Jakarta, 15 April 2026 – Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk berpartisipasi sekaligus mengambil peran kepemimpinan dalam konferensi transisi dari energi fosil pertama di dunia yang akan diselenggarakan di Santa Marta, Kolombia pada 24–29 April. Konferensi internasional First Conference on Transitioning Away from Fossil Fuels (TAFF), yang diselenggarakan oleh Kolombia dan Belanda, merupakan kesempatan langka bagi Indonesia untuk memimpin upaya transisi energi serta ikut membentuk kerangka perjanjian global.

TAFF adalah konferensi internasional pertama yang secara khusus bertujuan mengakhiri ketergantungan global terhadap bahan bakar fosil (batubara, minyak, dan gas). Berbeda dengan forum iklim lainnya, TAFF berfokus pada aksi nyata untuk menyusun kerangka perjanjian global guna mendorong penghentian penggunaan energi fosil.

Rabin Daniel Nainggolan, Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menyebutkan bahwa sebagai konferensi transisi energi fosil pertama di dunia, TAFF dapat menjadi momentum politis Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan dalam transisi energi dan memastikan komitmen transisi berkeadilan dari bahan bakar fosil.

“Mengingat ini adalah penyelenggaraan konferensi TAFF pertama yang akan membahas mekanisme implementasi dan menginisiasi kerangka aturan global soal transisi dari energi fosil ke depan, maka ini adalah peluang bagi Prabowo untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam menentukan arah aturan global tersebut,” ujar Rabin dalam Diskusi Jurnalis: Mendorong Komitmen Indonesia untuk Keluar dari Energi Fosil, di Jakarta (15/4).

Perang di kawasan Timur Tengah mengguncang ekonomi global. Pasokan minyak terganggu di Selat Hormuz dan produksi bahan bakar fosil terdampak serangan rudal. Jasmine Exa Kamilia, Peneliti Lingkungan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), menyebutkan bahwa sebagai net importir migas sekaligus negara yang sangat bergantung pada energi fosil, ketahanan energi Indonesia menjadi sangat rentan. Kerentanan ini menunjukkan dimensi ekonomi dan keamanan terhadap urgensi iklim untuk segera menghentikan ketergantungan pada energi fosil.

Selain itu, ketergantungan terhadap batubara dan energi fosil juga berdampak langsung pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Sektor industri menjadi salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca sekaligus polutan udara berbahaya.

“Transisi dari energi fosil bukan hanya penting dari kacamata ketahanan energi, tapi juga krusial untuk memerangi krisis iklim dan dampak lingkungan terhadap masyarakat. Untuk itu, Indonesia wajib hadir di setiap forum iklim, terutama TAFF ini, karena tujuannya jelas dan konkret: memutus ketergantungan terhadap energi fosil,” ujar Jasmine.

Berdasarkan rilis resmi, sebanyak 45 negara telah mengkonfirmasi partisipasi dalam konferensi ini, bersama 2.608 organisasi dan komunitas yang turut mendukung. Komisi Eropa serta presidensi COP30 dan COP31 juga dijadwalkan hadir. Keterlibatan luas ini menunjukkan beragamnya perspektif sekaligus menegaskan skala global dari dialog yang akan berlangsung. Forum ini tidak hanya diikuti oleh negara-negara yang sangat rentan terhadap krisis iklim, seperti Tuvalu, Vanuatu, dan Palau, tetapi juga negara produsen hidrokarbon dari berbagai kawasan, termasuk Kanada, Inggris, Norwegia, dan Australia.

Iqbal Damanik, Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, menyebutkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam TAFF membuka peluang untuk benar-benar merealisasikan berbagai inisiatif transisi energi, seperti Perpres percepatan EBT, target bauran EBT, pengembangan proyek 100 GW PLTS, moratorium PLTU batu bara baru, serta implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP). Selama ini, berbagai kebijakan tersebut kerap terbentur kendala, terutama terkait pendanaan dan pemerataan infrastruktur EBT.

“TAFF ini agak berbeda. Ini adalah forum internasional pertama yang secara khusus didedikasikan untuk mendorong transisi dari energi fosil melalui dialog yang berfokus pada hasil yang konkret. Kata kuncinya: konkret. Jadi yang dibahas adalah bagaimana negara-negara mempercepat implementasi transisi. Dalam konteks ini, penting bagi negara yang menghadapi banyak kendala seperti Indonesia untuk ikut, agar mendapat dukungan internasional dan tidak berhenti di janji atau ‘omon-omon’,” ujar Iqbal.

Suriadi Darmoko, Field Organizer 350 Indonesia menambahkan, TAFF ini idealnya membuka ruang bagi pemerintah indonesia untuk berkolaborasi dengan banyak negara yang serius dalam menghentikan ketergantungannya terhadap energi fosil. Menurutnya, untuk mencapai semua target energi terbarukan tidak mungkin dilakukan tanpa berhenti menggunakan energi fosil.

“Dengan komitmen pemerintah saat ini untuk mencapai 100 GW PLTS tidak akan cukup tanpa phaseout. Untuk phase out butuh global coordination, untuk itu Konferensi TAFF Santa Marta menjadi sangat penting,” tutup Suriadi Darmoko.
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari AEER, ICEL, Yayasan PIKUL, 350.org, dan Greenpeace mendesak pemerintah Indonesia untuk hadir dan mengambil peran kepemimpinan dalam First Conference on Transitioning Away from Fossil Fuels di Santa Marta pada 24–29 April.

Narahubung

350.org: Suriadi Darmoko, 085737439019
AEER: Michael, 082249761486