Oleh: Jalal *

Ketika membaca beragam berita soal rencana mahasiswa—entah berapa banyak—bakal turun ke jalan untuk melancarkan protes atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), potongan puisi klasik Robert Frost langsung berkelebat di kepala saya.

“Two roads diverged in a wood, and I – I took the one less traveled by, and that has made all the difference.” Begitu penutup The Road Not Taken. Frost memilih jalan yang lebih jarang ditempuh. Tapi itu agaknya bukanlah jalan yang ditempuh para mahasiswa yang menantang kenaikan BBM.

BBM murah adalah jalan yang ditempuh sebagian besar negara di dunia ini. Untuk memastikannya, sejumlah 51 negara yang ukuran ekonominya terbesar menggelontorkan subsidi sejumlah US$362 miliar di tahun 2020, dan tahun lalu meroket menjadi US$697 miliar. Begitu hasil riset OECD dan IEA yang baru saja diluncurkan. Tahun ini, kita masih harus melihat hasil perhitungannya beberapa bulan lagi, tak kecenderungan dunia agaknya tetap memertahankan BBM murah dengan subsidi.

Siapa yang menikmatinya? Di tahun 2020 lalu ada riset di 86 negara yang dilakukan para peneliti di Leeds University. Hasilnya, 10% warga terkaya menikmati subsidi BBM 20 kali lipat dibandingkan 10% warga termiskin. Ini sama sekali tidak mengagetkan. Yang mengagetkan adalah semua ‘argumentasi’ memertahankan subsidi BBM selalu saja mengatasnamakan si miskin yang sesungguhnya menerima subsidi paling sedikit. Termasuk di negeri ini.

Beberapa hari lampau di media sosial banyak beredar hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 tentang siapa penikmat subsidi di negeri ini. Untuk BBM Solar 89% subsidinya dinikmati dunia usaha, dan hanya 11%-nya saja yang langsung dinikmati rumah tangga. Tetapi, hanya 5% dari 11% itu saja yang diterima oleh rumah tangga miskin petani dan nelayan. Jadi, proporsinya hanya 0,55% saja dari total subsidi Solar yang diterima langsung keluarga miskin.

Pertalite jauh lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga, di angka 86%. Sementara 14%-nya dinikmati oleh dunia usaha. Berapa persentase dari subsidi itu diterima rumah tangga miskin? Hanya 20% saja dari 86% itu, alias hanya 17,2% saja dari total subsidi untuk Pertalite. Jadi, sejumlah 82,8% penerima subsidi Pertalite sesungguhnya tak pantas menerimanya. Dan kita sekarang tahu bahwa BBM di atas Pertalite sekalipun sudah disubsidi gegara harga minyak dunia naik gila-gilaan.

Jalan ngawur yang banyak ditempuh itu tahun ini bakal membuat APBN Indonesia mengalokasikan lebih dari Rp500 triliun di tahun ini. Sama saja dengan yang terjadi di negara-negara lain, mereka yang ada di kelas menengah dan atas—yang sesungguhnya tidak berhak menerima subsidi—itulah yang menenggak subsidi dalam jumlah yang jauh lebih banyak.

Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika subsidi itu diletakkan dan dilekatkan pada produk, maka mereka yang mengonsumsi produk itu dalam jumlah yang lebih banyak itulah yang paling diuntungkan. Kita tentu paham bahwa mobil pribadi adalah kendaraan kelas menengah atas, dan mereka yang menunggangi mobil membeli bahan bakar jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang bermotor. Selama BBM untuk mobil disubsidi oleh Pemerintah, selama itu pulalah ketimpangan bakal terjadi. Mengapa ketidakadilan intra-generasi ini malah yang mau dibela para mahasiswa dengan turun ke jalan?

Mungkin karena pemikiran mereka tak sampai situ. Mereka mungkin tak paham betul duduk persoalannya, tapi hati mereka khawatir kalau masyarakat miskin bakal bertambah sulit hidupnya. Sangat mungkin mereka tak mampu membayangkan jalan yang lebih baik untuk melindungi masyarakat miskin, sehingga mereka mau menempuh jalan sesat subsidi itu. Karena tak ada imajinasi di luar subsidi, ketika subsidi dikurangi, mereka meradang—termasuk ada yang memaki Presiden RI dengan sebutan alat kelamin pria.

