara karena lebih dekat dengan warganya. Dan kisah-kisah keberhasilan mereka adalah bukti terkuat bahwa tipping point itu nyata, bisa direkayasa, dan bisa direplikasi.

Bab keenam menutup perjalanan dengan revolusi intelektual yang paling sering diabaikan dalam diskusi iklim arus utama: runtuhnya mitos bahwa aksi iklim adalah hambatan ekonomi. Selama puluhan tahun, menteri keuangan dan CEO menolak kebijakan iklim ambisius dengan alasan biaya. Namun WRI dan mitranya, terutama ekonom Lord Nicholas Stern, yang menyebut transisi hijau sebagai ‘kisah pertumbuhan dominan abad ke-21’, membuktikan sebaliknya lewat data, bukan sekadar retorika. GE Ecomagination menunjukkan bahwa investasi besar dalam teknologi hijau bisa menghasilkan keuntungan bisnis nyata. Inflation Reduction Act Amerika Serikat pada 2022 mengerahkan triliunan dolar untuk transisi hijau tanpa sekali pun menyebut kata ‘iklim’ dalam judulnya. Ini bukti bahwa ketika narasi bergeser dari pengorbanan ke peluang, hambatan politik pun melunak. Namun Dasgupta tidak berhenti di situ: ia berpendapat bahwa Paris pada 2015 bukan sekadar perjanjian lingkungan melainkan juga perjanjian ekonomi yang setara signifikansinya dengan Bretton Woods 1944. Yang dipertaruhkan bukan hanya emisi, melainkan model pertumbuhan itu sendiri: dari ekonomi yang memuja ekstraksi tanpa batas menuju ekonomi yang menghargai regenerasi alam dan manusia sebagai komponen nilai yang tak terpisahkan.

Mengapresiasi Kekuatan, Menemukan Ruang Perbaikan

Kekuatan terbesar buku ini terletak pada keberaniannya menolak dua perangkap yang biasa menjerat literatur iklim: pesimisme yang melumpuhkan dan optimisme yang berlebihan. Dasgupta menawarkan apa yang bisa disebut realisme penuh harapan: sebuah posisi yang mensyaratkan kejujuran tentang kegagalan sekaligus kepercayaan bahwa kegagalan bisa dipelajari. Ia tidak menutup mata pada fakta bahwa dunia masih jauh dari jalur kenaikan maksimal 2 apalagi 1,5 derajat; namun ia juga menolak narasi apokaliptik yang, ironisnya, justru sering melumpuhkan tindakan.

Narasi personalnya—dari Delhi hingga Aceh, dari Paris hingga Mexico City—bukan sekadar pemanis. Setiap kisah adalah bukti metodologis bahwa sang penulis benar-benar hadir dalam proses perubahan yang ia ceritakan, bukan sekadar menganalisanya dari jarak aman. Ini membedakan buku ini dari sebagian besar literatur kebijakan iklim yang cenderung berbicara dari ketinggian abstraksi. Di sini, kita bertemu manusia nyata dengan dilema nyata: seorang diplomat kecil yang mencoba menggerakkan raksasa, aktivis yang membayar dengan nyawa, dan eksekutif korporasi yang harus menyeimbangkan antara keniscayaan jangka panjang dan tekanan pasar jangka pendek.

Keberanian menempatkan keadilan sebagai fondasi strategis dari seluruh argumen juga patut diapresiasi secara khusus. Ini adalah posisi yang langka dan berani di kalangan pemimpin lembaga arus utama yang cenderung menjaga jarak dari agenda redistributif demi menjaga akses ke meja negosiasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dasgupta tidak melakukan itu; ia memilih untuk menyebut nama Berta Cáceres, menghitung korban, dan menyatakan bahwa transisi tanpa keadilan adalah transisi yang gagal sebelum dimulai. Kerangka ‘orchestrating change‘ yang ia tawarkan juga memiliki nilai operasional yang konkret: bukan sekadar metafora, melainkan panduan bertindak yang mengakui bahwa perubahan sistemik membutuhkan konvergensi kepercayaan, ekosistem aktor, tipping point, dan pembiayaan—semuanya sekaligus, dan dalam urutan yang tepat.

Namun ada beberapa celah yang terasa signifikan, terutama jika The New Global Possible dibaca pada pada saat sekarang, dalam lanskap geopolitik yang jauh lebih keras dari yang dibayangkan.

