Cara Memastikan Pendanaan Jadi Program yang Inklusif

Mengapa Partisipasi, Safeguard dan Pembiayaan, Menentukan Inklusi? Dari Kebijakan ke Praktik: Pembelajaran Implementasi yang Inklusif di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)

Oleh: Farhan Helmy *

Pesan Kunci:

• Kebijakan yang inklusif tidak otomatis menghasilkan outcome yang inklusif. Inklusi dapat hilang pada hubungan antara data, perencanaan, partisipasi, representasi, pengambilan keputusan, pembiayaan, pengadaan, implementasi, safeguard, pemantauan, dan tindakan korektif.
• Partisipasi perlu bergerak melampaui kehadiran menuju representasi, pengaruh, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang terlibat dan siapa yang terwakili, tetapi apa yang berubah karena mereka terlibat.
• Safeguard dapat berfungsi bukan hanya sebagai alat kepatuhan dan pengelolaan risiko, tetapi juga sebagai sensor risiko, instrumen tata kelola, mekanisme koreksi, dan sistem pembelajaran.
• Hak membutuhkan sumber daya agar dapat diwujudkan. Karena itu, inklusi perlu dapat ditelusuri melalui aliran pembiayaan. Pembiayaannya boleh blended, tetapi akuntabilitasnya jangan ikut terfragmentasi.
• Sistem yang inklusif bukan sistem yang tidak pernah menghasilkan eksklusi, melainkan sistem yang mampu mendeteksi, mengoreksi, dan belajar agar pola eksklusi yang sama tidak terus berulang.

Pengantar: Konteks Kenapa Isu ini Penting Didialogkan?

Pada 22 September 2026, saya mendapat kesempatan berdiskusi bersama para staf Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam Workshop Peningkatan Kesadaran Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) di Bekasi. Saya diminta berbicara dalam sesi “Dari Kebijakan ke Praktik: Pembelajaran Implementasi yang Inklusif.” Pertanyaan yang disiapkan dalam kerangka acuan workshop membawa diskusi jauh melampaui definisi GEDSI: mengapa kebijakan yang inklusif belum otomatis menghasilkan praktik yang inklusif, bagaimana penyandang disabilitas dan lanjut usia ditempatkan sebagai subjek dan mitra program, bagaimana kebutuhan mereka masuk sejak perencanaan dan penganggaran, bagaimana partisipasi bermakna dibangun, serta bukti apa yang dapat menunjukkan bahwa partisipasi benar-benar memengaruhi program. Kerangka workshop sendiri menempatkan GEDSI sebagai bagian dari penguatan sistem keuangan, informasi, dan safeguard BPDLH.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat dekat dengan kegelisahan yang selama beberapa tahun terakhir terus muncul dalam pekerjaan saya, baik dalam isu disabilitas dan lanjut usia, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, pembiayaan, maupun ketika menggunakan pendekatan systems thinking. Kita sebenarnya tidak selalu kekurangan kebijakan. Indonesia telah membangun berbagai kerangka hukum dan kelembagaan mengenai hak penyandang disabilitas, perencanaan pembangunan, pelayanan publik, perlindungan sosial, pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, dan pembiayaan. Tantangan yang semakin penting justru terletak pada hubungan di antara berbagai kerangka tersebut.

Persoalannya karena itu tidak selesai ketika hak sudah diakui dan kebijakan sudah ditetapkan. Dalam tulisan ini, “hak” saya gunakan dalam pengertian yang konkret: hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi, akses terhadap informasi dan pelayanan, serta partisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan. Khusus bagi penyandang disabilitas, pemenuhan hak juga berkaitan dengan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, agar hak tersebut dapat dinikmati atas dasar kesetaraan dengan yang lain. Dalam konteks tertentu terdapat pula hak kolektif dan prosedural, termasuk FPIC/PADIATAPA bagi Masyarakat Adat dan pemegang hak yang relevan.

Pengakuan hak merupakan fondasi, tetapi belum merupakan outcome. Aksesibilitas harus diterjemahkan ke dalam desain pelayanan dan infrastruktur, teknologi, informasi, standar teknis, anggaran, pengadaan, serta praktik pelayanan. Akomodasi yang layak membutuhkan mekanisme untuk mengenali kebutuhan individual dan menyediakan penyesuaian ketika diperlukan. Demikian pula partisipasi membutuhkan lebih dari sekadar undangan untuk hadir. Ia membutuhkan akses terhadap informasi, ruang untuk menyampaikan suara, representasi dalam tata kelola, kesempatan memengaruhi keputusan, dan mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban.

Di sinilah pertanyaan yang saya bawa ke dalam diskusi menjadi penting: mengapa kebijakan yang sudah inklusif masih dapat menghasilkan outcome yang eksklusif? Saya tidak melihatnya sebagai pertanyaan terhadap satu lembaga atau satu kebijakan. Pertanyaan tersebut mengajak kita melihat ruang yang sering kurang memperoleh perhatian: apa yang sebenarnya terjadi di antara hak yang sudah diakui dan outcome yang akhirnya dialami masyarakat?

1. Dari Kebijakan menuju Outcome yang Inklusif

Dalam cara pandang sistem, kebijakan bukanlah outcome. Kebijakan merupakan salah satu intervensi ke dalam sistem yang jauh lebih luas. Setelah ditetapkan, ia masih harus bergerak melalui data dan identifikasi, perencanaan, konsultasi dan partisipasi, representasi, tata kelola dan pengambilan keputusan, penganggaran dan pembiayaan, pengadaan, implementasi dan safeguard, pemantauan, tindakan korektif, hingga akhirnya menghasilkan manfaat. Setiap tahapan mempunyai aktor, aturan, informasi, insentif, kapasitas, kepentingan, dan relasi kekuasaan yang berbeda.

Bagi penyandang disabilitas, perbedaan antara pengakuan hak dan pemenuhan hak dapat dilihat sangat konkret melalui aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Hak atas pelayanan publik yang setara, misalnya, tidak selesai dengan pernyataan bahwa pelayanan terbuka untuk semua. Bangunan dan transportasinya perlu dapat diakses, informasi perlu tersedia dalam format yang dapat digunakan, sistem digital perlu aksesibel, dan ketika desain yang tersedia belum cukup menjawab kebutuhan seseorang, akomodasi yang layak perlu diberikan. Aksesibilitas karena itu bukan tambahan setelah program selesai dirancang, melainkan salah satu cara hak diterjemahkan ke dalam praktik.

