Organisasi masyarakat sipil, Climate Transparency, yang beranggotakan 16 organisasi riset dan LSM dari 14 negara anggota G20 kembali menerbitkan laporan tahunan berjudul “Climate Transparency Report” – laporan tahun ke delapan – yang menganalisis aksi iklim negara-negara G20.

Dalam laporan yang diterbitkan di Berlin tersebut, Climate Transparency menyatakan, walaupun dunia saat ini tengah dilanda krisis iklim, negara-negara G20 justru menggelontorkan dana guna mendorong produksi bahan bakar fosil dengan nilai yang fantastis, mencapai rekor tertinggi yaitu US$64 miliar di 2021.

Sementara itu, menurut data Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD), nilai subsidi bahan bakar fosil yang menurun menjadi $147 miliar di 2020, kembali naik 29% menjadi $190 miliar di 2021. Angka subsidi bahan bakar fosil tersebut terus meningkat di 2022, sebagian akibat invasi Russia ke Ukraina yang memicu melonjaknya harga energi yang membuat perusahaan-perusahaan energi mencetak rekor laba tertinggi.

Negara-negara yang paling banyak menggelontorkan subsisi bahan bakar fosil adalah China, Inggris dan Indonesia yang menurut Climate Transparency akan mendorong kenaikan suhu bumi jauh di atas 1.5°C, melampaui target kenaikan suhu yang disetujui dalam Persetujuan Paris dan kembali ditegaskan dalam COP26 di Glasgow, tahun lalu.

“Sebagian besar dukungan keuangan negara terkait energi dinikmati oleh industri bahan bakar fosil. Sebanyak 63% bantuan keuangan negara untuk energi di G20 disalurkan untuk bahan bakar fosil di 2019-2020,” ujar Ipek Gençsü, Senior Research Fellow di ODI yang turut menyusun laporan ini.

Polusi iklim meningkat

Meskipun negara-negara G20 memiliki kemampuan untuk beraksi iklim, namun laporan ini memaparkan, emisi gas rumah kaca terus naik hingga 5,9% di seluruh negara G20 di 2021 – di atas level emisi sebelum pandemi – meskipun ada peringatan dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dunia harus mengurangi separuh emisi pada tahun 2030 untuk menjaga harapan 1,5°C tetap hidup.

Emisi di sektor listrik dan bangunan naik di 2021 lebih tinggi dari tingkat pra-pandemi. Emisi per kapita China dan Turki misalnya, saat ini lebih tinggi dibanding tahun 2019.

“G20 bertanggung jawab atas tiga perempat emisi dunia. Mereka adalah ekonomi terbesar di dunia. Banyak (negara anggota G20) yang memiliki kemampuan keuangan dan teknologi untuk mengatasi krisis iklim. Walau kita sekarang berada di momen geopolitik dan keamanan energi yang bisa benar-benar memanfaatkan energi terbarukan yang murah, namun mereka justru beralih ke bahan bakar fosil sebagai solusinya,” ujar Bill Hare, CEO Climate Analytics, salah satu organisasi yang memimpin analisis laporan ini.

Kabar baiknya, bauran energi terbarukan dalam pembangkit listrik meningkat di semua negara G20 antara 2016 dan 2021 dengan peningkatan tertinggi di Inggris (+67%), Jepang (+48%) dan Meksiko (+40%). Peningkatan di Rusia (+16%) dan Italia (14%) adalah yang terendah, di bawah rata-rata lima tahun G20 sebesar 22,5%. Meskipun dalam jangka panjang bauran energi terbarukan terus tumbuh, namun pangsa energi terbarukan tidak meningkat pada periode 2020-21.

“Climate Transparency Report” juga melaporkan dampak perubahan iklim di sejumlah negara G20. Kenaikan emisi telah memicu cuaca ekstrem menyebabkan banjir, kebakaran, kekeringan, dan badai yang terus memecahkan rekor dan menyebabkan kerusakan bernilai miliaran dolar. “Meningkatnya suhu telah merugikan sektor jasa, manufaktur, pertanian, dan konstruksi. India, Indonesia, dan Arab Saudi menjadi negara yang paling terdampak. Pendapatan yang hilang di masing-masing negara diperkirakan mencapai 5,4%, 1,6% dan 1% dari PDB, ” ujar Sebastian Wegner dari Berlin Governance Platform, salah satu penulis utama laporan ini.

Transisi yang adil

G20 beranggotakan Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Uni Eropa, Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat dan Indonesia. Mereka akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, Indonesia, 15-16 November ini.

Negara-negara G20 bersama negara-negara yang telah meratifikasi Persetujuan Paris yang lain juga akan bertolak ke Sharm el-Sheikh, Mesir untuk menghadiri COP 27 yang akan berlangsung dari 6-18 November 2022. Conference of Parties atau COP adalah mekanisme pembuatan keputusan tertinggi dalam Persetujuan Paris, di mana semua negara (193 negara ditambah Uni Eropa) meninjau implementasi dari kovenan ini.

Ada tiga agenda besar yang akan dibahas di COP27. Negara-negara anggota berupaya untuk: 1. Mempercepat aksi mitigasi perubahan iklim; 2. Meningkatkan upaya adaptasi: 3. Meningkatkan aliran pendanaan iklim. Semua pihak harus bersatu membatasi pemanasan global jauh di bawah 2° Celsius dan bekerja keras agar target 1,5° Celsius tetap bisa dicapai.

Caranya adalah dengan meningkatkan ambisi pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), termasuk dengan memicu aksi perubahan iklim di perkotaan dan daerah. COP27 juga harus mendorong aksi adaptasi dan mempercepat pendanaan perubahan iklim. Mewujudkan bantuan $100 miliar per tahun dari negara maju untuk negara berkembang bisa menjadi bukti bahwa janji-janji untuk mendukung aksi perubahan iklim tengah dipenuhi.

Prinsip “transisi yang adil” terus menjadi pegangan bagi negara-negara miskin dan berkembang dalam COP27 ini. “Saya sangat percaya COP27 bisa menjadi ajang untuk menciptakan persatuan melawan ancaman eksistensial. Ancaman, yang hanya bisa diatasi melalui tindakan bersama dan implementasi yang efektif,” ujar Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi yang akan menjadi tuan rumah COP27.

Redaksi Hijauku.com