Mungkin juga mereka terlampau polos, sehingga mudah dimanfaatkan kelas dan kelompok yang ingin memertahankan kenyamanan berkubang dalam subsidi ratusan triliun per tahun itu. Para mahasiswa mungkin tak sadar bahwa mereka dimanfaatkan jadi alat pukul politik untuk membuat subsidi yang sesungguhnya tak masuk akal itu digelontorkan lagi dan lagi. Bagaimanapun, mahasiswa selalu dianggap sebagai wakil nurani masyarakat, termasuk ketika mereka sebetulnya sedang ditipu para elit politik dan ekonomi yang haus subsidi.

Tapi, setidaknya buat saya, mungkin tak ada yang lebih menyayat hati dibandingkan melihat para mahasiswa mau memertahankan ketidakadilan antar-generasi dengan terus memertahankan penggunaan bahan bakar fossil. Emisi yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fossil adalah sumber utama Gas Rumah Kaca yang membuat suhu Bumi terus memanas. Ilmu pengetahuan sangatlah tegas soal itu, dan dunia perlu melakukan transisi energi agar umat manusia bisa selamat. Dari sudut pandang ini, setiap rupiah subsidi buat BBM sekarang adalah rupiah yang dipakai untuk menciptakan krisis iklim di masa mendatang.

Alih-alih meminta pencabutan setiap bentuk subsidi terhadap BBM—dan mendorong investasi di energi terbarukan sebesar mungkin—seperti yang disarankan para pakar di bidang ini, para mahasiswa itu malah menempuh jalan anti-ilmu pengetahuan. Ini sangat menakutkan sekaligus menyedihkan, apalagi sekarang diketahui bahwa social cost of carbon alias beban dampak negatif yang harus ditanggung masyarakat, dalam bentuk pencemaran dan bencana, itu kini mencapai US$185 per ton setara karbon, sebagaimana yang baru saja dihitung oleh Rennert, dkk (2022) dalam karya mereka yang diterbitkan di jurnal Nature, Comprehensive Evidence Implies a Higher Social Cost of CO2.

Apakah para mahasiswa itu tak bisa mengakses ilmu pengetahuan terbaru soal-soal ini, ataukah kampus-kampus memang tak mengajarkannya? Sudah sedemikian terkotak-kotakkah pengajaran di kampus, sehingga mungkin hanya yang belajar klimatologi dan ekonomi lingkungan saja yang memiliki pengetahuan esensial buat keselamatan umat manusia itu? Kalau itu semua terlampau rumit, tidakkah mereka bisa membaca berita dan melihat kenyataan soal mutu udara di perkotaan yang terus menurun dari tahun ke tahun terutama akibat pembakaran BBM?

Saya berharap semoga masih ada peluang buat para mahasiswa yang telah dan hendak berdemonstrasi itu untuk menyadari kesalahan posisi mereka di persimpangan jalan sejarah ini. Semoga mereka mau berdemonstrasi meminta penghapusan subsidi BBM yang salah sasaran dan mengawasi dengan lekat bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada yang benar-benar memerlukan. Semoga mereka menempuh jalan yang melindungi kelompok rentan masa kini tanpa memaksa seluruh generasi mendatang masuk ke dalam krisis eksistensial. Semoga mereka memilih transisi yang adil, bukan populisme yang pandir.

–##–

* Jalal menulis esai-esai tentang keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan bisnis sosial. Ia memegang sejumlah posisi dalam bidang-bidang tersebut, di antaranya sebagai reader dalam bidang tata kelola perusahaan dan ekologi politik di Thamrin School of Climate Change and Sustainability; pimpinan dewan penasihat Social Investment Indonesia; pimpinan dewan pakar Social Value Indonesia; strategic partner CCPHI Partnership for Sustainable Community; anggota dewan pengurus Komnas Pengendalian Tembakau; dan pendiri sekaligus komisaris di perusahaan sosial WISESA dan ESG Indonesia.