Aksesibilitas dan akomodasi yang layak juga perlu dibedakan. Aksesibilitas bersifat lebih sistemik dan antisipatif: lingkungan, layanan, informasi, transportasi, dan teknologi sejak awal dirancang agar dapat digunakan seluas mungkin. Akomodasi yang layak merespons kebutuhan individual ketika seseorang masih memerlukan penyesuaian tertentu agar dapat menikmati hak atas dasar kesetaraan. Keduanya saling melengkapi, tetapi tidak dapat saling menggantikan.

Di sinilah pembiayaan mulai muncul jauh lebih awal daripada yang sering kita bayangkan. Infrastruktur aksesibel, teknologi bantu, juru bahasa isyarat, informasi aksesibel, transportasi, pendampingan, maupun penyesuaian prosedur mempunyai konsekuensi sumber daya yang berbeda. Tidak semuanya harus mahal dan tidak semua penyandang disabilitas membutuhkan dukungan yang sama. Tetapi kebutuhan tersebut harus dapat dikenali dalam perencanaan. Apabila kebutuhan sudah diakui dalam kebijakan tetapi tidak pernah masuk ke desain, anggaran, pengadaan, dan implementasi, jarak antara hak formal dan hak yang benar-benar dapat dinikmati tetap terbuka.

Hal serupa berlaku untuk partisipasi. Penyandang disabilitas mungkin sudah tercantum sebagai kelompok sasaran dan bahkan diundang dalam konsultasi, tetapi tempat, teknologi, atau informasinya belum aksesibel. Konsultasi mungkin sudah aksesibel, tetapi pandangan yang disampaikan tidak mengubah desain program. Desain mungkin telah berubah, tetapi kebutuhan tersebut tidak memperoleh alokasi anggaran. Anggaran mungkin tersedia, tetapi pengadaan tidak mampu menerjemahkannya. Pada akhirnya kita dapat mempunyai program yang secara administratif disebut inklusif, sementara pengalaman orang yang seharusnya memperoleh manfaat belum banyak berubah.

Namun ada satu lapisan lain yang menurut saya perlu mendapat perhatian lebih serius, yaitu representasi dalam tata kelola. Penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas tidak cukup hanya hadir sebagai peserta konsultasi atau penerima manfaat. Pertanyaan berikutnya adalah apakah mereka mempunyai ruang yang jelas dalam struktur tempat keputusan dibuat: dalam perencanaan, penentuan prioritas, pengalokasian sumber daya, pengawasan implementasi, evaluasi, maupun tindakan korektif.

Representasi seperti ini tidak boleh berhenti sebagai simbol. Satu orang penyandang disabilitas tidak otomatis dapat dianggap mewakili seluruh pengalaman disabilitas. Disabilitas sangat beragam (fisik, sensorik, intelektual, psikososial, maupun disabilitas ganda),  dan pengalaman tersebut kembali beririsan dengan gender, usia, kondisi sosial-ekonomi, lokasi, serta paparan terhadap risiko lingkungan. Tantangannya adalah membangun representasi yang cukup beragam untuk menangkap perbedaan pengalaman, tetapi tetap dapat bekerja secara efektif dalam tata kelola.

Representasi formal pun belum tentu menghasilkan pengaruh. Seseorang dapat duduk dalam komite tetapi tidak memperoleh informasi dalam format yang aksesibel, tidak mendapat dukungan yang diperlukan untuk berpartisipasi, tidak mempunyai kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan, atau tidak mengetahui bagaimana pandangannya dipertimbangkan dalam keputusan akhir. Karena itu, kualitas representasi perlu dibaca melalui hubungan antara akses, suara, pengaruh, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas.

Di mana inklusi bisa hilang?

Pertanyaan ini saya gunakan secara eksplisit dalam presentasi BPDLH. Semakin saya mencermatinya, semakin saya melihat bahwa inklusi dapat hilang bukan hanya pada satu titik, tetapi di sepanjang perjalanan kebijakan menuju outcome. Ia dapat hilang ketika data tidak mampu mengidentifikasi kebutuhan; ketika kebutuhan sudah diketahui tetapi tidak masuk ke perencanaan; ketika seseorang hadir tetapi tidak terwakili; ketika sudah terwakili tetapi tidak mempunyai pengaruh; ketika keputusan sudah berubah tetapi anggaran tidak mengikuti; ketika anggaran tersedia tetapi pengadaan tidak aksesibel; atau ketika masalah ditemukan selama implementasi tetapi pemantauan tidak menghasilkan tindakan korektif.

Dengan demikian, eksklusi tidak selalu lahir dari satu keputusan yang secara eksplisit diskriminatif. Ia dapat terbentuk melalui akumulasi kebocoran kecil sepanjang sistem. Setiap hubungan antartahapan dapat menjadi tempat inklusi hilang, tetapi pada saat yang sama dapat menjadi titik intervensi untuk memperkuatnya.

Rantai yang saya gunakan dalam presentasi karena itu dapat dikembangkan lebih jauh menjadi:

Data & Identifikasi → Kebijakan & Perencanaan → Partisipasi → Representasi → Pengambilan Keputusan → Anggaran & Pembiayaan → Pengadaan → Implementasi & Safeguard → Pemantauan & Koreksi → Outcome → Pembelajaran ↺

Skala persoalan ini akan semakin besar karena Indonesia sedang mengalami perubahan demografi yang sangat penting. SUPAS 2025 menunjukkan bahwa penduduk berusia 60 tahun ke atas telah mencapai 11,97 persen dari populasi Indonesia. Indonesia dengan demikian telah memasuki fase ageing population. Bappenas, dengan menggunakan proyeksi penduduk, memperkirakan proporsi tersebut akan mencapai sekitar 20,31 persen pada 2045. Artinya, sekitar satu dari lima penduduk Indonesia pada 2045 akan berusia 60 tahun atau lebih.

