Pembiayaan energi bersih pemerintah meningkat sebesar 50% dalam lima bulan terakhir di tengah krisis Covid-19, Jumlahnya kini mencapai lebih dari $710 miliar di seluruh dunia. Hal ini terungkap dalam laporan terbaru “Sustainable Recovery Tracker” dari IEA (International Energy Agency) yang dirilis hari ini. Peningkatan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Nilainya 40% lebih besar dari paket stimulus hijau dunia yang diberlakukan pemerintah setelah krisis keuangan global pada tahun 2008.

Negara-negara maju menyumbang porsi terbesar dari peningkatan pembiayaan energi bersih ini. Mereka mengalokasikan lebih dari $370 miliar untuk dibelanjakan sebelum akhir tahun 2023. Pengeluaran pemerintah jangka pendek untuk energi bersih ini menurut IEA akan membantu menjaga pintu tetap terbuka menuju target nol emisi bersih (net zero emissions ) pada 2050. Baca mengenai strategi meraih net zero emissions di sini.

Bertolak belakang dengan negara-negara maju, jumlah total sumber daya fiskal yang dialokasikan untuk pemulihan berkelanjutan – tidak hanya untuk energi bersih – di semua negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang hanya sepersepuluh dari jumlah di negara maju. Hal ini mencerminkan keadaan keuangan dan ekonomi yang jauh berbeda.

Negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang hanya mengalokasikan sekitar $52 miliar untuk pemulihan berkelanjutan hingga akhir 2023. Jumlah ini jauh dari mencukupi untuk mencapai target nol emisi bersih pada tahun 2050.

Perlu Kerja Sama Internasional

Kesenjangan ini tidak mungkin akan menyempit dalam waktu dekat, karena pemerintah dengan sumber daya fiskal yang sudah terbatas saat ini juga menghadapi tantangan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan dan bahan bakar bagi masyarakatnya di tengah lonjakan harga komoditas akibat invasi Rusia ke Ukraina.

“Kerja sama internasional akan sangat penting untuk mengubah tren investasi energi bersih ini, terutama di negara berpendapatan rendah dan negara berkembang yang kebutuhannya paling besar,” ujar Fatih Birol, Direktur Eksekutif IEA.

Bahkan di negara maju sekalipun, dana yang dialokasikan pemerintah berisiko tidak mencapai pasar dalam batas waktu yang ditentukan. Keterlambatan dalam menyiapkan program pemerintah, gangguan rantai pasokan yang sedang berlangsung, kekurangan tenaga kerja dan ketidakpastian keuangan telah menghambat jalannya proyek. Masalah birokrasi dan kurangnya informasi juga menjadi kendala bagi konsumen yang ingin mendapatkan insentif peralihan ke energi bersih.

“Pemerintah yang bisa menghapus birokrasi dan dengan cepat membuat program yang efektif akan menjadi pihak yang memetik keuntungan dalam ekonomi energi global baru yang sedang berkembang,” kata Dr Birol. “Dunia masih perlu secara besar-besaran memperluas penyebaran energi bersih dalam dekade ini, pertama dan terutama di negara berkembang, jika kita ingin mempertahankan harapan untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 °C.”

Naiknya harga bahan bakar fosil, yang telah diperburuk oleh invasi Rusia ke Ukraina, telah mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan menjaga harga energi lebih terjangkau dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Pelacakan IEA menemukan, tunjangan darurat yang dikeluarkan pemerintah di seluruh dunia untuk rumah tangga dan bisnis telah mencapai sekitar $270 miliar sejak mulainya musim dingin di Belahan Bumi Utara tahun 2021 saat mana masyarakat memerlukan banyak energi untuk pemanas.

Porsinya Masih Sangat Kecil

Secara keseluruhan, pengeluaran pemerintah untuk energi berkelanjutan tetap merupakan bagian kecil dari arus keluar fiskal sebesar $18,2 triliun yang telah didedikasikan oleh pemerintah untuk melawan dampak ekonomi dari Covid-19.

Namun IEA memperkirakan, pengeluaran pemerintah yang telah direncanakan hingga 2023 tetap bisa menarik investasi berkelanjutan senilai lebih dari $1,6 triliun jika pemerintah bisa memobilisasi partisipasi sektor swasta yang lebih tinggi.

Laporan “Sustainable Recovery Tracker” dari IEA ini memeriksa dan menyediakan untuk publik lebih dari 1.000 kebijakan nasional yang diberlakukan untuk mempercepat transisi energi bersih sebagai bagian dari langkah-langkah fiskal untuk membatasi dampak ekonomi dari pandemi.

“Sustainable Recovery Tracker” pertama kali diterbitkan pada Juli 2021 dan terus diperbaharui sesuai permintaan para pemimpin G20 dalam pertemuan November 2021 mereka di Roma.

Redaksi Hijauku.com