Pertama, buku ini tidak sepenuhnya mengantisipasi mundurnya Amerika Serikat dari Perjanjian Paris di bawah Trump, perang dagang tarif global yang menghancurkan rantai pasok energi terbarukan, dan melemahnya multilateralisme akibat bangkitnya nasionalisme otoriter di berbagai penjuru dunia. Buku yang merayakan orkestra Paris 2015 sebagai model kolaborasi global terasa seperti menggambarkan sebuah era yang kini perlu dipertanyakan ulang fondasinya: apakah model itu masih bisa direplikasi ketika kepercayaan antarnegara sedang berada di titik terendah?

Kedua, analisis tentang geoekonomi hijau nyaris absen. Rivalitas AS-Tiongkok dalam teknologi bersih, Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Eropa yang mengancam ekspor industri negara berkembang, subsidi IRA yang mendistorsi investasi global, dan fragmentasi rantai pasok panel surya dan baterai EV sesungguhnya adalah arena di mana transisi energi sedang dipertaruhkan. Bukan di ruang negosiasi UNFCCC, melainkan dalam kebijakan industri, tarif perdagangan, dan perang standar teknologi. Absennya analisis ini membuat buku ini, bagi saya, terasa agak naif tentang strukturnya, seolah kolaborasi internasional masih mungkin berjalan mulus di atas persaingan geoekonomi yang kian sengit.

Ketiga, meski Dasgupta berlatarbelakang Asia Selatan dan buku dimulai dari Aceh, contoh-contoh dalam narasi tetap didominasi oleh Eropa dan Amerika Utara. Afrika Sub-Sahara, Asia Tenggara, dan Pasifik—kawasan-kawasan yang akan menanggung dampak paling parah sekaligus menyumbang solusi paling inovatif dan konteks institusional yang paling relevan bagi majoritas umat manusia—rasanya masih terwakili secara kurang proporsional.

Terakhir, revolusi Kecerdasan Buatan yang melaju pesat sejak 2023 tidak diantisipasi sebagai variabel baru yang ambigu: pusat data yang haus energi bisa memerlambat dekarbonisasi, sementara AI yang digunakan untuk pemodelan iklim dan optimasi jaringan energi bisa jadi akselerator yang belum sepenuhnya diperhitungkan.

Memaknai Pesan dari Aceh

Bagi kita di Indonesia ada sesuatu yang bukan kebetulan bahwa buku ini bermula dari Aceh. Bukan dari Davos, bukan dari Washington, bukan dari Jenewa.  Sebuah kota di ujung barat pulau Sumatera yang baru saja dihancurkan oleh kekuatan alam, sesungguhnya mengajarkan bagaimana membangun kembali bukan hanya bangunan tetapi juga kepercayaan. Dasgupta membawa pelajaran Aceh—tentang pengetahuan lokal, kepemimpinan moral, dan orkestra perubahan—sebagai fondasi seluruh argumennya. Tanpa Aceh, tidak ada buku ini. Dan itu seharusnya bukan sekadar kebetulan geografis; itu adalah undangan bagi Indonesia untuk membaca buku ini secara saksama bukan sebagai penonton, melainkan sebagai salah satu protagonis yang belum sepenuhnya menyadari perannya sendiri.

Indonesia menanggung kerentanan iklim yang tidak sepadan dengan kontribusi historisnya terhadap emisi global. Kenaikan permukaan laut mengancam ribuan pulau kecil dan puluhan juta orang yang hidup di kawasan pesisir rendah. Perubahan pola hujan mengguncang pertanian yang menopang kedaulatan pangan ratusan juta jiwa. Intensifikasi badai tropis dan banjir bandang menghantam kota-kota yang infrastrukturnya belum dirancang untuk dunia yang 1,5 derajat lebih panas apalagi untuk suhu yang lebih tinggi. Dalam kerangka keadilan iklim yang dibangun Dasgupta, Indonesia adalah salah satu negara yang paling kuat argumentasinya untuk menuntut akuntabilitas dari negara-negara penghasil gas rumah kaca terbesar, juga untuk menerima pembiayaan transisi yang memadai sebagai hak, bukan belas kasihan.