Angka tersebut mengubah cara kita seharusnya membaca inklusi. Kelanjutusiaan tidak lagi dapat diposisikan sebagai isu kecil di pinggir kebijakan sosial. Ia akan beririsan dengan pembangunan kota, kesehatan, pelayanan publik, mobilitas, perumahan, pekerjaan, perlindungan sosial, teknologi, perubahan iklim, kesiapsiagaan bencana, serta pembiayaan. BPS sendiri menempatkan isu penuaan penduduk sebagai persoalan yang mencakup hampir setiap aspek kehidupan.

Penyandang disabilitas juga merupakan populasi yang besar dan sangat beragam. Namun angka disabilitas harus dibaca dengan hati-hati karena hasil pengukuran dapat berbeda menurut definisi, kelompok umur, instrumen, dan tingkat kesulitan fungsional yang digunakan. Karena itu saya tidak ingin sekadar menjumlahkan angka penyandang disabilitas dan lanjut usia menjadi satu angka “kelompok rentan”. Kedua populasi tersebut saling beririsan; seseorang dapat sekaligus menjadi lanjut usia dan penyandang disabilitas. Justru dengan populasi yang semakin menua, persoalan aksesibilitas, dukungan, pelayanan, teknologi bantu, representasi, dan pembiayaan akan semakin menjadi bagian dari arus utama pembangunan.

Di sinilah No One Left Behind (NOLB) menurut saya perlu berjalan bersama Nothing About Us Without Us (NAUWU). NOLB mengajak kita bertanya siapa yang masih tertinggal, di mana mereka berada, mengapa mereka tertinggal, dan tertinggal dari apa. NAUWU membawa pertanyaan tersebut lebih jauh: apakah mereka yang kehidupannya dipengaruhi suatu keputusan mempunyai ruang yang bermakna untuk ikut membentuk keputusan tersebut? Bagi saya, keduanya bukan hanya tentang siapa yang diundang masuk ke dalam sistem, tetapi juga apakah sistem memberi ruang representasi dan mampu berubah setelah mendengar mereka.

Karena itu, perjalanan menuju inklusi dapat dibaca melalui hubungan kehadiran → partisipasi → representasi → pengaruh → pengambilan keputusan → akuntabilitas. Hubungan tersebut tentu tidak selalu linear. Representasi dapat bersifat formal tanpa menghasilkan pengaruh, sementara partisipasi di luar struktur formal kadang justru mampu mengubah keputusan. Yang penting adalah apakah sistem mempunyai jalur yang memungkinkan suara masyarakat bergerak menuju keputusan dan apakah keputusan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Jumlah peserta, jumlah konsultasi, keterwakilan gender, atau jumlah penyandang disabilitas dan lanjut usia yang hadir tetap penting, tetapi indikator tersebut terutama mengukur keberadaan. Kita juga perlu mencari bukti mengenai perubahan desain, keputusan, anggaran, alokasi sumber daya, mekanisme implementasi, atau distribusi manfaat yang terjadi karena partisipasi dan representasi.

Itulah mengapa pertanyaan yang terus saya gunakan adalah: bukan hanya siapa yang terlibat dan siapa yang terwakili, tetapi apa yang berubah karena mereka terlibat?

Gambar 1. Pengakuan hak belum otomatis menghasilkan outcome yang inklusif. Hak perlu diterjemahkan melalui partisipasi, representasi dan pengambilan keputusan, mobilisasi sumber daya dan pembiayaan, implementasi dan safeguard, hingga menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan. Setiap hubungan dalam proses tersebut dapat menjadi titik hilangnya inklusi sekaligus titik ungkit untuk memperkuatnya. Pemantauan, koreksi, dan pembelajaran menghubungkan outcome kembali dengan perbaikan sistem. Sumber: Sintesis penulis, 2026.

2. GEDSI dan Kerentanan dalam Sistem Sosial dan Iklim

Skala demografis tersebut bertemu dengan krisis iklim pada saat yang sama. Karena itu, disabilitas dan kelanjutusiaan tidak cukup ditempatkan sebagai agenda sosial yang berjalan paralel dengan agenda iklim. Pertanyaannya justru apakah kebijakan iklim, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, pembiayaan iklim, pembangunan perkotaan, serta investasi sosial telah mampu melihat penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok yang menghadapi berbagai hambatan bukan hanya sebagai “penerima manfaat”, tetapi sebagai pemegang hak, sumber pengetahuan, aktor pembangunan, dan bagian dari pengambilan keputusan.

Dalam struktur kelembagaan, kita terbiasa memisahkan persoalan ke dalam sektor. Perubahan iklim berada pada satu meja, disabilitas pada meja lain, gender pada unit berbeda, perlindungan sosial mempunyai sistem sendiri, sementara pembiayaan berada pada ruang yang lain lagi. Pembagian kerja diperlukan agar organisasi dapat berfungsi, tetapi realitas di lapangan tidak pernah bekerja mengikuti struktur organisasi kita.

Banjir, misalnya, bukan hanya persoalan air. Banjir bertemu dengan tata ruang, drainase, pengelolaan sampah, kualitas permukiman, transportasi, pelayanan kesehatan, mata pencaharian, pendapatan rumah tangga, usia, disabilitas, akses terhadap informasi, dan kemampuan pemerintah memberikan pelayanan. Gelombang panas, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, penurunan kualitas udara, atau kerusakan ekosistem juga bekerja melalui hubungan serupa. Bahaya lingkungan yang sama dapat menghasilkan dampak berbeda karena kondisi sosial, fisik, ekonomi, dan kelembagaan yang dihadapinya berbeda.

Karena itu, saya kurang nyaman apabila kerentanan hanya dilekatkan sebagai sifat suatu kelompok. Penyandang disabilitas tidak otomatis rentan dalam setiap situasi, sebagaimana lanjut usia tidak otomatis berarti ketidakberdayaan. Kerentanan terbentuk dari interaksi antara bahaya, paparan, kondisi sosial-ekonomi, infrastruktur, institusi, akses terhadap sumber daya, representasi dalam tata kelola, dan kemampuan seseorang atau komunitas untuk bertindak. Lingkungan yang tidak aksesibel, informasi yang tidak dapat digunakan, transportasi yang tidak tersedia, atau tidak adanya ruang dalam proses pengambilan keputusan dapat menciptakan kerentanan yang jauh lebih besar daripada kondisi individual seseorang.

Di sinilah GEDSI menjadi lebih dari sekadar daftar kelompok. Gender, disabilitas, usia, posisi sosial-ekonomi, lokasi, identitas sosial, dan paparan terhadap risiko lingkungan dapat saling beririsan. Seseorang dapat sekaligus menjadi perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, hidup dalam rumah tangga berpendapatan rendah, dan tinggal di kawasan yang sangat terpapar banjir atau gelombang panas. Sistem yang hanya membaca satu kategori pada satu waktu dapat kehilangan interaksi yang justru menentukan risiko, kemampuan bertindak, representasi, serta akses terhadap manfaat.

Kerangka workshop BPDLH sendiri menempatkan identifikasi kelompok rentan dan risiko GEDSI, aksesibilitas, partisipasi kelompok rentan, komunikasi inklusif, LNOB, dan penerapan GEDSI sepanjang siklus program sebagai bagian dari penguatan safeguard. Dengan demikian, GEDSI tidak seharusnya ditempatkan sebagai komponen sosial yang berdiri di samping agenda perubahan iklim. Dalam praktik, persoalan iklim, lingkungan, ekonomi, gender, disabilitas, usia, tata kelola, dan akses terhadap sumber daya berinteraksi dalam sistem yang sama.

Cara kita membangun data kemudian menjadi sangat menentukan. Sistem data selalu merupakan representasi dari realitas, bukan realitas itu sendiri. Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah seseorang sudah tercatat, tetapi apa yang mampu dilihat oleh sistem data kita dan apa yang masih tidak terlihat. Hal ini semakin relevan ketika data sosial-ekonomi digunakan untuk menentukan prioritas, target, dan akses terhadap program.

Salah satu contoh penting adalah biaya tambahan akibat disabilitas. Dua rumah tangga dengan tingkat pendapatan atau pengeluaran yang tampak sama belum tentu mempunyai standar hidup efektif yang sama. Rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas dapat menghadapi pengeluaran tambahan untuk alat bantu dan pemeliharaannya, transportasi aksesibel, pendampingan, rehabilitasi, pelayanan kesehatan, komunikasi, maupun modifikasi rumah. Karena jenis dan intensitas kebutuhan berbeda, biaya tambahan tersebut juga tidak seragam.

Saya tidak kemudian menyimpulkan bahwa setiap rumah tangga dengan penyandang disabilitas harus otomatis ditempatkan pada desil yang lebih rendah. Pertanyaannya lebih mendasar: apakah ukuran sosial-ekonomi yang kita gunakan sudah cukup mencerminkan sumber daya efektif yang benar-benar tersedia bagi rumah tangga setelah kebutuhan tambahan akibat disabilitas diperhitungkan? Apa yang tidak terlihat dalam data berisiko tidak terlihat pula dalam perencanaan, representasi, penganggaran, pembiayaan, dan akhirnya dalam outcome.

3. Dari Safeguard menuju Tata Kelola yang Inklusif

Diskusi bersama BPDLH menjadi menarik karena lembaga ini telah mengembangkan Environmental and Social Management System (ESMS) dan Integrated Safeguard Policy (ISP), termasuk ISP 12 tentang GEDSI, sebagai pedoman pengelolaan risiko lingkungan dan sosial. Kerangka workshop juga menekankan identifikasi risiko eksklusi dan diskriminasi, prinsip do no harm dan non-diskriminasi, serta integrasi GEDSI sejak perencanaan sampai pemantauan dan evaluasi.

Saya mencoba melihat safeguard dari perspektif yang sedikit lebih luas. Ia sering dibayangkan sebagai penjaga pintu: sebelum sebuah proyek memperoleh pembiayaan, risiko lingkungan dan sosial diperiksa, persyaratan dipenuhi, mitigasi disiapkan, kemudian proyek dapat berjalan. Fungsi tersebut penting. Tetapi apabila safeguard hanya aktif ketika proyek memasuki pintu pembiayaan dan kehilangan daya setelah implementasi berjalan, kita kehilangan sebagian besar potensinya.

Dalam cara pandang sistem, safeguard dapat menjadi sensor risiko yang membantu melihat siapa dan apa yang mungkin terdampak. Ia juga merupakan alat desain, karena informasi mengenai risiko seharusnya mengubah rancangan intervensi. Ia dapat menjadi mekanisme tata kelola dan akuntabilitas, karena masyarakat perlu mempunyai ruang untuk memperoleh informasi, terwakili dalam proses yang relevan, menyampaikan keberatan, meminta koreksi, dan mengetahui tindak lanjutnya. Pada akhirnya, safeguard juga dapat menjadi mekanisme pembelajaran, karena apa yang ditemukan selama implementasi seharusnya kembali memperbaiki desain dan keputusan pembiayaan berikutnya.

Pembacaan tersebut berangkat dari cara pandang sistem. Dua belas prinsip safeguard BPDLH tidak bekerja sebagai dua belas kotak yang berdiri sendiri. Risiko lingkungan dapat berubah menjadi risiko sosial; persoalan penggunaan lahan dapat berhubungan dengan hak, mata pencaharian, kesehatan, gender, dan kelompok rentan; sementara kualitas keterlibatan dan representasi pemangku kepentingan dapat menentukan apakah berbagai risiko tersebut dikenali sejak awal atau baru muncul ketika program sudah berjalan. Pedoman ESMS BPDLH sendiri mengaitkan 12 prinsip perlindungan lingkungan dan sosial dengan peraturan nasional dan konvensi internasional yang relevan, serta menyatakan bahwa apabila terdapat perbedaan, standar tertinggi berlaku dalam penyelenggaraan program atau kegiatan.

Dari pembacaan sistem tersebut, P7, P10, dan P12 saya tempatkan bukan sebagai prinsip yang lebih penting daripada sembilan prinsip lainnya, melainkan sebagai potensi titik ungkit sosial-tata kelola. Ketiganya merupakan ruang tempat hak, informasi, GEDSI, representasi, partisipasi, pengaruh terhadap keputusan, dan akuntabilitas saling bertemu. Karena itu, penguatan operasional pada ketiga titik ini berpotensi memperbaiki cara prinsip-prinsip safeguard lainnya diterjemahkan dalam desain dan implementasi.