Di sisi lain Indonesia juga membawa aset yang tak dimiliki hampir semua negara lain: hutan tropis terluas ketiga di dunia, lahan gambut yang menyimpan cadangan karbon setara ribuan tahun emisi industri, keanekaragaman hayati laut yang menjadi sabuk hidup bagi ekosistem Pasifik dan Samudra Hindia, serta jutaan orang yang hidupnya sudah terjalin erat dengan alam dan yang memiliki pengetahuan lokal tentang ekosistem tersebut yang tak tertandingi oleh ilmu pengetahuan formal manapun. Dasgupta berulang kali menekankan bahwa pengetahuan lokal bukan pelengkap dari solusi global; ia adalah solusi itu sendiri, yang harus diberdayakan dan dilindungi, bukan disubordinasikan pada agenda yang dirancang di tempat lain.

Di level kebijakan, Indonesia memiliki posisi diplomatik yang semakin kuat sebagai suara Global South di forum-forum iklim internasional. Namun kekuatan diplomatik itu hanya bermakna jika dibarengi dengan konsistensi domestik: moratorium hutan, perlindungan masyarakat adat sebagai penjaga ekosistem, transisi energi yang tidak sekadar mengganti batubara dengan gas alam sebagai ‘bahan bakar transisi’ yang memanjang tanpa batas waktu, dan sistem pembiayaan iklim yang benar-benar menjangkau komunitas-komunitas yang paling rentan, bukan hanya projek-projek besar yang mudah difoto dan dipanjang dalam laporan.

Pelajaran Aceh yang dibawa Dasgupta juga berbicara langsung kepada cara Indonesia mengelola hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan komunitas adat dalam konteks perubahan iklim. Rekonstruksi Aceh berhasil bukan karena satu institusi yang kuat, melainkan karena terbangunnya ekosistem kepercayaan yang memungkinkan banyak aktor bergerak bersama tanpa harus menunggu instruksi dari atas. Model itu—yang Dasgupta sebut orkestra perubahan—adalah persis apa yang dibutuhkan Indonesia dalam menghadapi krisis iklim: bukan komando tunggal dari atas yang serba tahu, melainkan kolaborasi yang dibangun di atas penghormatan terhadap keberagaman pengetahuan, kepentingan, dan kapasitas.

Indonesia, pada akhirnya, bukan hanya salah satu negara yang disebutkan dalam buku tentang iklim global. Ia adalah salah satu tempat di mana masa depan Bumi akan atau tidak akan diselamatkan. Dasgupta memulai dari Aceh karena ia tahu dari pengalaman langsung bahwa transformasi besar sering kali bermula bukan dari tempat yang paling kuat, melainkan dari tempat yang paling sungguh-sungguh berhadapan dengan risiko bahkan konsekuensi kegagalan. Indonesia berhadapan dengan konsekuensi itu setiap hari. Dan itu, jika dimaknai dengan benar, bukanlah kutukan, melainkan sumber kejelasan moral dan kekuatan politik yang jika diorganisasikan dengan baik bisa menjadi salah satu suara paling kuat dalam membangun masa depan global yang baru.

*****

Di akhir buku, Dasgupta menulis bahwa asa bukan sekadar perasaan. Asa adalah pilihan aktif, bahkan sebuah disiplin. The New Global Possible adalah argumen panjang dan jelas untuk pilihan itu: sebuah undangan untuk tidak menyerah pada kerusakan yang sudah terjadi, sambil tetap jujur tentang betapa jauh jalan yang masih harus ditempuh. Dalam dunia yang tengah kehilangan kepercayaan pada institusi dan kesabaran pada proses yang lambat, buku ini menawarkan sesuatu yang lebih berharga dari solusi teknis: sebuah kerangka berpikir tentang bagaimana manusia—dengan segala kerapuhan, kepentingan, dan keterbatasannya—bisa tetap memilih untuk bergerak bersama.

Buku ini tidak menjawab semua pertanyaan. Ia bahkan tidak sepenuhnya siap menghadapi apa yang terjadi di awal 2026 ini. Namun ia mengajukan pertanyaan yang tepat, yaitu tentang cara, bukan hanya tujuan yang paling dibutuhkan saat ini. Bagi kita semua, asa demi Bumi tercinta bukanlah sekadar sentimen positif yang kita perlu ingatkan di Hari Bumi. Ia adalah sumber dari seluruh strategi dan program kerja yang perlu kita tegakkan sepanjang tahun.

Selamat Hari Bumi 2026!