Pertanyaan mengenai kualitas partisipasi kemudian membawa saya kembali kepada Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yang dalam praktik Indonesia juga dikenal sebagai Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). FPIC mempunyai basis hak yang spesifik dan penting, khususnya bagi Masyarakat Adat dan pemegang hak yang relevan. Basis tersebut perlu dijaga dan tidak diperluas secara sembarangan hingga justru mengaburkan makna hak yang telah dibangun.

Namun pengalaman bekerja pada berbagai persoalan perkotaan dan peri-urban membuat saya terus berhadapan dengan pertanyaan tata kelola yang lebih luas. Siapa mengetahui apa? Siapa dapat berpartisipasi? Siapa terwakili? Siapa mempunyai pengaruh? Siapa mengambil keputusan? Siapa memperoleh manfaat? Dan ketika sebuah keputusan menghasilkan dampak negatif, siapa sebenarnya yang menanggung biaya dan risikonya?

Dari rangkaian pertanyaan itulah saya menggunakan istilah FPIC+. Saya tidak menggunakannya sebagai pengganti FPIC/PADIATAPA, bukan pula sebagai kategori hukum baru atau prinsip safeguard tambahan. FPIC+ bagi saya merupakan lensa analitis untuk melihat kualitas partisipasi dan tata kelola dengan menghubungkan hak, informasi, representasi, pengaruh, keputusan, manfaat, risiko, dan akuntabilitas.

Tabel 1. FPIC+ sebagai Lensa Partisipasi dan Akuntabilitas

Sumber: Sintesis penulis, 2026.

Pertanyaan mengenai biaya eksternal penting karena sebuah proyek dapat terlihat efisien jika kita hanya melihat neraca proyeknya, sementara sebagian biaya sebenarnya dipindahkan kepada masyarakat, lingkungan, keluarga, pemerintah daerah, atau generasi berikutnya. Biaya kesehatan, kehilangan mata pencaharian, waktu perawatan, kerusakan ekosistem, kebutuhan aksesibilitas, atau hilangnya akses terhadap ruang hidup mungkin tidak muncul dalam neraca investasi. Dalam sebuah sistem, biaya tersebut tidak hilang; ia hanya berpindah tempat, waktu, atau pihak yang menanggungnya.

Di sinilah NAUWU mempunyai dimensi yang lebih luas daripada kehadiran dalam konsultasi. Ia juga menyentuh pertanyaan tentang siapa yang mempunyai tempat dalam tata kelola. Jika masyarakat yang terdampak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam keputusan, prinsip yang sama perlu dapat ditelusuri ketika keputusan tersebut diterjemahkan menjadi program, struktur tata kelola, alokasi sumber daya, persyaratan pembiayaan, safeguard, implementasi, dan distribusi manfaat. Partisipasi yang bermakna tetapi terputus dari ruang tempat keputusan dan sumber daya ditentukan akan kehilangan sebagian besar daya transformasinya.

4. Dari Hak menuju Pembiayaan yang Inklusif

Pembiayaan sering muncul pada bagian akhir pembicaraan tentang inklusi, seolah-olah baru relevan setelah kebijakan dan program selesai dirancang. Menurut saya justru sebaliknya. Pemenuhan hak membutuhkan sumber daya. Aksesibilitas mempunyai implikasi pembiayaan. Akomodasi yang layak memerlukan mekanisme dan sumber daya. Data yang lebih baik membutuhkan investasi. Pelayanan publik yang inklusif, teknologi bantu, transportasi aksesibel, informasi, representasi yang bermakna, mekanisme pengaduan, pemantauan, dan tindakan korektif juga tidak berjalan dengan sendirinya.

Karena itu, inklusi harus dapat ditelusuri melalui aliran pembiayaan. Jika masyarakat dapat berbicara tetapi tidak mempunyai pengaruh terhadap alokasi sumber daya, partisipasinya masih terbatas. Jika penyandang disabilitas terwakili dalam suatu forum tetapi tidak mempunyai ruang ketika prioritas pembiayaan ditentukan, representasi tersebut belum sepenuhnya terhubung dengan pengambilan keputusan. Jika kebutuhan aksesibilitas sudah ditemukan tetapi tidak masuk ke dalam anggaran, pengadaan, atau keputusan investasi, sistem belum membawa aspirasi tersebut sampai ke implementasi.

Hubungan antara hak dan pembiayaan bukan berarti setiap hak dapat direduksi menjadi persoalan uang. Namun banyak hak tidak akan dapat diwujudkan tanpa keputusan mengenai bagaimana sumber daya dialokasikan, siapa yang mempunyai pengaruh terhadap keputusan tersebut, dan siapa yang kemudian mempertanggungjawabkan penggunaannya.

Argumen ini juga berhubungan dengan perkembangan arsitektur pembiayaan berkelanjutan Indonesia yang semakin luas. Tetapi perkembangan instrumen keuangan berkelanjutan tidak menggantikan fungsi safeguard. Yang penting adalah bagaimana hak dan kebijakan inklusi, data dan perencanaan, safeguard dalam pengelolaan pembiayaan lingkungan, serta sistem pembiayaan dapat dihubungkan sehingga mobilisasi sumber daya benar-benar menghasilkan manfaat sosial dan lingkungan yang dapat ditelusuri.

Hal ini menjadi lebih kompleks ketika BPDLH mengelola atau memobilisasi pembiayaan dari berbagai sumber. Dana publik, lembaga multilateral, dana iklim, donor bilateral, filantropi, maupun sumber swasta dapat membawa persyaratan, prosedur, indikator, dan standar safeguard tambahan yang berbeda. Namun perbedaan tersebut tidak seharusnya membuat sistem safeguard BPDLH berubah dari satu proyek ke proyek lainnya.

Justru sebaliknya, BPDLH perlu terus memperkuat sistem safeguard kelembagaannya sendiri sebagai kerangka bersama, termasuk penguatan operasional P7, P10, dan P12. Persyaratan tambahan dari sumber pembiayaan kemudian dapat dipetakan terhadap kerangka tersebut dan diterapkan sesuai konteks, jenis pembiayaan, serta profil risiko proyek. Pendekatan seperti ini memungkinkan kebutuhan spesifik suatu sumber pembiayaan tetap dipenuhi tanpa membuat sistem kelembagaan BPDLH ditentukan ulang oleh setiap donor.

Di sini terdapat dua lapisan yang menurut saya penting dibedakan. Lapisan pertama adalah penguatan berkelanjutan terhadap safeguard kelembagaan BPDLH. Penguatan GEDSI, partisipasi bermakna, representasi, aksesibilitas, kualitas informasi, mekanisme pengaduan, bukti pengaruh terhadap keputusan, pemantauan, dan tindakan korektif sebaiknya berkembang karena BPDLH membutuhkannya sebagai institusi nasional, bukan hanya ketika suatu donor mensyaratkannya. Lapisan kedua adalah persyaratan tambahan yang spesifik terhadap sumber pembiayaan atau risiko proyek. Persyaratan tersebut tetap perlu dipenuhi ketika berlaku, tetapi ditempatkan di atas kerangka kelembagaan yang sudah kuat.

Arah pembelajarannya juga penting. Apabila suatu persyaratan tambahan dari lembaga pembiayaan terbukti meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan relevan untuk diterapkan lebih luas, pengalaman tersebut seharusnya tidak berhenti pada satu proyek. Ia dapat menjadi masukan untuk memperbaiki prosedur dan sistem safeguard BPDLH sendiri. Dengan demikian, hubungan dengan berbagai sumber pembiayaan juga menjadi proses pembelajaran kelembagaan, bukan sekadar proses pemenuhan persyaratan.

Prinsip tersebut mempunyai pijakan dalam Pedoman ESMS BPDLH. Pedoman mengaitkan 12 prinsip perlindungan lingkungan dan sosial dengan peraturan nasional dan konvensi internasional yang relevan serta menyatakan bahwa apabila terdapat perbedaan antara prinsip perlindungan lingkungan dan sosial, standar tertinggi berlaku dalam penyelenggaraan program atau kegiatan.

Dalam perspektif ini, blended finance bukan hanya persoalan bagaimana dana publik, konsesional, filantropi, dana iklim, dan modal swasta dapat digabungkan agar jumlah pembiayaan menjadi lebih besar. Semakin beragam sumber pembiayaan, semakin penting pertanyaan mengenai siapa bertanggung jawab terhadap apa. Pembiayaannya boleh blended, tetapi akuntabilitasnya jangan ikut terfragmentasi.

Masyarakat yang menerima manfaat atau menanggung dampaknya tetap berada di tempat yang sama. Mereka seharusnya tidak perlu memahami kompleksitas kontrak antarlembaga untuk mengetahui haknya, memperoleh informasi, mempunyai representasi yang bermakna, mengajukan keluhan, atau meminta tindakan korektif. Dari perspektif masyarakat, sistem harus tetap dapat dibaca dan dimintai pertanggungjawaban. Dalam pengertian inilah NAUWU tidak berhenti pada konsultasi; prinsip tersebut perlu tetap hidup ketika program dirancang, struktur tata kelola dibentuk, anggaran ditentukan, sumber dana dipilih, safeguard diterapkan, proyek dilaksanakan, dan manfaat serta risiko akhirnya didistribusikan.

Gambar 2. Berbagai sumber pembiayaan dapat membawa persyaratan tambahan yang berbeda. Sistem safeguard kelembagaan BPDLH berfungsi sebagai kerangka bersama yang terus diperkuat, sementara persyaratan tambahan diterapkan sesuai sumber pembiayaan, konteks, dan profil risiko. Hasil pemantauan, koreksi, dan pembelajaran kemudian kembali memperbaiki kebijakan, safeguard, serta keputusan pembiayaan berikutnya. Sumber: Sintesis penulis, 2026.

5. Dari Implementasi menuju Pembelajaran Sistem

Pertanyaan berikutnya adalah di mana seluruh sistem itu bertemu. Kebijakan sering dibuat secara nasional, anggaran disusun berdasarkan sektor, lembaga pembiayaan mempunyai kerangka masing-masing, sementara kehidupan masyarakat berlangsung dalam ruang yang terintegrasi. Orang hidup di rumah, gang, kelurahan, kecamatan, pasar, sekolah, puskesmas, kawasan pesisir, daerah aliran sungai, tempat kerja, dan jaringan transportasi. Di ruang-ruang itulah perubahan iklim, disabilitas, usia, ekonomi lokal, kesehatan, mobilitas, lingkungan, pelayanan publik, tata kelola, dan pembiayaan akhirnya bertemu.

Dalam sekitar empat tahun terakhir, bersama DILANS Indonesia dan lebih dari 20 organisasi dengan berbagai latar belakang profesi dan kepentingan mengembangkan Inclusive District Platform (IDP, Platform Kecamatan Inklusif )di tiga kecamatan di Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Saya tidak melihat platform ini sebagai usulan menciptakan birokrasi baru. Ia merupakan eksperimen untuk melihat apakah masyarakat, pemerintah, sektor usaha dan UMKM, organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil, mitra pengetahuan, data, program, safeguard, dan berbagai sumber pembiayaan dapat dipertemukan pada skala kawasan kecamatan.

Pilihan terhadap kecamatan bukan tanpa alasan. Banyak persoalan pembangunan terlalu kompleks untuk diselesaikan satu sektor, tetapi cukup konkret untuk dikenali pada skala kawasan. Banjir dapat berhubungan dengan drainase, sampah, tata ruang, mobilitas, kesehatan, mata pencaharian, disabilitas, dan lanjut usia. Persoalan aksesibilitas dapat berhubungan dengan jalan, transportasi, bangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pasar, informasi, dan teknologi. Ketika setiap persoalan hanya masuk ke dalam kotak sektornya masing-masing, kita dapat mempunyai banyak program tetapi tetap menyisakan persoalan yang sama.

Bagi saya, Platform Kecamatan Inklusif adalah salah satu ruang untuk menguji apakah hak, GEDSI, representasi dalam tata kelola, partisipasi, safeguard, data, pembiayaan, implementasi, dan pembelajaran dapat benar-benar bertemu pada tingkat kawasan. Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah kelompok yang selama ini kurang terwakili hadir dalam forum, tetapi apakah mereka mempunyai ruang dalam menentukan prioritas dan menilai apakah program benar-benar bekerja bagi masyarakat.

Hal terakhir ini penting karena kita sekarang mempunyai semakin banyak data, indikator, dashboard, sistem pemantauan, dan laporan evaluasi. Perkembangan teknologi membuat kemampuan mengumpulkan informasi jauh lebih besar dibanding beberapa tahun lalu. Tetapi lebih banyak informasi belum tentu menghasilkan lebih banyak pembelajaran. Sebuah institusi dapat mempunyai sistem pemantauan yang sangat baik tetapi tetap mengulangi persoalan yang sama apabila informasi tersebut tidak mempunyai jalan kembali menuju keputusan.

Jika pemantauan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas belum terjangkau, apa yang kemudian berubah? Jika konsultasi ternyata tidak aksesibel, apakah prosedur berikutnya diperbaiki? Jika perwakilan penyandang disabilitas telah menyampaikan persoalan tetapi tidak memengaruhi keputusan, apakah mekanisme tata kelolanya ditinjau kembali? Jika kebutuhan yang telah disepakati tidak masuk ke dalam anggaran, apakah ada mekanisme koreksi? Jika safeguard menemukan persoalan di tengah implementasi, apakah pembiayaan dan desain program cukup adaptif untuk meresponsnya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membedakan sistem pelaporan dari sistem pembelajaran.

Dalam dunia rekayasa kita mengenal kemungkinan adanya dormant failure: kelemahan yang berada di dalam sistem tetapi belum terlihat sebagai kegagalan besar. Saya melihat analogi ini relevan untuk kebijakan inklusi. Data yang tidak cukup sensitif, konsultasi yang kurang aksesibel, representasi yang hanya simbolik, kebutuhan yang tidak masuk anggaran, pengadaan yang tidak memahami aksesibilitas, atau temuan safeguard yang tidak ditindaklanjuti mungkin terlihat kecil apabila diperiksa satu per satu. Tetapi ketika semuanya berada dalam satu rantai, akumulasi kelemahan tersebut dapat menjelaskan mengapa kebijakan yang sangat baik pada awalnya menghasilkan outcome yang jauh berbeda di ujungnya.

Dalam bahasa yang saya gunakan sebelumnya, di sinilah inklusi bisa hilang. Bukan selalu dalam satu kegagalan besar yang mudah terlihat, tetapi melalui serangkaian celah kecil yang tidak segera dikoreksi. Karena itu, pertanyaan “di mana inklusi bisa hilang?” seharusnya tidak hanya digunakan untuk mendiagnosis kegagalan. Ia juga dapat digunakan secara prospektif dalam desain program untuk menemukan titik-titik yang perlu diperkuat sebelum eksklusi terjadi.

Pemantauan karena itu perlu bergerak menjadi interpretasi, tindakan korektif, verifikasi, pembelajaran, dan perubahan sistem. Umpan balik dari implementasi harus dapat kembali memengaruhi kebijakan, struktur tata kelola, representasi, data, perencanaan, pembiayaan, pengadaan, safeguard, dan cara program berikutnya dirancang. Bagi saya, salah satu ciri utama sistem inklusif bukan bahwa sistem tersebut tidak pernah menghasilkan eksklusi, tetapi bahwa ia mempunyai kemampuan untuk mendeteksi eksklusi, mengoreksinya, dan belajar agar pola yang sama tidak terus direproduksi.

Penutup: Menghubungkan Hak dengan Outcome

Saya pulang dari diskusi bersama BPDLH dengan keyakinan yang semakin kuat bahwa kesenjangan antara kebijakan dan praktik tidak cukup disebut sebagai “masalah implementasi”. Istilah itu kadang membuat kita membayangkan bahwa kebijakannya sudah selesai, kemudian tinggal dilaksanakan dengan lebih baik. Dalam banyak kasus, persoalannya lebih dalam. Kita berhadapan dengan masalah sistem.

Indonesia sebenarnya telah memiliki banyak bagian penting dari sistem tersebut. Kita mempunyai kerangka hak penyandang disabilitas, kebijakan pembangunan dan perlindungan sosial, instrumen perencanaan dan data, environmental and social safeguards, pembiayaan publik, serta arsitektur keuangan berkelanjutan yang terus berkembang. Pada saat yang sama, perubahan demografi membuat pertanyaan tentang inklusi semakin mendesak. Indonesia sudah memasuki fase ageing population, dan pada 2045 sekitar seperlima penduduk diproyeksikan berusia 60 tahun atau lebih. Ini bukan hanya persoalan demografi. Ia akan memengaruhi bagaimana kita merancang kota, layanan, sistem sosial, infrastruktur, teknologi, pembiayaan, dan respons terhadap perubahan iklim.

Tantangannya bukan semata-mata apakah setiap komponen tersedia, tetapi apakah komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling mengoreksi. Data harus dapat memengaruhi perencanaan. Partisipasi harus mempunyai jalan menuju representasi dan pengaruh. Representasi harus mempunyai hubungan dengan pengambilan keputusan. Keputusan harus terlihat dalam anggaran. Anggaran dan pembiayaan harus diterjemahkan menjadi implementasi. Mobilisasi sumber daya harus berjalan bersama safeguard yang semakin kuat, bukan semakin disederhanakan. Pemantauan harus memicu tindakan korektif, dan pembelajaran harus kembali mengubah kebijakan serta keputusan pembiayaan berikutnya.

Dengan demikian, pertanyaan “di mana inklusi bisa hilang?” sebenarnya mempunyai pasangan yang sama pentingnya: “di mana inklusi bisa diperkuat?” Titik yang sama dapat menjadi sumber kegagalan sekaligus titik ungkit. Data dapat mengeksklusi, tetapi data juga dapat membuat kelompok yang sebelumnya tidak terlihat menjadi terlihat. Partisipasi dapat menjadi ritual, tetapi dapat pula mengubah desain. Representasi dapat menjadi simbolik, tetapi dapat pula mengubah distribusi kekuasaan. Safeguard dapat menjadi daftar kepatuhan, tetapi dapat pula menjadi sistem sensor, koreksi, dan pembelajaran. Pembiayaan dapat memperbesar ketimpangan, tetapi dapat pula menjadi mekanisme untuk menerjemahkan hak menjadi kemampuan nyata.

Di situlah saya melihat makna yang lebih dalam dari LNOB dan NAUWU. Keduanya bukan hanya pernyataan mengenai siapa yang harus masuk ke dalam program. Keduanya mengandung pertanyaan mengenai siapa yang hadir, siapa yang terwakili, siapa yang mempunyai suara, siapa yang mempunyai pengaruh, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung risiko. Dengan kata lain, inklusi bukan hanya persoalan akses terhadap program, tetapi juga persoalan posisi dalam tata kelola.

Karena itu, pertanyaan yang saya bawa ke workshop tersebut berkembang menjadi pertanyaan yang ingin saya bawa ke ruang yang lebih luas: bukan hanya siapa yang terlibat dan siapa yang terwakili, tetapi apa yang berubah karena mereka terlibat? Jawabannya perlu dapat ditelusuri dari partisipasi menuju representasi, dari representasi menuju keputusan, dari keputusan menuju pembiayaan, dari pembiayaan menuju implementasi, dan dari implementasi menuju manfaat yang lebih adil.

Jika hubungan-hubungan tersebut dapat kita bangun dan terus perbaiki, kita mulai bergerak melampaui kebijakan yang sekadar menyatakan dirinya inklusif. Kita mulai membangun sistem yang mampu menghubungkan hak dengan representasi, representasi dengan keputusan, aksesibilitas dengan pembiayaan, pembiayaan dengan safeguard, serta implementasi dengan pembelajaran.

Di ruang “di antara” itulah, menurut saya, outcome yang benar-benar inklusif akhirnya ditentukan.

Catatan Penulis

Tulisan ini merupakan bagian dari rangkaian pemikiran yang terus saya kembangkan mengenai disabilitas, GEDSI, perubahan iklim, partisipasi bermakna, tata kelola, pembiayaan, dan pendekatan sistem. Sejumlah gagasan yang menjadi landasan tulisan ini telah saya eksplorasi sebelumnya melalui artikel-artikel di Progressive Insights, antara lain FPIC+: Consent-Based Accountability for the Urban Commons, FPIC+ and External Costs: Who Really Pays the Price?, Financing the Inclusive City: System Dynamics, Inclusive Finance as a Pathway to Social Justice: GEDSI, Climate Resilience, and the Future of Sustainable Cities, Indifference is a Disability: Reflections on Stories, Power, Culture, and the Climate Crisis Mapping Inclusion: A Neurodiversity-First Approach to Urban,  Governance Inclusive by Design: Rethinking Sustainable Systems from District Up, serta The Spirit of Bandung and the Struggle Against Ableism.

Dua tulisan mengenai FPIC+ menjadi bagian penting dari perjalanan gagasan tersebut. Melalui FPIC+ saya mencoba memperluas pertanyaan dari sekadar apakah konsultasi atau persetujuan telah dilakukan menuju persoalan tata kelola yang lebih dalam: siapa mengetahui, siapa berpartisipasi dan terwakili, siapa memengaruhi dan memutuskan, siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung biaya dan risiko eksternal, serta siapa mempunyai ruang untuk meminta koreksi dan pertanggungjawaban. FPIC+ tetap saya tempatkan sebagai lensa analitis untuk partisipasi dan akuntabilitas, bukan sebagai pengganti FPIC/PADIATAPA, kategori hukum baru, ataupun prinsip safeguard tambahan.

Gagasan-gagasan tersebut kemudian memperoleh ruang untuk diuji dan didiskusikan melalui presentasi saya, “Dari Kebijakan ke Praktik: Pembelajaran Implementasi yang Inklusif,” dalam Workshop Peningkatan Kesadaran GEDSI BPDLH pada 22 September 2026. Diskusi tersebut mempertemukan persoalan yang selama ini saya kerjakan (hak, aksesibilitas, partisipasi bermakna, representasi dalam tata kelola, pembiayaan, dan pembelajaran kelembagaan) dengan konteks environmental and social safeguards dan pengelolaan pembiayaan lingkungan dan iklim BPDLH. Kerangka workshop sendiri menempatkan GEDSI dalam penguatan sistem safeguard serta penerapannya sepanjang siklus program.

Analisis yang lebih sistematis sedang saya kembangkan dalam ASCODI Working Paper yang akan datang, From Inclusive Policy to Inclusive Outcomes: Strengthening GEDSI, Meaningful Participation, Safeguard Effectiveness, and Inclusive Financing through a Systems Approach. Working Paper tersebut akan membahas lebih dalam hubungan antarkomponen sistem, termasuk pembacaan terhadap 12 prinsip safeguard BPDLH sebagai satu sistem yang saling berhubungan, posisi P7, P10, dan P12 sebagai potensi titik ungkit sosial-tata kelola, FPIC+ sebagai lensa analitis partisipasi dan akuntabilitas, serta hubungan antara hak, representasi, pengambilan keputusan, pembiayaan, implementasi, koreksi, dan pembelajaran.

Tentang Penulis

* Farhan Helmy adalah Presiden DILANS Indonesia dan pendiri ASCODI Lab (Advanced Systems Computing Design and Innovation Lab). Ia aktif dalam Thamrin School of Climate Change and Sustainability serta Asia-Africa Inclusive Nexus Network (AAIN). Kegiatannya berada pada persilangan perubahan iklim, keberlanjutan, systems thinking, transformasi kelembagaan, teknologi, pembiayaan, serta inklusi disabilitas dan lanjut usia. Melalui penelitian, advokasi, dialog kebijakan, pengembangan jejaring, dan eksperimen di tingkat tapak, ia menggunakan pendekatan sistem untuk menghubungkan kebijakan, pengetahuan, teknologi, pembiayaan, tata kelola, dan pengalaman masyarakat.